Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer.

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menyoroti maraknya keberadaan kendaraan mobil carteran berplat luar Bali yang beroperasi Bali. Keberadaan mobil plat luar ini yang tidak membayar pajaknya di Bali tapi beroperasi menggunakan jalan-jalan di Bali tentu sangat merugikan. Maraknya mobil plat luar beroperasi di Bali menjadi ironi karena sumber pendapatan Provinsi Bali sebanyak 72 persen dari Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB.

Sorotan itu disampaikan Demer saat hadir dalam Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI di Pelindo Benoa Bali pada Kamis 14 November 2024 dengan “Tema Meninjau Pembangunan Bali Maritime Tourism Hub (BMTH) di Benoa, Denpasar” yang turut dihadiri Eselon I Kementerian BUMN dan Direktur Utama PT Pelabuhan Indonesia (Persero).

Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu menekankan perlunya perhatian terhadap masalah ini, terutama karena keberadaan kendaraan berpelat luar mencerminkan potensi hilangnya pendapatan daerah. Hal ini dianggap sebagai salah satu isu yang perlu segera ditangani demi mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bali secara maksimal.

“Terus terang saya agak jengkel juga nih. Ini siapa nih? Coba dicek juga oleh komisi nih, oleh sekretariat nanti. Itu yang iringan-iringan mobil yang kita pakai hari ini. Itu ada yang plat D, ada yang plat AD, ada yang plat N. Jadi itu semua itu dari Jawa gitu. Artinya apa? Berarti pengusahanya juga pengusaha Jawa juga ini itu,” beber Demer.

Wakil rakyat yang sudah lima periode mengbadi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu  menegaskan pentingnya memastikan bahwa masyarakat Bali tidak hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan ekonomi di daerahnya sendiri. Demer yang dikenal sebagai sosok wakil rakyat yang tak kenal lelah berjuang untuk pemerataan ekonomi dan pembangunan di tanah Bali ini menyoroti bahwa kendaraan berpelat luar yang tidak membayar pajak di Bali adalah salah satu contoh bagaimana potensi pendapatan daerah terabaikan.

“Ini menjadi perhatian ya. Mobilnya tidak dapat kami pajakin itu loh, sehingga memang kita perlu di Bali ini jangan sampai Bali ini orang-orangnya menjadi penonton gitu,” pungkas politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu. (wid)