Denpasar (Metrobali.com)-

Penolakan dan kecaman terhadap revisi UU KPK oleh DPR bergema di Bali. Eksponen masyarakat yang datang dari elemen agama  seperti PHDI, Pemuda Hindu, KMHDI; LSM anti korupsi (Bali Corruption Watch), KORdEM Bali,  ormas yang konsen masalah sosial dan lingkungan seperti NIM, Aliansi LSM Bali, Forum Studi Majapahit, Gema Perdamaian Bali, Dewan Pasraman Bali, Dewan Perwakilan Massa Karangasem, WALHI Bali, KPPI, dan lain-lain. Diantara delegasi yang dipimpin Putu Wirata Dwikora, nampak Ida Pedanda Sebali Tianyar Arimbawa, Acarya Yogananda, Gusti Kade Sutawa, Made Suryawan, Gus Indra Udayana, Dokter Sayoga, Putu Wigunawati, Santi Sastra, dan lain-lain.

            Ketua BCW, Putu Wirata Dwikora menegaskan, eksponen mendesak DPR menghentikan proses pembahasan revisi UU KPK, mendesak Presiden tegas menangani konflik KPK-POLRI yang diduga terkait penyidikan kasus korupsi Simulator SIM dan bila perlu mencopot KAPOLRI dan jajarannya yang terindikasi terlibat kasus korupsi Simulator SIM. Mereka menuntut Presiden bersikap tegas, tidak boleh memble dan membiarkan kisruh KPK-POLRI berkembang menjadi konflik ‘’Cicak vs Buaya jilid II’’, karena hal itu akan merugikan masyarakat.
            “Kami cinta POLRI, karena banyak prestasi yang baik dalam melindungi rakyat, seperti penanganan terorisme dan krimanalitas lainnya, tapi konflik penanganan Simulator SIM dan kriminalisasi penyidik KPK yang menangani kasus Simulator SIM ini sangat merusak citra POLRI. Tolong presiden bersihkan benalu-benalu di POLRI,’’ kata Putu Wirata.
            Made Suryawan dari Yayasan Paras-Paros menyatakan keprihatinannya terhadap moral penegak hukum yang semakin buruk, sehingga muncul konflik-konflik model pertarungan POLRI-KPK. Mestinya POLRI mendukung KPK yang menangani kasus korupsi, bukan melakukan hal sebaliknya.
            Pedanda Sebali, Dharma Adyaksa PHDI Pusat juga menyatakan keprihatinan luar biasa dan mengajak masyarakat mendukung KPK dari upaya pelemahan maupun kriminalisasi yang kembali menimpa lembaga tersebut. Pedanda Sebali mengingatkan Presiden agar tak usah bimbang menjalankan kepemimpinan, menindak aparat petinggi penegak hukum, agar lembaga POLRI yang ada menjadi semakin bersih, lalu bersinergi dengan KPK melawan koruptor.
DPRD Bali Tolak Revisi
DPRD Bali nampaknya tak menunggu lama, sebab saat membuka dialog dengan eksponen masyarakat Bali tersebut, Ketua Komisi I Made Arjaya mengatakan, DPRD Bali pasti sejalan dengan aspirasi yang menolak pelemahan KPK, revisi UU KPK, serta meminta presiden bersikap tegas dan jangan sampai terlalu hati-hati karena bisa menjadi setengah hati. Usai mendengar aspirasi eksponen masyarakat Bali tersebut, Arjaya menegaskan lagi, DPRD Bali siap membuat keputusan untuk menolak revisi UU KPK. bila diperlukan siap juga berangka ke Jakarta bersama elemen tokoh Bali, buat menyampaikan aspirasi tersebut.
‘’Kami sebagai representasi rakyat Bali, siap dengan keputusan itu dan menyampaikan aspirasi ini kepada Pimpinan Dewan,’’ ujar Arjaya. Dia yakin, tidak akan ada anggota Dewan yang tidak setuju KPK diperkuat, melawan kriminalisasi penyidik KPK serta menyelamatkan KPK serta institusi POLRI dari ‘’benalu-benalu’’ yang hinggap di lembaga tersebut. ‘’Jangan hanya benalu di POLRI, kalau ada benalu di lembaga DPR dan DPRD, silakan juga dikritisi,’’ katanya. SUT-MB