Foto: Pelantikan Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen sembilan Kabupaten/ Kota se-Bali Periode 2020-2024 di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar, Minggu (12/9/2021).

Denpasar (Metrobali.com)-

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen (KPP) Provinsi Bali Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, S.E., M.M.,melantik Pengurus Kaukus Perempuan Parlemen sembilan Kabupaten/ Kota se-Bali Periode 2020-2024.

Acara berlangsung hybrid melalui aplikasi Zoom dari Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali di Renon, Denpasar, Minggu (12/9/2021). Hadir langsung Ketua Presidium KPP RI Diah Pitaloka dan Staf Khusus Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Agung Putri Astrid, Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa mewakili Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama.

Ketua Kaukus Perempuan Parlemen Provinsi Bali Dr. I Gusti Ayu Diah Werdhi Srikandi Wedasteraputri Suyasa, S.E., M.M., mengungkapkan Kaukus Perempuan Parlemen di Bali akan menyatukan kekuatan untuk bersama-sama membangun Bali khususnya juga memajukan perempuan.

“Kaukus Perempuan Parlemen wadah yang harus kita perkenalkan ke masyarakat Bali untuk mempersatukan perempuan di Bali saling mendukung dan banyak isu perempuan yang harus diperjuangkan,” kata Diah Werdhi.

Dikatakan sebenarnya kiprah dan peranan Perempuan Parlemen di Indonesia dalam catatan sejarahnya tidaklah perlu diragukan lagi. Perempuan Parlemen di Indonesia bergerak diantara Garda Terdepan sampai Garis Terbelakang dalam garis-garis perjuangannya.

“Masuk, ada dan berkarya nyata di setiap lini pergerakan. Hanya terkadang masalahnya, memang terjadi pasang surut dalam langkah-langkahnya. Lebih sering bersifat sporadis, spontan, reaksioner dan kurang terorganisir. Untuk itulah, saat ini kita sebaiknya berbenah diri dalam kesatuan sikap,” kata Diah Werdhi yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Bali ini.

Melalui wadah Kaukus Perempuan Parlemen, ia mengajak perempuan membuktikan bahwa perempuan yang terjun dalam bidang politik pun, mampu untuk mengorganisir diri dengan baik. Mampu merumuskan ide, gagasan dan inisiatifnya secara bersama-sama dengan baik. Mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan gagasan tersebut dalam pelaksanaannya dengan baik.

“Termasuk mampu memonitor dan mengevaluasi jika dalam mewujudnyatakan gagasan-gagasan tersebut terasa belum optimal. Arah dan tujuan dari semua sinergitas tersebut bukanlah pada pamrih ataupun nama harum, tetapi agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, karena akumulasi kekuatan dan potensi kita bersama-sama,” ujar adik Anggota DPD RI dari Bali Arya Wedakarna (AWK) ini.

Dan saatnyalah sekarang, di masa pandemi ini, disaat Kaukus Perempuan Parlemen harus hadir untuk saling jaga, saling menguatkan dan saling mendukung satu dengan yang lainnya. “Kita tunjukkan kesatuan gerak langkah kita, dalam bekerja secara bersama-sama, secara lebih terencana, terukur dan berkesinambungan,” tegas Srikandi PDI Perjuangan ini.

Begitu usai pelantikan pengurus baru Kaukus Perempuan Parlemen Kabupaten/Kota se-Bali yang beranggotakan seluruh Perempuan Parlemen di Kab/Kota se Bali ini diharapkan segera melakukan konsolidasi ke dalam, berbaur, tanpa melihat lagi warna baju partainya, posisi kepengurusannya dan berbagai kepentingan kelompok lainnya, untuk melebur dalam satu wadah, satu bendera yang bernama Kaukus Perempuan Parlemen (KPP).

Tidak ada lagi dugaan atau anggapan, bahwa sukses kiprah Kaukus Perempuan Parlemen hanya akan menguntungkan, Pengurusnya dan kelompok-kelompok tertentu lainnya. Cerita sukses Kaukus Perempuan Parlemen adalah cerita sukses bersama, perempuan-perempuan yang berkiprah dalam bidang politik, dekat dengan pusat-pusat kekuasaan dan para pengambil keputusan, yang kebetulan saat ini tengah berada di Parlemen, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, maupun DPRD Kabupaten/ Kota.

“Kita buktikan, bahwa perempuan yang berasal dari berbagai partai politik, mau dan mampu bekerjasama, bersinergi dan berkoordinasi untuk kepentingan bersama yang lebih besar, yakni mensejahterakan seluruh masyarakat. Niat dan janji suci itu, saatnya sekarang dijabarkan kedalam sebuah Rencana Kerja, yang disusun secara sistematis, terstruktur, dan berjangka waktu,” tutur Diah Werdhi.

Dikatakan dalam jangka panjang program dan kegiatan yang menyangkut artikulasi dan implementasi pengarusutamaan gender, pemberdayaan perempuan, keterwakilan perempuan dalam parlemen, perlindungan anak dalam berbagai sektor, adalah isu-isu yang tidak pernah basi, karena ternyata memang banyak yang belum terealisasi, dan oleh sebab itu harus selalu diperjuangkan.

Dalam jangka menengah pembelaan, advokasi, maupun keberpihakan terhadap pemberdayaan ekonomi perempuan, kesetaraan gender yang tidak bias gender, penyusunan anggaran yang sensitif gender, stop kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perlindungan terhadap Hak Anak (terutama bidang Pendidikan dan Kesehatan), termasuk Anak yang Berhadapan Dengan masalah Hukum (ABDH), human trafficking, dan lain-lain, harus selalu dikawal dengan baik.

“Dalam jangka pendek, tentu saja kita dapat mengkoordinasikan empati kita, untuk selalu berbagi (share) dan peduli (care), atas semua hal yang terdampak oleh pandemi Covid-19 ini, baik pada sektor non-esensial, esensial maupun kritikal,” urai Diah Werdhi.

“Tidak usah muluk-muluk dan besar-besar, cukup yang bisa, nyata dan ada sehingga bisa direalisasikan dengan baik. Disesuaikan dengan Kekuatan dan Potensi kita (strength), memperhatikan Kelemahan kita (weaknesses), mengoptimalkan Peluan-peluang yang tercipta (opportunities), dan mengatasi Tantangan (threathening) yang ada,” sambung Diah Werdhi.

Kesemuanya itu, tegasnya, tentu saja mesti disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kaukus Perempuan Parlemen di Parlemen yakni keterlibatan aktif dalam penyediaan dasar hukum (legislating), penyusunan anggaran (budgeting) dan pengawasan (controlling).

Wakil Ketua DPRD Bali Nyoman Suyasa mewakili Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama menyampaikan, selamat kepada pengurus KPP sembilan kabupaten/kota se-Bali. Dia mengingatkan agar KPP yang baru dilantik efektif dan efisiensi dalam melaksanakan tugas. “KPP ini sangat strategis. Di mana pada prinsipnya KPP ini untuk mempercepat kesetaraan gender,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap KPP sembilan kabupaten/kota se-Bali ini juga dapat meningkatkan peran strategis dalam membantu mempercepat penanganan pandemi Covid-19.

Ketua Presidium KPP RI Diah Pitaloka mengapresiasi KPP Bali berhasil melakukan konsolidasi pengurus KPP sembilan kabupaten/kota se-Bali. “Selamat KPP kabupaten/kota di Bali. Semoga suara perempuan Bali mempunyai arti dan punya kontribusi bagi kemajuan Bali,” kata Diah Pitaloka.

Dikatakan KPP merupakan ruang konsolidasi kekuatan politik perempuan agar menjadi lebih terorganisir. Kekuatan politik perempuan tidak hanya secara sejarah mengakar tapi kekuatan politiknya juga mengajak. “Dari Musrenbang desa sudah melibatkan perempuan, banyak kepala desa perempuan hingga Anggota DPRD perempuan. Perempuan Bali punya posisi kepemimpinan yang secara nyata dirasakan dalam wujud keterpilihan,” kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI ini.

Ia memuji kepercayaan masyarakat Bali kepada perempuan sangat signifikan. Kursi perempuan di parlemen menjadi berarti untuk menyuarakan kepentingan perempuan, anak dan kaum rentan.

“Ada peran penting perempuan Bali di desa hingga provinsi bersama KPP membangun energi gerak dan mengembangkan serta menambah potensi perempuan dalam arena politik Bali,” ujarnya lantas mendorong lebih banyak perempuan berani terjun ke dunia politik.

Namun ia mengakui kaum perempuan kadang masuk ke politik awalnya agak bingung, ragu, tidak semua menemukan greget. Karenanya melalui KPP perempuan bahu membahu, saling belajar untuk berkiprah di politik praktis.

Rekan politik guru terbaik untuk belajar. Perempuan hadir dari ruang kecil sampai punya peran strategis dalam politik nasional. Tidak bisa dianggap sebagai pelengkap lagi,” pungkasnya. (wid)