Foto : DPRD kabupaten Buleleng menggelar rapat gabungan komisi guna pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam pembahasan ranperda.

Buleleng (Metrobali.com)- 

Guna menyikapi nota pengantar Bupati Buleleng terhadap empat ranperda yang diajukan kepada DPRD Kabupaten Buleleng  melalui rapat paripurna yang digelar sebelumnya DPRD kabupaten Buleleng menggelar rapat gabungan komisi guna pembentukan panitia khusus (Pansus) dalam pembahasan ranperda dimaksud. Rapat dipimpin oleh wakil ketua DPRD kabupaten Buleleng Ketut Susila Umbara, SH di ruang gabungan komisi DPRD Kabupaten Buleleng.

Pansus I membahas tentang ranperda permusyawaratan desa dan ranperda perubahan atas peraturan daerah No.3 tahun 2015 tentang pemilihan perbekel. Dengan ketuanya Putu Mangku Mertayasa, SH. MH dan Kadek  Turkini, SH sebagai wakilnya.

Pansus II membahas tentang ranperda pencabutan peraturan daerah Kabupaten Buleleng No.2 tahun 1985 tentang penetapan jalur hijau di Kabupaten  Buleleng dan ranperda tentang retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dengan ketuanya Putu Mangku Budiasa, SH.MH dan Jero Mangku Made Ariawan SST.Par.MBA sebagai wakilnya.

Selanjutnya panitia khusus yang dibentuk DPRD Buleleng guna membahas`keempat ranperda tersebut  akan melaksanakan tugas terkait pembahasan lebih lanjut mulai dari interen pansus, gabungan komisi, dengan eksekutif sampai ke tahapan paripurna sehingga rancangan perda tersebut dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Buleleng dengan baik dan tepat waktu.

Perlu diketahui disini, bahwa sebelumnya dilakukan penyampaian nota pengantar Bupati Buleleng terhadap empat ranperda yang diajukan eksekutif kepada DPRD Kabupaten Buleleng  disampaikan dalam rapat paripurna yang berlangsung di ruang siding utama DPRD Kabupaten Buleleng, rapat dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Buleleng Gede Supriatna, SH didampingi wakil-wakilnya.

Dalam penyampaiannya Bupati Buleleng menyatakan bahwa terkait empat ranperda yang diajukan meliputi ranperda tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Buleleng No.3 tahun 2015 tentang pemilihan perbekel, ranperda tentang pencabutan peraturan daerah Kabupaten Buleleng No.12 tahun 1985 tentang penetapan jalur hijau di Kabupaten Buleleng sebagai mana telah diubah beberapa kali hingga terakhir dengan peraturan daerah No.15 tahun 1998 tentang penetapan jalur hijau di Kabupaten Buleleng, serta ranperda tentang retribusi pengendalian menara telemunikasi.

Baca Juga :
Perpaduan SUV dan Coupe pada Mercedes-Benz GLC 300

Adapun landasan diajukannya renperda ini yaitu tentang badan permusyawatan desa untuk memenuhi ketentuan pasal 73 ayat (I) Peraturan Mentri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 110 tahun 2016 tentang badan permusyawaratan desa yang lebih lanjut diatur dengan peraturan daerah. Ranperda tentang perubahan atas peraturan daerah kabupaten Buleleng No.3 tahun 2015 tentang pemilihan perbekel diajukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam PP Nomor. 43 tahun 2014, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi No.128/PUU-XIII/2015 maka perlu adanya perubahan terhadap persyaratan calon perbekel dan berkaitan dengan terbitnya Permendagri No.65 tahun 2017 sehingga perlu diadakan perubahan.

Ranperda tentang pencabutan peraturan daerah kabupaten Buleleng No.12 tahun 1985 tentang penetapan jalur hijau mengingat dasar-dasar hukum pembentukan perda tersebut sudah tidak relevan lagi sesuai dengan Undang-undang No.26 tahun 2017 tentang penataan ruang sehingga jalur hijau tidak ada lagi dan perlu dilakukan pencabutan.

Ranperda tentang retribusi pengendalian menara telemunikasi berdasarkan ketentuan pasal 110 huruf N Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dimana retribusi pengendalian menara telemunikasi sebagai salah satu jenis retribusi jasa umum yang kewenangannya ada pada Kabupaten/Kota sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Buleleng. Di sisi lain keberadaan menara telekomunikasi sangat berdampak terhadap keselamatan dan gangguan sinyal pada radius bangunan sekitarnya sehingga perlu dikendalikan secara komperhensif dengan peraturan daerah.

Terhadap nota pengantar yang diajukan oleh Bupati Buleleng dalam acara rapat paripurna ini selanjutnya akan dibahas DPRD Buleleng bersama dengan eksekutif pada tahapan rapat berikutnya baik di tingkat pansus, gabungan komisi sampai ke tingkatan paripurna sehingga ranperda-ranperda yang telah diajukan nantinya dapat ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Buleleng dengan baik dan tepat waktu.

Baca Juga :
Aspek Indonesia Desak Gubernur Bali Evaluiasi UMP

Pewarta : Gus Sadarsana

Editor : Whraspati Radha