Keterangan Foto: Panitia Seminar tarian Rangda (kiri-kanan): I Putu Eka Mahardika (Ketua Panitia), IGN Agung Diatmika (Ketua Pengda Kagama Bali), Mangku Sengap (pegiat budaya), Made Phria Darsana (Yayasan Capung Mas) dan AA Agung Gede Putra (PP Kagama)

Denpasar, (Metrobali.com)

Merespons perhatian masyarakat terhadap tarian Rangda yang kembali menjadi perbincangan serius lantaran memakan korban jiwa, Kagama Bali bersama sejumlah lembaga pemerhati kebudayaan bakal menggelar talkshow dan webinar dengan tema ‘Sasana Tari Rangda’.

“Seminar itu alam akan mengupas sasana (panduan baku) tari Rangda dari berbagai sudut pandang, dari soal etika tata laksana, upakara yang cukup menjamin keamanan penampilanya secara skala (fisik) maupun niskala (spiritual),” kata Ketua Panitia I Putu Eka Mahardika dalam jumpa pers di Kubukopi Denpasar, Kamis (6/3/2021).

Selama ini, kata dia, ada kecenderungan bahwa yang ditonjolkan hanya dari segi estetika atau keindahan penampilannya. Juga soal daya linuwih yang ada dalam tarian itu. Padahal resikonya sangat besar bila tanpa persiapan yang matang. Khususnya, jelas dia, pada adegan saat penarinya ditusuk dengan keris atau menusukkan keris di tubuhnya sendiri.

Gelaran itu akan dilaksanakan pada Sabtu (6/03/21) mendatang. Beberapa tokoh ‘pakar’ yang akan memberikan pandangan terkait tari tradisi yang disakralkan itu diantaranya Mangku Kadek Serongga, Mangku Nyoman Ardika (Sengap) dan akademisi sekaligus Ketua sanggar Gases, Dr I Komang Indra Wirawan, S.Sn, M.Fil.H.

Ketua Kagama Bali IGN Agung Diatmika menyebut, pihaknya berkomitmen untuk melestarikan budaya Bali dengan pemahaman yang tepat meskipun ada perkembangan yang tak bisa dihindari. “Disini yang ingin kita lakukan adalah mempelajari kembali apa itu tarian Rangda sehingga tidak sembarangan saja dipentaskan tanpa melihat latar belakangnya,” ujarnya.

Sementara Made Pria Dharsana dari Yayasan Capung Mas mengatakan, pada tahun 2016 pihaknya telah menyelenggarakan seminar dengan tema yang sama. Namun saat itu seminar belum menghasilkan rekomendasi mengenai apa yang harus dilakukan. “Kita harapkan dari webinar saat ini ada rekomendasi yang bisa kita jadikan masukan untuk Majelis Desa Adat sebagai otoritas yang mengatur budaya Bali,” katanya. (eks/hd)