Ket  Foto   : Ketua Komisi II Gusti Lanang Umbara didampingi Wakilnya Gusti Anom Gumanti dan Nyoman Gede Wiradana saat memimpin raker dengan sejumlah OPD, Jumat (18/3/2022).

Badung, (Metrobali.com)

Komisi II DPRD Badung di bawah komando Ketuanya Gusti Lanang Umbara, Jumat (18/3/2022) menggelar rapat kerja (raker) dengan 10 dinas. Raker dibagi menjadi dua sesi yakni sesi pertama raker dengan Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, DLHK, Diskominfo, dan Dinas Perhubungan. Di sesi kedua, Komisi II mengundang Dinas Pertanian dan Pangan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Perkim dan Dinas Perdagangan dan Koperasi UKM.

Raker dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi II Gusti Anom Gumanti dan Nyoman Gede Wiradana serta sejumlah anggota seperti Nyoman Karyana, Made Wijaya, Kadek Suastiari, Nyoman Suka, dan Wayan Luwir Wiana. Hadir juga kepala dinas atau perwakilan OPD yang diundang.

Ditanya mengenai raker yang digelar, Ketua Komisi II Gusti Lanang Umbara menegaskan ada dua tujuan. Pertama pengenalan, yakni pengenalan struktur baru di Komisi II. “Kami di struktur Komisi II sesuai dengan tatib kami di DPRD Badung, ada penyegaran-penyegaran tentang struktur pengurusan komisi,” ujar politisi PDI Perjuangan Dapil Petang tersebut.

Kedua, pengenalan soal program kerja di tiap OPD yang menjadi mitra Komisi II. Dari hasil apa yang didapatkan baik pengenalan struktur maupun pengenalan program kerja yang menjadi rencana kerja (renja) dari masing-masing OPD tentunya akan ditindaklanjuti dengan rapat kerja secara khusus sesuai dengan skala prioritas.

Saat ditanya, ketika terganjal di anggaran, apa upaya-upaya yang akan dilakukan sehingga program-program tersebut bisa jalan? Menurut Lanang Umbara, ganjalan ada dua. Ketika anggaran itu tidak ada dari sumbernya atau ada di sumbernya tetapi tidak mendapatkan anggaran. “Ketika anggaran ini ada tetapi tidak mendapatkan prioritas tentunya kami mempunyai sebuah kebijakan atau kepentingan politik karena sesuai tupoksi kami di anggota Dewan ada tiga tugas pokok dan fungsi kami yaitu fungsi legislasi, budgeting dan pengawasan,” tegasnya.

Baca Juga :
Pemkot Denpasar Gelar Dharma Santi Hari Suci Nyepi Caka 1944

Kalau masing-masing OPD terganjal anggaran, tegasnya, pihaknya akan memperjuangkan melalui kewenangan-kewenangan politik yang dimiliki di lembaga DPRD Badung. Catatatnya, sepanjang program itu urgen atau mendesak serta sesuai dengan visi dan misi Pemkab Badung dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati Badung.

Sementara soal program, dia menilai, semua penting. Namun yang paling urgen, menurut Lanang Umbara, menyangkut penanggulangan sampah, kedua bagaimana kita menggeliatkan kepariwisataan di Badung terkait kelonggaran-kelonggaran yang diberikan pemerintah pusat. Selanjutnya bagaimana cara kita untuk menggaet para wisatawan sebanyak-banyaknya datang ke Badung karena itu merupakan sumber atau urat nadi perekonomian Kabupaten Badung.

Begitu juga dengan sampah. Sesuai dengan paparan DLHK tadi, ujarnya, TPA di Suwung akan segera ditutup. Tentunya ini menjadi perhatian khusus agar Badung tidak lagi menjadi darurat sampah. Bagaimana cara menanggulangi sampah ini agar biar cepat teratasi sehingga tidak menjadi masalah di Kabupaten Badung.

Terkait dengan pariwisata, program promosi dipastikan sangat urgen. Bagiamana kita mempromosikan kepariwisataan kita di Bali sehingga mendatangkan wisatawan ke Badung dan itu menjadi harapan kita bersama. Badung sampai saat ini tidak akan bisa hidup tanpa adanya pariwisata. “Hampir 90 persen sumber perekonomian kita berasal dari pariwisata. Bagimana teknis dan mekanismenya terkait promosi kepariwisata di Badung tentunya akan dilakukan tindak lanjut dengan rapat kerja dengan pimpinan  maupun OPD terkait.

Salah satunya promosi yang pasti dilakukan ke luar negeri. Bagimana pun wisatawan yang diharapkan datang ke Badung tentunya banyak yang dari luar negeri. “Karenanya kita melakukan promosi ke luar negeri,” ungkapnya. (RED-MB)