Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer saat Rapat Kerja dengan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI pada Senin, 4 September 2023.

Jakarta (Metrobali.com)-

Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer menyampaikan pandangannya tentang UMKM dan kondisi investasi di Bali yang sangat memprihatinkan saat Rapat Kerja dengan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal serta Menteri Koperasi dan UKM RI pada Senin, 4 September 2023.

Di awal penyampaian pandangannya, Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu mengatakan bahwa kondisi Bali akan sangat memprihatinkan ke depannya dalam investasi utamanya, termasuk tumbuhnya UMKM. Demer mengatakan lebih lanjut, kapasitas di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali hanya 27 juta penumpang dan saat ini diperkirakan sudah mencapai 20.6 juta. Sementara di masa sebelum pandemi jumlah penumpang mencapai 24 juta dan setiap tahunnya bisa naik mencapai 9 persen.

“Kalau sekarang kita bicara 20 juta, anggaplah kita mulai 21 juta, artinya ke depan ini kalau naik 9% seperti perkiraan yang terdahulu, ini 3 tahun lagi airport Ngurah Rai akan full capacity. Artinya ketika full capacity maka tentu akan terjadi nanti perang tarif hotel, satu, karena masuknya susah yang bangun hotel terus, kemudian tentu investasi hotel akan mandeg kemudian karena tidak ada yang berani investasi. Begitu juga akhirnya UMKM dan sebagainya akan terpengaruh semuanya,” papar Demer.

Demer menambahkan bahwa sebelumnya rekan-rekan di AP I menyampaikan seandainya di bagian barat bandara I Gusti Ngurah Rai yang telah direklamasi bisa dibangun lagi terminal maka kapasitas bandara akan mencapai 37 juta. Namun investasinya Rp.15 Triliun dan angka tersebut menurut Demer, tidak mudah didapatkan.

“Dari perusahaan sendiri berat, dari dalam BUMN sendiri, AP satu berat, dari PMN kegiatannya akan berat juga,” kata politisi berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu.

Oleh karena itu politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu mengatakan alternatifnya adalah pembangunan bandara di Bali Utara. Dan ini sudah sesuai dengan undang-undang Nomor 1 tahun 2009 yang memungkinkan untuk swasta membangun bandara.

“Yang di segi land side nya, karena air side nya sudah dibentuk badan yang AirNav itu, sehingga di air side nya di AirNav dan di land side nya bisa dibangun oleh swasta,” tegas wakil rakyat yang sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini.

Demer berharap di Bali terjadi pemerataan pembangunan secara menyeluruh. Salah satunya adalah infrastruktur pembangunan bandara di Bali Utara.

“Yang saya maksud secara kebetulan Pak Menteri ini juga getol sekali masalah pemerataan, karena beliau selalu memaparkan ini loh sekarang ini investasi sudah lebih besar yang di luar Jawa ketimbang di Jawa sendiri. Begitu juga di Bali saya berharap pemerataannya itu terjadi di seluruh pulau Bali. Itu salah satunya adalah infrastrukturnya membangun airport di utara,” urainya. (wid)