Foto: Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta (kanan) bersama Ketua Umum Partai Demokrat yang sah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Denpasar (Metrobali.com)-

Kepala Staf Presiden (KSP) Moedoko, Kamis (18/3/2021) berkunjung ke Bali dalam rangka menghadiri agenda Rapat Koordinasi tentang Reformasi Agraria. Kehadiran Moeldoko di Bali menyedot perhatian kader dan pengurus Demokrat Bali.

Pasalnya Moeldoko juga berstatus Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB (Kongres Luar Biasa) di Medan, Sumatera Utara yang dianggap KLB ilegal dan abal-abal. Kader dan pengurus Demokrat di Bali pun menyebut Moeldoko memegang jabatan palsu sebagai Ketua Umum Demokrat palsu hasil KLB ilegal dan abal-abal pada 5 Maret 2021.

Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta berharap kehadiran Moeldoko di Bali yang dikenal sebagai “Pulau Dewata” dan penuh “taksu” ini agar dapat memberikan pencerahan bagi Moeldoko untuk “kembali ke jalan yang benar.”

Mudarta berharap Moeldoko tercerahkan untuk melepas jabatan sebagai Ketua Umum Demokrat palsu hasil KLB illegal dan abal-abal serta kembali fokus menjalankan tugas negara dengan jabatan asli sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) membantu pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Pak Moeldoko ke Bali, kami ucapkan selamat datang di Bali, pulau yang dikenal dunia sebagai pulau surga, pulau dewata, pulau penuh ketenangan dan kedamaian. Banyak orang dapat inspirasi kebenaran dari Bali. Kalau orang Bali mengenal filosofi Satyam Evam Jayate yang bermakna kebenaran pasti menang,” kata Mudarta kepada awak media Kamis (18/3/2021).

“Mudah-mudahan dalam momentum Pak Moeldoko ke Bali, beliau mendapatkan inspirasi tentang kebenaran  itu sehingga beliau kembali memikirkan dan melepas jabatan palsu yang beliau emban (Ketua Umum Demokrat palsu) dari KLB ilegal. Jabatan beliau yang asli kan adalah KSP. Alam Bali, alam inspirasi, alamnya para dewa yang memihak kebenaran. Saya yakin beliau akan menjalankan kebenaran itu,” sambung politisi Demokrat asal Kabupaten Jembrana ini.

Baca Juga :
Retro Night at Harper Kuta New Year Eve Party

Bagi Demokrat Bali jabatan asli yang diemban Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) yang merupakan jabatan setingkat menteri merupakan jabatan yang strategis. Jabatan asli ini harus dijalankan Moeldoko secara profesional dan sungguh-sungguh untuk membantu Presiden Jokowi dalam melaksanakan program-program prioritas nasional di masa pandemi Covid-19.

“Sampai hari ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19, perekonomian turun. Tentu kita berharap beliau fokus membantu Presiden. Karenanya jabatan palsu yang beliau terima dari penyelenggara KLB ilegal melanggar hukum agar dilepas,” tegas Mudarta sembari kembali menekankan DPD Demokrat Bali dan DPC Demokrat Kabupten/Kota se-Bali tetap setia kepada kepempimpinan Ketua Umum Partai Demokrat yang sah yakni Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Saat disinggung sekarang di masyarakat banyak yang meminta Moeldoko mundur dari jabatan KSP, Mudarta mengaku punya pandangan berbeda. Baginya Moeldoko justru harus fokus sebagai KSP membantu Presiden Jokowi agar masyarakat Indonesia terbebas dari pandemi Covid-19.

“Jika saat ini banyak netizen yang meminta agar Pak Moeldoko meletakkan jabatan KSP, kami justru minta agar Pak Moeldoko membanting jabatan ketum palsu produk KLB ilegal di Sibolangit, Medan 5 Maret 2021. Kami berharap beliau fokus bantu Presiden dan Wakil Presiden menuntaskan melaksanakan pengendalian program-program prioritas nasional, terkhusus penanangan pandemi Covid-19 serta ekonomi indonesia yang nyungsep cukup dalam,” harap Mudarta. (wid)