Fuad Rahmany
Denpasar (Metrobali.com)-


Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, A. Fuad Rahmany mengakui kegagalannya dalam hal meningkatkan kepatuhan wajib pajak. “Kepatuhan kita masih rendah. Ini masalah kita semua. Apakah kami gagal? Kami dengan rendah hati sebut ya,” kata Fuad di Denpasar, Jumat 5 September 2014.

Kendati begitu, Fuad memiliki alasan logis atas kegagalan itu. “Kapasitas kita kecil 33 ribu. Hanya 12 ribu orang petugas di lapangan. Mereka melayani 28 juta wajib pajak,” imbuhnya. Dengan jumlah yang tak sebanding itu, Fuad mengaku hal itu tak dapat tertangani dengan baik.

“Sangat tidak mungkin tertangani. Banyak sekali wilayah yang tidak tertangani. Daya jangkau kami rendah sekali,” paparnya. Ia menuturkan, di Indonesia hanya terdapat 331 kantor pelayanan pajak. “Padahal kabupten 570an lebih,” jelasnya.

Menurut Fuad, hal-hal yang dipaparkannya itu merupakan masalah mendasar kegagalan tersebut. “Ini masalah mendasar. Ini birokrasi kita sangat lambat. Kami tetap kecil dan tidak bisa menjangkau potensi yang ada,” beber Fuad.

Namun Fuad tak patah arang. Ia memutar otak agar minimnya SDM tak mempengaruhi penerimaan. “Maka kami mengajak pemerintah daerah yang melayani jasa pelayanan publik, kita mengajak kerja sama,” imbuhnya. 

Menurutnya, lantaran masyarakat yang menghitung, melapor dan membayar sendiri pajaknya, maka perlu diuji seberapa jujur publik membayarkan kewajibannya itu.

“Masalahnya kita tidak punya alat menguji. Untuk menguji itu data dan informasi alatnya. Di sini pentingnya kerja sama. Kami butuh data itu,” kata Fuad. Diperlukannya data yang valid oleh karena tak sedikit wajib pajak yang mengakali setoran pajaknya. Tak sedikit pula yang berbohong. “Banyak yang pakai mobil mewah, tapi SPT-nya hanya Rp2,5 juta. Pajak dasarnya hukum. Kita harus pnya data valid untuk menunjukkan seseorang patuh atau tidak,” tuturnya.

“Kita sering dikalahkan di pengadilan karena itu. Pakai lamborghini, tapi begitu ditanya dipinjamin. Perusahaan hotel, tambang, bayar pajak kecil tapi kita tidak punya data keuntungan dia. Tidak ada yang punya data, jika sesungguhnya mereka menjual batu bara lebih tinggi dari apa yang dilaporkan di SPT,” tambahnya. JAK-MB