Mangupura (Metrobali.com)-

             Kegiatan Pilot Project  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang dilaksanakan pada dua Kabupaten di Bali yakni Kabupaten Badung dan Gianyar secara resmi ditutup oleh Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Iman Bastari, M.Acc.C.Fr.A, di Ruang Kriya Gosana, Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung, Mangupraja Mandala, Jumat (7/6). Hadir dalam kesempatan tersebut Kepala Perwakilan BPKP Prov. Bali Mirawati Sudjono,  Bupati Badung A.A. Gde Agung, SH, Wakil Bupati Gianyar I Made Mahayastra, SST. Par., MAP, Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Kompyang R. Swandika, Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar Drs. Ida Bagus Gaga Adisaputra. M.Si, Anggota DPRD Badung Drs. I Wayan Mendra serta pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar.

             Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Iman Bastari, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung dan Gianyar sebagai Pilot Project  Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), karena hasil evaluasi, kedua pilot project tersebut sudah dapat meningkatkan kinerja serta merubah sikap dan perilaku aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Ditegaskan pula, SPIP merupakan tool menejemen bagi aparat birokrasi dalam menjalankan pemerintahan yang baik dan bersih. SPIP bukanlah akhir, akan tetapi awal dari semua tahapan yang dibutuhkan dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance dan Clean Government) sehingga dapat berjalan secara efektif, efisien, ekonomis, transparan dan akuntabel. “Ubahlah mindset aparat birokrasi dengan SPIP serta jadikan SPIP sebagai etos kerja bagi aparat birokrasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel,” tegas Iman Bastari.

             Bupati Badung A.A. Gde Agung dalam sambutannya mengungkapkan, penerapan SPIP telah menjadi kebutuhan yang amat mendasar karena SPIP merupakan suatu proses yang dimulai dari perumusan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, penatausahaan, pelaporan dan monitoring yang prosesnya terus berulang yang diterapkan oleh pimpinan beserta segenap staf dalam mencapai keberhasilan yakni menciptakan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja. “SPIP pada gilirannya menjadikan pemerintah daerah dapat meraih opini tertinggi oleh BPK RI dalam penyajian laporan keuangan (LKPD) yang mencerminkan salah satu perwujudan Good Governance dan Clean Government,” kata Gde agung.

             Lebih lanjut Bupati Gde Agung mengharapkan, kepada masing-masing SKPD segera menindaklanjuti kegiatan SPIP dengan program aksi sehingga dapat mendorong percepatan SPIP di SKPD yang lain di luar SKPD yang menjadi proyek percontohan.

 Sementara itu Inspektur Kabupaten Badung Wisnu Bawa Temaja melaporkan, pelaksanaan Pilot Project  Implementasi  SPIP yang dimulai sejak tanggal 3 Juli 2012 dan berakhir  pada 7 Juni 2013 diperoleh bahwa SPIP itu mampu memberikan pencerahan untuk merencanakan kegiatan yang tepat waktu dan tepat sasaran; mampu memberikan kajian tentang upaya pengendalian yang lebih tepat untuk diambil sebagai prioritas kegiatan serta mampu menanamkan pemahaman bahwa setiap pengendalian yang diambil selalu ada resiko yang akan muncul sehingga SPIP itu bersifat kontinyu. PUT-MB