Bupati Merauke tidak mau bongkar lokalisasi

Dokumentasi sejumlah pekerja seks komersial menunggu proses administrasi pengambilan dana kompensasi penutupan lokalisasi Karanggondang di Desa Kesuben, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Rabu (3/6/15). (ANTARA FOTO/Oky Lukmansyah)
Merauke, Papua (Metrobali.com)-
Pemerintah Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, tidak mau membongkar lokalisasi yang ada di kawasan itu dengan alasan memudahkan dan memusatkan pengawasan para pekerja seks komersial di sana.

“Kenapa kita perlu melokalisir, supaya dia terpusat, terfokus, daripada kita kasi hancur dan bubar kiri-kanan,” kata Bupati Merauke, Frederikus Gebze, Jumat.

Tindakan melokalisasi pekerja seks komersial itu, kata Gebze, berkaca dari pengalaman pembongkaran beberapa tempat prostitusi di Tanah Air yang juga bisa menimbulkan persoalan baru.

“Sekarang menjadi problem, dampak sosialnya adalah anak sekolah, mahasiswa, ini memang harus ada lokalisir, terorganisir dan diawasi. Jadi lebih mudah,” katanya.

Ia menjelaskan, sebelumnya Kabupaten Merauke berada pada urutan pertama jumlah penderita HIV/AIDS terbanyak di Provinsi Papua, namun hingga 2016 sudah berada pada urutan ke lima.

“Di Kabupaten Merauke, sampai dengan Juni ini penyakit menular seks itu turun peringkat lima. Ini prestasi yang baik,” ujarnya.