Denpasar (Metrobali.com)-

Usul pembangunan infrastruktur ramah lingkungan yang diajukan Pemerintah Provinsi Bali kepada pemerintah pusat dalam kaitan kerjasama strategis Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jerman diharapkan segera terwujud secara fisik. Untuk maksud tersebut, Bappeda Provinsi Bali bekerjasama dengan perusahaan internasional milik pemerintah Jerman (Deutsche Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ), KfW (Kreditanstalt fur Wiederaufbau ) atau Bank Pembangunan Jerman dan Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi RI mengadakan workshop dengan tema Konsolidasi Tim Akselerasi Task Force Green Infrastructure Initiative (GII) di Provinsi Bali bertempat di Hotel Four Star, Renon, Denpasar, selama dua hari, 6 – 7 Juni 2023.
Workshop diikuti oleh utusan GIZ Indonesia Philipp Johannsen beserta Tim, utusan KfW Indonesia, perwakilan OPD terkait tingkat Provinsi Bali, dan utusan OPD terkait tingkat Kabupaten/Kota lingkup Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan dan Klungkung, dibuka Kepala Bappeda Provinsi Bali I Wayan Wiasthana Ika Putra. Pelaksanaan workshop dibagi menjadi dua sesi besar, yakni sesi presentasi dan sosialisasi pada hari pertama 6 Juni 2023 dan sesi kunjungan lapangan ke sejumlah TPS3R-TPST di Denpasar dan Klungkung pada hari kedua, 7 Juni 2023.
I Wayan Ika Putra dalam sambutannya mengemukakan, pertemuan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Bali untuk membahas dan memantapkan kelanjutan proses panjang gagasan program pembangunan GII yang telah berjalan sejak tahun 2021. Hal terpenting yang diharapkan dari pertemuan ini adalah kejelasan mengenai kesiapan Bali untuk melaksanakan usulan yang telah diajukan, yang terdiri dari kesiapan teknis, administrasi dan kebijakan.
Sebagaimana diketahui, Bali merupakan salah satu dari 6 (enam) provinsi yang mendapat kesempatan mengajukan usulan proyek GII ini. Lima daerah lainnya adalah Jawa barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur dan NTT. GIZ memberikan dukungan pendanaan sebesar 2,5 miliar Euro atau sekitar Rp 41,25 tirliun untuk pembiayaan inovatif mencakup pengelolaan air, pengolahan limbah dan sampah, dan transportasi publik perkotaan di Indonesia. Ada dua usulan proyek yang diajukan Bali yang sudah diproses GII yaitu : (1) Pengembangan Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber (TPS3R-TPST) di Denpasar, Badung, Gianyar, Tabanan (Sarbagita) dan Renaturasi TPA Regional Suwung, dan (2) Low Carbon Tourism Destination di Klungkung (Nusa Penida) dengan perkiraan biaya 99,5 juta Euro atau Rp 1,5816 triliun.
Asisten Deputi Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Rofi Alhanif yang menjadi narasumber dalam kegiatan ini mengemukakan, hari ini adalah hari yang penting dalam rangka kerjasama Indonesia dengan Jerman yang diimplementasikan melalui bantuan pendanaan GIZ dan KfW. Program ini sangat relevan diimplementasikan di Bali dengan ditetapkannya Bali sebagai yang terdepan bagi Indonesia karena Bali telah ditetapkan menjadi percontohan zero emision pada tahun 2040. Bali jadi provinsi terdepan Indonesia yang ramah lingkungan dan mitigasi perubahan iklim tanpa mengurangi pergerakan pembangunan.
“Program GII ini sangat terkait dengan tujuan tersebut karena disusun untuk mengembangkan pembangunan yang mendorong tumbuhnya infrastruktur yang juga relevan dengan mitigasi perubahan iklim dan efek hijau lainnya. Dengan demikian, proyek ini bisa memicu tumbuhnya ekonomi, sekaligus mengurangi emisi gas karbon yang tercermin melalui tiga sektor, yaitu pengelolaan air bersih, pengelolan air limbah, pengelolaan persampahan dan juga transportasi umum,” kata Rofi Ahanif.
Utusan GIZ Philipp Johannsen mengemukakan, karena Bali memiliki visi menjadi provinsi hijau dalam berbagai sektor, dan Bali telah ditetapkan menjadi percontohan provinsi hijau secara nasional, sudah tentu hal itu akan menarik bagi para pelaku investasi ke depan. Berkenaan dengan hal itu, Bali harus siap berkompetisi dengan provinsi lain yang juga mempunya gugus tugas untuk proyek yang sama.
Yang terpenting bagi Philipp adalah, pihak GIZ dan KfW Jerman ingin menanyakan dan memastikan seperti apa kesiapan Bali dan apa indikator kesiapan itu. Apakah dalam bentuk ketersediaan lahan, kesiapan sumber daya, dan kesiapan infrastruktur didalamnya. “Kami ingin memberi bantuan atau dukungan jika daerah sudah siap,” katanya seraya menambahkan bahwa dari informasi yang didengarnya sepertinya Bali sudah membentuk gugus tugas untuk proyek yang diudulkan, Bali sudah siap untuk melanjutkan proyek ini.