Buleleng, (Metrobali.com)

Jro Pasek Nengah Wiryasa (61) selaku Kelian Desa Adat Les-Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng melalui kuasa hukumnya I. Nyoman Sunarta, SH, Putu Indra Perdana, SH, dan Putu Diana Prisilia Eka Trisna, SH serta para advokat yang berkantor advokat pada I Nyoman Sunarta, SH dan rekan dengan secara terpaksa melayangkan surat SOMASI bernomor, 08/INS/IX/2022 kepada Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali pertanggal 8 September 2022.

Dilayangkannya Somasi ini, mengingat Jro Pasek Nengah Wiryasa sebelumnya telah mengirimkan surat keberatan mengenai sosialisasi perarem tentang tata titi nelinggihang paduluan Desa Adat Les-Penuktukan. Selain itupula telah mengajukan keberatan dan mohon penyelesaian sengketa Kelian Desa Adat Les-Penuktukan pertanggal 29 Agustus 2022 kepada Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

Penasehat hukum Jro Pasek Nengah Wiryasa yakni I Nyoman Sunarta dan rekan secara tegas mengatakan bahwa dasar keberatan kliennya adalah karena Paduluan Desa Adat Les-Penuktukan masa bakti peralihan Tahun 2021-2023 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan (SK) Majelis Desa Adat Provinsi Bali tanggal 21 Mei 2021 Nomor : 693/SK-K/mda-pbali/V/2021 tentang penetapan dan pengakuan prajuru Desa Adat Les-Penuktukan masa bakti peralihan Tahun 2021-2023.

“Jadi dalam hal ini, masih berstatus quo. Karena masih menjadi sengketa dalam perkara di Pengadilan Negeri (PN) Singaraja dengan Nomor : 685/Pdt.G/2022/PN.Sgr, yang saat ini masih dalam proses tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Denpasar,” jelasnya.

Nyoman Sunartapun menyebut bahwa Paduluan Desa Adat Les-Penuktukan masa bakti peralihan Tahun 2021-2023 yang dikukuhkan oleh Majelis Desa Adat (MDA) provinsu Bali, juga bertentangan dengan awig-awig Desa Adat Les-Penuktukan. Karena jumlah 25 orang dari 27 orang yang ditetapkan. Padahal seharusnya berjumlah 28 (ululikur) orang, sebagaimana diatur dalam awig-awig Desa Adat Les-Penuktukan Palet 1 Pawos 5 (1), Palet 2 Pawos 13 (1), Pawos 14 (5), Pawos 20 (1), Pawos 22.

“Upaya hukum yang dilakukan oleh klien kami melalui instansi penegak hukum (instansi Kepolisian dan Pengadilan) atas pemberhentian klien kami sebagai Kelian Desa Adat Les-Penuktukan adalah sah. Karena sesuai dengan pawos 63 (2) awig-awig Desa Adat Les-Penuktukan, sebagai bentuk keberatan dan penolakan klien kami terhadap keputusan pemberhentian sebagai Kelian Desa Adat Les-Penuktukan yang dilakukan secara sewenang-wenang, ” ucap I Nyoman Sunarta menegaskan.

Lebih lanjut Nyoman Sunarta mengatakan bahwa Desa Adat Les-Penuktukan yang seharusnya masih dalam “Status Quo” tetap melanjutkan proses pemilihan Paduluan Desa Adat dengan menetapkan Perarem Desa Adat Les-Penuktukan Nomor : 001 Tahun 2022 tentang Tata Titi Ngelinggihang Paduluan Desa Adat Les-Penuktukan pada tanggal 21 Agustus 2022 dan diketahui oleh Bendesa Agung Majelis Desa Adat Provinsi Bali.

“Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dan guna menghindarkan adanya tuntutan hukum lanjutan dari klien kami, baik secara perdata maupun pidana, maka melalui surat Somasi ini, kami memberikan waktu selama 7 hari terhitung sejak surat somasi diterima oleh Bendesa Agung Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali untuk mencabut Surat Keputusan Majelis Desa Adat (MDA) Provinsi Bali tanggal 21 Mei 2021 Nomor 693/SK-K/MDA-PBali/V/2021 tentang penetapan dan pengakuan prajuru Desa Adat Les-Penuktukan masa bakti peralihan Tahun 2021-2023. Selanjutnya mencabut juga pengesahan terhadap Perarem Desa Adat Les-Penuktukan Nomor 001 Tahun 2022 tentang Tata Titi Ngelinggihang Paduluan Desa Adat Les-Penuktukan, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali pada tanggal 21 Agustus 2022.” pungkas advokat I Nyoman Sunarta dan rekan yang berkantor di Jalan Gajah Mada 126 Singaraja-Bali ini. GS