Jakarta (Metrobali.com)-

Opening statement pihak pemohon (pasangan kandidat PAS-red) melalui kuasa hukumnya, Arteria Dahlan pada awal sidang gugatan hasil Pilgub Bali 2013 pekan lalu yang menyatakan adanya perbedaan penghitungan suara, dimentahkan seluruhnya oleh Panwas Bali. Ketua Panwas Pilgub Bali, Made Wena dalam keterangannya pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Senin (17/6) tadi siang menegaskan bahwa sesuai dengan prosedur penghitungan berjenjang dengan mengerahkan seluruh perangkat Panwas dari tingkat TPS hingga Panwas Provinsi, hasil akhir perolehan suara yang dihitung KPU Bali sama dengan hasil yang dihitung Panwas Bali.
‘Karena itu, maka opening statement pemohon yang mengatakan bahwa telah ditemukan fakta kesalahan penghitungan suara yang secara sistematis mempengaruhi jumlah suara pemohon, adalah tidak sejalan dengan hasil penghitungan Panwas dan KPUD Bali,’ ujar Wena.
Dalam sidang Senin siang tadi  yang diselimuti cuaca hujan deras mengguyur ibu kota Jakarta, Wena menegaskan, pihaknya telah menyiapkan keterangan tertulis setebal 140 halaman. Namun ia hanya membacakan resume keterangan selama kurang lebih 15 menit. Keterangan setebal 140 halaman tersebut kata Wena adalah hasil rangkuman dari Pleno Panwas Provinsi Bali beberapa waktu lalu.
Dikatakan, dalam penyelenggaraan Pilgub Bali, terdapat sebanyak 175 laporan yang telah ditindaklanjuti oleh Panwas Provinsi Bali sesuai kewenangannya. 47 laporan diantaranya tidak dapat ditindaklanjuti, karena tidak memenuhi persyaratan formal materil dan tidak cukup bukti.
Terkait dalil pemohon tentang adanya pemilih yang melakukann pencoblosan lebih dari satu kali di TPS yang sama atau di TPS yang berbeda, seperti di yang diduga terjadi di dua desa di kabupaten Karangasem, Wena menyatkan memang betul  telah dilaporkan kepada Panwas. ‘Laporan itu disampaikan oleh pemohon tgl 22 Mei, pas pada hari terakhir jadwal penerimaan laporan sesuai ketentuan perundang-undangan tentang pelaporan pelanggaran Pilgub. Laporan itu telah ditindaklanjuti oleh Panwas Karangasem, diantaranya dengan mengundang semua pihak. Dan pada tanggan 4 juni, Panwas melakukan pleno, dan dinyatakan ada 17 laporan serupa yang tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi syarat materil dan formal serta tidak cukup bukti,’ ujar Wena.
Dikatakan pula bahwa pihak pemohon bahkan pada tanggal 24 Mei 2013, dimana sudah lewat dua hari dari batas waktu penyampaian laporan kembali menyampaikan laporan dalam lima register laporan yang pada intinya juga menyampaikan laporan adanya pemilih memilih lebih dari satu kali dan atau pemilih mewakilkan pada 138 TPS di Karangasem. Namun berdasarkan hasil pencermatan yang dilakukan dalam Pleno Panwas, terdapat 27 berkas laporan yang disampaikan pemohon tidak cukup bukti sehingga tidak dapat ditindaklanjuti.
Dengan demikian, Panwas dalam keterangannya dihadapan majelis hakim yang menangani perkara perselisihan Pilgub Bali, menyatakan banyak laporan pihak pemohon yang tidak cukup bukti. Sedangkan Panwas sendiri juga punya banyak laporan pelanggaran yang disertai pembuktian, dan ditindaklanjuti. Misalnya tentang adanya pemilih yang memilih lebih dari satu kali, atau pemilih yang mewakilkan suaranya, Panwas hanya merekomendasikan kasus yang terjadi di Bungkulan. Dimana Panwas merekomendasikan pemilihan ulang, karena salah satu pemilih yang mendukung kandidat PAS terbukti melakukan pencoblosan lebih dari satu kali.  RED-MB