Foto: Bakal Calon Ketua DPD HPI Bali periode 2022-2027, I Putu Mega Marantika, S.H.

Denpasar (Metrobali.com)-

Bakal Calon Ketua Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Pramuwisata Indonesia (DPD HPI) Provinsi Bali periode 2022-2027, I Putu Mega Marantika, S.H., menegaskan dirinya sudah siap lahir batin jika dipercaya dan dipilih untuk memimpin organisasi ini dalam Musyawarah Daerah (Musda) HPI Bali yang akan berlangsung pada tanggal 24 Februari mendatang di Art Center, Denpasar.

Mega Marantika yang kini duduk sebagai Dewan Kode Etik DPD HPI Bali 2017-2022 mengaku sudah mengantongi restu dari para mantan Ketua DPP HPI, Ketua Divisi Inggris DPD HPI Bali, Ketua Komisariat Panorama Travel dan divisi-divisi bahasa yang lainnya untuk maju sebagai Bakal Calon Ketua DPD HPI Bali periode 2022-2027.

“Saya tidak ada ambisi menjabat. Tapi karena ada dorongan dari temen-teman pengurus dan dorongan hati nurani, saya harus turun gunung untuk menguatkan organisasi HPI Bali,” tegas pria kelahiran Singaraja, 22 Agustus 1972 yang juga seorang advokat ini.

Dirinya pun sudah menyiapkan visi misi dan agenda program kerja yang berfokus pada penguatan organisasi dan memberikan pelayanan yang optimal kepada anggota serta peningkatan kesejahteraan anggota DPD HPI Bali.

Pertama, dirinya dan tim hukum siap mengurus untuk gedung dan tanah anggota DPD HPI dalam waktu 4 bulan agar sah kepemilikannya secara legal formal. “Kami akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku yang intinya itu milik anggota DPD HPI Bali yang dananya dari komisariat-komisariat,” terang Mega Marantika.

Mengapa 4 bulan? Karena tingkatan proses perdata di pengadilan maksimal 4 bulan sudah disahkan jika akan ambil jalur litigasi di Pengadilan Negeri Denpasar dan non litigasi dengan musyawarah mufakat waktunya sangat singkat.

Kedua, memperkuat komisariat-komisariat karena komisariatlah yang akan memperjuangkan anggota di garda depan untuk ke travel -travel atau yang memberikan nilai tawar pertama untuk negosiasi ke pihak yang memberikan pekerjaan.

Ketiga, mengedepankan transparanisasi pengurus (kabid-kabid) di segala bidang baik dan secara rutin memberikan informasi program-program kerja ke depan tiap bulannya dengan mengupload di media sosial internal maupun mempublikasikan di media online agar bisa diakses oleh anggota DPD HPI BALI.

Keempat, mewujudkan transparanisasi keuangan yang bisa diakses oleh anggota tiap bulannya dan mengubah bentuk neraca keuangan yang lebih modern.

“Kelima, segala bentuk keuangan baik dana masuk dan keluar sepeserpun harus dilaporkan baik itu kas jadi satu dan tidak ada namanya dana taktis. Dana taktis selama ini tidak ada laporan sama sekali di forum. Ke depan segala bentuk keuangan harus berdasarkan RAB (Rancangan Anggaran Belanja) yang bisa dievaluasi,” papar Mega Marantika.

Keenam, melakukan perlindungan hukum ke setiap anggota di seluruh NKRI apabila melakukan tugas, baik diminta maupun tidak bila dipandang perlu. Ketujuh, memperkuat data base dengan menambah personil di litbang.

Kedelapan, menggodok dengan pengurus maupun anggota tidak jadi pengurus yang mampu di bidangnya seperti pengurusan perpanjang KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata) atau licence. “Karena kita di atur oleh Perda, jika di Perda tidak ada masalah itu (KTTP) kita akan bicarakan dengan gubernur dan yang terkait,” kata Mega Marantika.

Kesembilan, pembenahan administrasi dan mekanisme pengurusan KTPP (Kartu Tanda Pengenal Pramuwisata) atau licence. KTPP harus dievaluasi oleh staf sekretariat setiap 6 bulan. Jika ada calon anggota yang memperpanjang KTTP namun belum mampu membayar, bisa diberikan keringanan dan dibayarkan dulu oleh DPD HPI Bali.

Kesepuluh, Sekretariat/Kantor DPD HPI Bali sebagai rumah anggota semuanya difungsikan secara utuh untuk anggota. Contoh untuk transit anggota apabila kemalaman sepulang dari menjemput wisatawan jam 3 pagi dan nantinya harus bekerja jam 9 pagi sedangkan jarak rumah jauh, anggota ini agar bisa mampir di DPD HPI Bali sekedar istirahat dan mandi.

“Intinya kantor DPD HPI Bali 24 jam buka, untuk urusan administrasi sesuai jam kantor,” ujar Mega Marantika.

Terakhir, untuk struktur pengurus DPD HPI Bali, personilnya sesuai dengan bidangnya dan kemampuannya. “Intinya tiap kabid-kabid dan personilnya harus bekerja optimal dan siap dievaluasi dan digantikan apabila di pandang perlu,” pungkas Mega Marantika menutup penjelasannya tentang program kerjanya. (dan)