Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer (paling kiri) saat mendampingi Menteri UMKM Maman Abdurrahman meninjau produk UMKM di sela-sela mengunjungi Kantor Permodalan Nasional Madani (PNM) Denpasar belum lama ini.

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer tidak lelah untuk terus berjuang memberdayakan pengusaha UMKM di Bali dan senantiasa menyuarakan pentingnya dukungan serius pemerintah untuk membawa UMKM naik kelas baik dari sisi akses bantuan permodalan, pemasaran, kemudahan berusaha dan lainnya.

Demer menyampaikan harapannya agar lebih banyak permodalan yang dapat diakses oleh UMKM di Pulau Dewata Bali. Hal ini penting karena UMKM Bali dikenal memiliki tingkat kredit macet (Non-Performing Loans/NPL) yang paling rendah di Indonesia, baik dalam sektor koperasi maupun perbankan.

Kondisi itu dianggap sebagai kebanggaan bagi Bali, yang memiliki kinerja baik dalam pengelolaan pinjaman di berbagai sektor dan menjadi hal positif bagi upaya untuk memberikan akses permodalan yang seluas-luasnya bagi UMKM.

“Saya berharap nantinya lebih banyak lagi modal-modal yang bisa diakses melalui UMKM ini. Karena di Bali terkenal, di Bali itu NPL-nya, jadi orang yang nunggak itu paling sedikit itu di Bali. Menjadi kebanggaan itu,” kata Demer belum lama ini.

Lebih lanjut, Demer yang juga Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali itu berharap pemerintah dapat memberikan lebih banyak fasilitas kepada masyarakat Bali agar semakin banyak muncul pelaku usaha baru. Hal ini bertujuan agar masyarakat Bali dapat berperan aktif dan tidak hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.

“Jadi harapan kita lebih banyak lagi pemerintah memberikan fasilitas kepada masyarakat Bali, sehingga Bali tidak menjadi penonton di negeri sendiri,” katanya.

Wakil rakyat yang sudah lima periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu juga terus mendorong dan memfasilitasi agar UMKM mengurus legalitas usaha mereka. Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Keta Umum Kadin Bali itu menjelaskan bahwa dengan adanya sistem OSS (Online Single Submission), proses untuk melegalkan usaha kini menjadi sangat mudah.

Melalui OSS yang beroperasi 24 jam dan bebas biaya, pengusaha UMKM dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan NIB ini, mereka dapat mengakses berbagai program pemerintah, terutama yang berkaitan dengan pembiayaan dan dukungan keuangan.

“Sekarang dengan OSS kita sangat mudah untuk menjadikan usaha itu legal. Karena kita tahu OSS 24 jam, kemudian tanpa pungut biaya,” tegasnya.

Demer yang dikenal getol membantu memberdayakan UMKM di Pulau Dewata Bali itu juga menekankan penting untuk terus membina pengetahuan masyarakat sekaligus memperluas informasi yang disampaikan untuk mendorong semakin banyak lahir pelaku usaha baru. Upaya ini bisa dilakukan melalui kolaborasi atau kerja sama dengan pihak pemberdayaan dan pemerintah untuk mendukung pengembangan UMKM.

Demer berharap pemerintah semakin fokus pada pengembangan UMKM, terutama setelah adanya kementerian khusus yang menangani sektor ini. Ia menilai UMKM telah terbukti tangguh dalam menghadapi berbagai krisis, baik selama pandemi COVID-19 maupun dalam krisis internasional dan nasional. Ketangguhan inilah yang menjadi penopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, sehingga tetap berada dalam kondisi positif.

Politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu berharap UMKM dapat terus dikembangkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Menurutnya, pertumbuhan yang berkualitas ditandai dengan bertambahnya jumlah pelaku UMKM baru.

Jika tidak ada pelaku baru, akan terjadi peningkatan ketimpangan ekonomi atau gini ratio yang tinggi, yang mencerminkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Hal ini dinilai kurang baik bagi pembangunan ekonomi.

“Jadi kalau tidak ada pelaku baru, gini ratio tinggi, kesenjangan antara si miskin dan si kaya tinggi. Nah ini kurang bagus,” katanya mengingatkan.

Karena itu sekali lagi Demer mendorong pemerintah untuk lebih fokus pada pengembangan UMKM. Ia menilai bahwa UMKM merupakan salah satu kunci utama dalam memperluas pembinaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. (wid)