Keterangan poto : Wayan Loka Astika, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan.

 

Badung, (Metrobali.com)

Fraksi PDI Perjuangan DPRD Badung melalui juru bicaranya Loka Astika, menyampaikan pemandangan umumnya terhadap Ranperda tentang Perubahan APBD tahun anggaran 2022, Kamis (25/8/2022). Pada kesempatan itu, Fraksi dengan 28 anggota tersebut dapat menerima ranperda tersebut untuk disahkan menjadi perda.

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Putu Parwata didampingi Wakil Ketua I dan II, I Wayan Suyasa dan Made Sunarta serta semua anggotanya. Hadir juga Bupati Badung Nyoman Giri Prasta didampingi Sekda Wayan Adi Arnawa dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) serta undangan lainnya.

Sebelum menyampaikan sejumlah catataan, Loka Antara menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang telah mengambil langkah-langkah cepat dan fokus dalam rangka mendukung dan mempercepat pemulihan ekonomi daerah 2022. “Ini terbukti realisasi pendapatan asli daerah (PAD) semester I dan berbagai analisa menunjukkan tren positif sehingga berpengaruh terhadap proyeksi APBD tahun anggaran 2022 dapat lebih realistis,” ujarnya.

Setelah mencermati penjelasan Bupati Badung tentang Ranperda perubahan APBD 2022, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah tanggapan sebagai berikut. Pertama, pendapatan daerah  yang terdiri atas PAD dan transfer. Pendapatan daerah pada perubahan APBD 2022 dirancang Rp 3.687.215.470.714 mengalami peningkatan dari APBD induk tahun anggaran 2022 sebesar Rp 698.004.230.762 atau setara dengan 23 persen. Kedua, belanja daerah pada rancangan perubahan APBD 2022 sebesar Rp 4.106.287.083.005 mengalami peningkatan Rp 853.628.969.053 atau setara dengan 26 persen dari APBD induk Rp3.252.658.113.952.

Terhadap defisit sebesar Rp 419.071.612.291 akan ditutupi dari penerimaan pembiayaan Rp 469.071.612.291 setelah dukurangi pengeluaran pembiayaan Rp 50.000.000.000.

Fraksi PDI Perjuangan, ujar Loka Astika, juga mengapresiasi pemerintah dalam pengalokasian anggaran pada rancangan perubahan APBD 2022. Pemerintah dinilai telah mengalokasikan anggaran yang memadai terhadap program-program strategis wajib dan mengikat seperti anggaran pendidikan 20,94 persen dan kesehatan 14,47 % dari total belanja daerah pada rancangan perubahan APBD Badung tahun 2022.

Di samping program penunjang urusan pemerintah daerah, program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat juga telah dialokasikan anggaran yang memadai seperti bidang pangan, sandang dan papan, bidang jaminan sosia;l dan ketenagakerjaan, bidang adat agama dan budaya, praiwisata dan infrastruktur, perlindungan sosial, penataan ruang dan lingkungan serta ketertiban umum.

Begitu juga dalam strategi pendapatan pendapatan daerah, pemerintah teah melaksanakan optimalisasi pemungutan pajak dan menggali potensi yang masih memungkinkan untuk dikembangkan. Berdasarkan uraian di atas, postur dan komposisi rancangan perubahan APBD 2022 menunjukkan anggaran yang rasional yang mencerminkan prinsip kehati-hatian dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. “Karena itu, kami Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima semua program pemerintah yang telah diajukan untuk disepakati dan ditetapkan menjadi perda,” tegasnya. (RED-MB)