Data BLT Dikatakan Tidak Valid, Kemensos Pakai Dua Acuan Data

Data BLT dari Kementrian Sosial dikatakan tidak valid, hal ini dikesalkan oleh beberapa Kelian dinas di Kabupaten Gianyar. Sebebnya, pihak Kelian Dinas sering disalahkan oleh masyarakat. Beberapa Kelian Dinas Tersebut mengaku bahwa tidak dapat berbuat banyak untuk melakukan proses verifikasi data yang dikeluarkan oleh Kementrian Sosial karena data tersebut dikeluarkan H-1 pencarian BLT.  Sedangkan Dinas Sosial Kabupaten Gianyar mengatakan bahwa Kemensos pun dikatakan memakai dua acuan data yakni DTKS dan Non DTKS.

“Bagaimana bisa menyanggah data ini, H-1 pencairan baru kita terima, apa yang kami verifikasi seperti menjadi tidak berguna” kesal salah satu Kelian Dinas di Gianyar yang enggan disebutkan namanya tersebut. Bahkan, dikatakannya bahwa masyarakat masyarakat banyak yang tidak terima lantaran terdapat data BLT siluman.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gianyar, Anak Agung Ati Putri, Minggu (10/5/2020) pagi mengatakan bahwa Dinas Sosial hanya menerima data usulan dari Desa dan tidak petnah melakukan perubahan terhadap data usulan yang dikeluarkan kleh pihak Desa tersebut.

“Kami dari Dinas Sosial Kabupaten Gianyar hanya bertugas untuk menginput data usulan tersebut saja kedalam sistem,” ujarnya.

Dikatakan juga bahwa para penerima BLT tidak boleh menerima dua bantuan. Ada sejumlah bantuan, yakni DTKS, PKH, BPNT, BLT Dana Desa. jika yang diusulkan dalam BLT kemensos telah masuk di salah satu bantuan tersebut sistem secara otomatis akan menolak. “Data secara otomatis tidak akan bisa terinput,” katanya.

Untuk BLT ini, Kemensos dimatakan memakai dua acuan data. Yakni Data Terpadu Kesejahteraan Dosial (DTKS) serta NONDTKS perorangan sesuai profesi. “Ada dua acuan data yang dipakai untuk BLT dari Kemensos ini, yaitu DTKS serta NONDTKS,” ucapmya.

Dikonfirmasi secara terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Gianyat, Ni Made Aratnadi yang membidangi kesejahteraan sosial mengatakan bahwa BLT dari Kemensos tersebur memakai dua acuan data yakni DTKD dan NONDTKS. Dimatakan bahwa data NONDTKS tersebut tidak mengganggu data DTKS yang diajukan ke kementrian sosial. Bahkan dikatakannya lagi melalui data NONDTKS ini warga yang mendapat BLT bertambah. “NONDTKS ini adalah data profesi perorangan mereka yang terdampak, NONDTKS tersebut tidak pernah menganggu data DTKS Kemensos,” pungkasnya. (Ctr)