Foto: Bogat Widyatmoko selaku Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas (nomor dua dari kanan) didampingi Amalia Adininggar Widyasanti selakuDeputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas (nomor 2 dari kiri) dan Vivi Yulaswati selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/ Bappenas (paling kiri) dalam keterangan pers di Media Center Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Selasa 3 September 2024.

Badung (Metrobali.com)-

Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak (High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnerships/HLF-MSP) 2024 yang digelar pada 1-3 September 2024 di Bali berlangsung sukses dengan menghasilkan sejumlah kesepakatan dan transaksi yang membawa angin segar bagi perdagangan dan investasi di Indonesia.

Bogat Widyatmoko selaku Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas menjelaskan salah satu aksi konkret dari HLF-MSP ini salah satu ada nota penandatanganan pembelian pesawat.

Dikatakan, kontrak jual-beli pesawat tersebut meliputi pesawat jenis N219 produksi PT Dirgantara Indonesia (PTDI). Sebanyak 5 unit pesawat N219 akan dibeli oleh sebuah perusahaan multinasional dan nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan yang berbasis di Republik Demokratik Kongo (DRC). Penandatanganan kontrak ini dianggap sebagai contoh baik dari hasil praktik positif HLF-MSP.

“5 unit pesawat N219 yang akan dibeli oleh suatu perusahaan multinasional dan pesawat tersebut nantinya akan dioperasikan oleh perusahaan yang berbasis di DRC, Demokrasi Republik of Congo. Jadi ini merupakan contoh baik, praktek baik hasil dari HLF-MSP ini,” terang Bogat dalam Press Conference tentang outcome, recap and closing of the 2024 HLF-MSP Meeting di Media Center Pecatu Hall Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC) pada Selasa 3 September 2024.

Dalam kesempatan itu Bogat juga didampingi oleh Amalia Adininggar Widyasanti selakuDeputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/ Bappenas dan Vivi Yulaswati selaku Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/ Bappenas.

Lebih lanjut, Bogat menjelaskan bahwa pesawat N219 nantinya akan dikembangkan menjadi pesawat amphibious, yang sangat dibutuhkan oleh negara-negara kepulauan seperti Solomon dan negara lainnya. Dia menekankan bahwa langkah ini merupakan wujud kongkrit dari upaya mempercepat Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST), terutama dalam hal perdagangan dengan negara-negara Global South.

“Jadi saya kira wujud kongkritnya sangat nyata dan dalam rangka mempercepat Kerjasama Selatan-selatan dan Triangular (KSST) ini, terutama trade dengan negara-negara Global South,” terangnya.

Bogat juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta South Center di Jenewa, Swiss, untuk mengkaji sistem pertukaran dalam perdagangan yang tidak hanya bergantung pada dolar, tetapi juga mempertimbangkan mata uang yang diterima oleh negara-negara Global South.

“Kami juga sudah meminta South Center di Jenewa untuk mengkaji mengenai alat tukar menukar dalam perdagangan yang tanda kutip tidak hanya bertumpu kepada dolar, tetapi kepada mata uang-mata uang yang diterima oleh negara-negara selatan-selatan,” katanya.

Dia juga menjelaskan bahwa beberapa hambatan dalam kerja sama, terutama yang berkaitan dengan perdagangan dan investasi, telah didiskusikan dan dirumuskan solusinya selama forum. Langkah utama yang dirumuskan meliputi pengurangan pajak berganda (double tax) dalam kerjasama perdagangan dan investasi serta penerapan kembali Global Blended Finance Alliance. Dua tantangan ini akan menjadi fokus tindak lanjut untuk memastikan kelancaran dan efektivitas kerjasama di masa depan.

“Selain menghilangkan tax, kami juga akan menerapkan kembali apa yang kita namakan dengan Global Blended Finance Alliance. Jadi, dua tantangan tersebut menjadi salah satu PR atau tindak lanjut yang kami rumuskan ke depan,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bogat menyatakan bahwa sebagai bagian dari kerjasama ini, fokus akan diberikan pada kerjasama ekonomi dan pembangunan, khususnya untuk usaha kecil dan menengah (UKM). Dia menekankan bahwa ke depan, SSTC akan mengadopsi platform baru yang lebih berorientasi pada perdagangan dan investasi.

“Tentu saja, sebagai bagian dari kerjasama ini, kami juga akan lebih mengedepankan kerjasama ekonomi dan pembangunan, terutama untuk small and medium enterprise. Sekali lagi ke depan SSTC ini akan lebih menerapkan platform baru, yaitu trade and investment,” terangnya.

Dia juga menambahkan bahwa para pihak telah sepakat untuk menyusun perumusan untuk menghindari pajak berganda (double tax). Selain itu, mereka juga berencana untuk melibatkan salah satu lembaga keuangan yang saat ini masih dalam proses penjajakan. Dengan kerjasama ini, diharapkan rumusan-rumusan yang dihasilkan dapat diterapkan secara efektif di setiap negara yang terlibat.

“Kami sudah sepakat untuk menyusun perumusan-perumusan penghindaran double tax, dan tentu saja kami mengajak salah satu lembaga keuangan yang belum bisa kami sebutkan di sini, karena masih sempat dan jajakan. Dan dengan kerjasama tersebut, kita mengharapkan bahwa rumusan-rumusan itu applicable untuk setiap negara,” bebernya. (wid)