Foto: Tokoh masyarakat Kota Denpasar yang juga pengamat politik Made Arjaya.

Denpasar (Metrobali.com)-

Debat terbuka Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar pada Sabtu (28/11/2020) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar berlangsung cukup panas. Hal itu disebabkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertha Negara (Amerta) menyoroti adanya dugaan kebocoran mengenai pengelolaan pasar yang diampu oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar.

Calon Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Made Bagus Kertha Negara mengungkapkan, bahwa pihaknya telah turun ke beberapa pasar yang ada di Kota Denpasar. Dari hasil tersebut, ditemukan bahwa PAD yang disumbangkan oleh pasar yang dikelola oleh Pemkot Denpasar sangat minim. Dari 16 pasar yang dikelola oleh Pemkot Denpasar, hanya berhasil menyetor dana sebesar Rp 300 juta per tahun ke kas daerah.

“Kami sempat turun ke pasar-pasar adat, di Renon, di Panjer di Sanur sementara pasar adat yang sekecil itu saja bisa menyetorkan kurang lebih hampir sama Rp 300 juta per tahun. Nah bagaimana dengan pemerintah kota yang punya 16 pasar,” tanya Bagus Kertha Negara kepada Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) dalam sesi tanya jawab debat terbuka ini.

Pria yang akrab disapa Sting ini menilai, seharusnya dengan adanya pengelolaan 16 pasar, sebenarnya keberadaan uang di Kota Denpasar bisa berlimpah. “Tapi mungkin bapak-bapak berdua (Paslon 1) tidak tahubmungkin ada kebocoran yang sangat besar sekali di bawah,” tuduhnya.

Terkait pertanyaan paslon Amerta mengenai rendahnya pendapatan yang disetorkan 16 pasar dimaksud, Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) tidak banyak memberikan penjelasan saat diberikan kesempatan menjawab pertanyaan Amerta.

Calon Walikota Denpasar nomor urut 1 I Gusti Ngurah Jaya Negara hanya menyebutkan bahwa pengelolaan 16 pasar tersebut memperhatikan tujuan sosial salah satunya banyak menyerap tenaga kerja.

“Berkenan dengan pasar perlu kami sampaikan pengelolaan pasar yang sekarang kita sekarang harapkan di pasar-pasar kita kita perhatikan sosial juga. Kita banyak menampung tenaga kerja,” terang Jaya Negara.

Terkait apa yang diungkapkan dalam debat terbuka ini mengenai pengelolaan 16 pasar tersebut, tokoh masyarakat Kota Denpasar yang juga pengamat politik Made Arjaya menilai PD Pasar Kota Denpasar harus membuka data mengenai klaim yang dilakukan oleh Paslon Amerta.

“PD Pasar harus bukan Ini lho hasilnya. Di sini segini. Ini akan kelihatan. Jadi ini bocornya di dalam, di atas, apa bocornya di lapangan. Kan itu yang harus di-clear-kan,” kata Arjaya kepada wartawan Metro Bali, Minggu (29/11/2020).

Tokoh masyarakat Denpasar Made Arjaya.

Mantan Calon Walikota Denpasar pada Pilwali Denpasar 2015 menegaskan, dengan dibukanya pendapatan PD Pasar, maka hal ini bisa menjadi rujukan baik Paslon Jaya-Wibawa maupun Amerta.

Jika Jaya-Wibawa yang menang dalam Pilkada/Pilwali Denpasar maka nantinya biar ada pembenahan. Sementara jika Paslon Amerta yang menang maka harus ada perubahan karena itu menjadi titik tolak dalam perjuangan visi dan misi paslon nomor 2 ini dalam debat.

Selain itu dengan adanya pembukaan data pendapatan PD Pasar, nantinya masyarakat bisa menilai di mana kesalahan pengelolaannya. Nantinya setelah data ini dibuka perlu juga disandingkan dengan data yang disebutkan Paslon Amerta bahwa ada satu pasar adat  yang penghasilannya setahun mendekati 16 pasar yang dikelola oleh PD Pasar.

Dengan begitu, permasalahan PD Pasar ini nantinya tidak selalu menjadi bola panas dalam setiap perhelatan Pilkada. Dirinya berharap, ke depan siapapun yang terpilih untuk memimpin kota Denpasar maka jangan bebankan PD Pasar dan PD Parkir untuk menaruh orang-orang atau tim suksesnya di sana.

Mantan Ketua Komisi I DPRD Bali berharap, para paslon yang melaksanakan debat serangkaian pesta demokrasi ini memang bermain di atas data, bukan hanya sekadar menyampaikan argumen. Maka dari itu, harus diungkapkan pasar mana yang telah berhasil tersebut.

“Dicek sajalah pasar mana, Pasar Sanur, Pasar Sindhu, Pasar Intatan atau pasar yang mana, sebutkan kemudian bagaimana manajemennya. Ya ini perbaikan ke depan untuk perbaikan,” tegas mantan Calon Anggota DPD RI Dapil Bali itu.

Menurut Arjaya, jika memang benar ada pasar desa adat yang berhasil maka tentu harus dijadikan sebagai contoh. Nantinya pasar induk Pemkot Denpasar bisa belajar kesana. Namun sepengetahuannya, pasar di desa adat juga berada di bawah pembinaan PD Pasar.

“Kalau ada pasar desa adat yang pendapatan bersihnya lebih dari pasar yang dikelola Pemkot maka tidak pasar desa adat yang belajar ke pasar induk, tapi pasar induk yang harus belajar ke desa adat bagaimana pengelolaan pasar yang benar,” pungkas kader PDI P Perjuangan asal Sanur dan mantan Ketua Tim Puspayoga tersebut. (ian)