Foto: Emiliana Sri Wahjuni, Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI).

Denpasar (Metrobali.com)

Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar Emiliana Sri Wahjuni mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Denpasar terus mempercepat upaya penuntasan target vaksinasi Covid-19 khususnya pula di kalangan penyandang disabilitas.

“Kita dukung Pemkot Denpasar mempercepat vaksinasi untuk penyandang disabilitas. Jangan sampai pula ada yang tercecer,” kata Emiliana Sri Wahjuni, Jumat (27/11/2021).

Agar tidak ada penyandang disabilitas yang tercecer untuk mendapatkan vaksinasi Covid-19, wakil rakyat yang akrab disapa Sis Emil ini juga mengingatkan soal pendataan haruslah valid.

“Data penyandang disabilitas harus valid dan akurat. Harus cek lagi, Dinas Sosial bersama Dinas Kesehatan dibantu kepala lingkungan di tingkat terbawah harus turun ke lapangan,” pinta Srikandi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini.

Untuk diketahui jumlah disabilitas yang ada di Kota Denpasar  dan yang sudah masuk di dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebanyak 1.127 orang. Dari jumlah tersebut yang telah mendapatkan vaksinasi sebanyak  406 orang berdasarkan data per 23 Agustus 2021.

Yang  mendapatkan vaksinasi  tersebut berasal dari organisasi penyandang disabilitas seperti pertuni, gerkatin, Bali Bersama Bisa, Bali Deaf Comunity, Puspadi Bali, Rumah Berdaya, Sekolah SLB dan data dari Desa/Kelurahan serta pendamping di Kota Denpasar.

Pemkot Denpasar sendiri menargetkan vaksinasi untuk penyandang disabilitas bisa rampung paling lambat akhir September 2021. “Kita harapkan target itu bisa tercapai lebih awal. Jadi harus digencarkan, titik vaksinasi diperbanyak dan lebih sering jemput bola,” harap Sis Emil.

Sekretaris Fraksi NasDem-PSI DPRD Kota Denpasar ini juga menyarankan pemerintah tidak cukup memberikan layanan vaksinasi Covid-19 tapi juga harus dibarengi dengan pemberian bantuan kepada para penyandang disabilitas ini. Sebab mereka adalah kelompok masyarakat rentan dan juga sangat terdampak pandemi Covid-19.

Banyak diantara mereka sudah tidak bisa mencari nafkah. Misalnya penyandang disabilitas tunanetra sebelumnya banyak yang menjadi tukang pijat sementara sekarang hal itu tidak bisa dilakukan karena adanya pembatasan dan kebijakan prokes harus jaga jarak

“Tidak cukup vaksinasi tapi harus sekaligus berikan bantuan sembako misalnya usai vaksinasi. Mereka sangat butuh uluran tangan pemerintah maupun pihak swasta dari dari kita yang lebih mampu,” ujar Sis Emil, ibu dari dua orang putri ini

“Sekali lagi pastikan tidak ada yang tercecer mendapatkan vaksinasi dan bantuan pemerintah. Jadi data juga harus valid dan akurat jangan asal bapak senang,” pungkas Anggota Komisi IV DPRD Kota Denpasar yang membidangi kesehatan, pendidikan, pemuda dan olahraga, pemberdayaan perempuan, sosial dan tenaga kerja, kebersihan dan pertamanan, pariwisata dan lain-lain ini. (wid)