Matheus Hamsi

Nusa Dua (Metrobali.com)-

Penolakan masyarakat atas privatisasi Pantai Pede oleh Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT), terus menggelinding. Bahkan, penolakan ini terus meluas. Namun sayangnya, hingga saat ini DPRD Kabupaten Manggarai Barat (Mabar) justru belum menyikapi kisruh ini.

Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat Matheus Hamsi, bahkan mengaku, dirinya tidak bisa mengambil keputusan terlalu jauh soal Pantai Pede. Pasalnya, Pantai Pede yang masih berada dalam kawasan Labuan Bajo, ibukota Kabupaten Manggarai Barat, merupakan aset milik Pemprov NTT.

“Sebagai ketua dewan, saya tidak bisa mengambil keputusan lebih jauh, sebab itu aset provinsi. Jadi yang punya kewenangan itu provinsi,” tegas Matheus Hamsi, saat dijumpai disela-sela Munas IX Partai Golkar, di Hotel Westin Nusa Dua, Senin (1/12).

Ia justru meminta, agar Pemprov NTT lebih pro aktif dalam menyikapi penolakan masyarakat atas privatisasi Pantai Pede ini. “Kami minta Pemprov NTT agar jelaskan duduk persoalannya kepada masyarakat. Seperti apa bentuk kerjasamanya dengan swasta, lalu hotelnya akan seperti apa. Bagaimana juga nanti akses kawasan tersebut bagi masyarakat,” tegas Matheus Hamsi, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Manggarai Barat itu.

Ia tak menampik, sebelumnya saat tim dari Pemprov NTT ke Labuan Bajo, dirinya sudah mendengarkan paparan soal privatisasi Pantai Pede ini. “Dan saya sendiri menolak pada waktu itu. Tetapi Pemprov NTT punya argumentasi sendiri. Silahkan itu dijelaskan kepada masyarakat,” ucapnya.

Matheus Hamsi juga mendorong Bupati Manggarai Barat Agustinus CH Dula, untuk menyikapi kondisi ini. “Bupati bisa undang Pemprov NTT, undang juga investornya. Jelaskan hal ini kepada masyarakat Manggarai Barat,” pungkas Matheus Hamsi, yang berniat menjadi calon bupati pada Pilkada Manggarai Barat 2015.

Sementara itu, Institut Lintas Studi (ILS) terus menggalang dukungan untuk menolak privatisasi Pantai Pede. “Hingga saat ini, sudah 4 ribu orang menandatangani petisi penolakan privatisasi Pantai Pede,” kata Direktur Eksekutif ILS, Maksimus Ramses Lalongkoe, yang dihubungi secara terpisah.

Menurut dia, penggalangan dukungan ini tidak saja dilakukan di Kota Labuan Bajo, tetapi juga di kota-kota besar lainnya di Indonesia. “Kami akan terus berjuang sampai Pemprov NTT membatalkan pengalihan pengelolaan Pantai Pede ini ke tangan swasta,” pungkas Maksimus. SON-MB