Masa demontrasi di KPU

Jakarta, (Metrobali.com)

Dinamika politik hari-hari ini, sangatlah memprihatinkan dan banyak disorot oleh masyarakat, akademisi mahasiswa, para pengamat dan terkahir dikritisi oleh para jendral (Purn) TNI dan Polri, dibanding dengan kondisi politik bulan Mei 1998.

Hal tersebut dikatakan I Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik, Sabtu 17 Februari 2024 menanggapi pernyataan sikap para purnawirawan TNI dan Polri terhadap pelaksanaan Pilpres tahun 2024.

Dikatakan, basis massa protes politik, tentang: “cawe-cawe” politik Presiden, dugaan Pemilu curang, lebih luas dari Mei 1998, tidak saja mahasiswa, kalangan intelektual kampus yang jumlahnya puluhan dan juga kelompok purnawirawan TNI, Polri.

Menurutnya, target sasarannya tidak kalah tajam, dinasti politik, pemakzulan Presiden, indikasi Pemilu curang, bahkan sampai mendiskualifikasi pasangan Prabowo -Gibaran.

Protes ini terjadi, kata Gde Sudibya, Pesiden tidak merespons secara substantif pernyataan moral kalangan kampus. Beberapa para menteri malahan melontarkan tuduhan kalangan kampus partisan, tanpa merespons substansi

Dikatakan, petisi, himbauan moral yang disampaikan ke JW tidak direspon. Dan, publik menilai ada resistensi penguasa terhadap pernyataan moral kalangan kampus, yang membuat suasana politik menjadi semakin kompleks.

Menurutnya, besaran korupsi di era ini, diperkirakan jauh lebih besar dibandingkan era Mei 1998, demikian juga kolusi dan nepotisme, sehingga musuh bersama harus dilawan oleh kekuatan rakyat dengan stamina lebih besar.

“Jika elit penguasa tidak mampu mengelola dengan baik dinamika politik panas yang sedang berlangsung, diperkirakan peristiwa politik di tahun-tahun terakhir era Orba bisa terjadi. Presiden berhenti dan atau diturunkan sebelum berakhir masa jabatannya, yang kemudian disusul dengan Pemilu ulang, ” kata I Gde Sudibya, pengamat ekonomi politik. (Adi Putra).