Bupati Giri Prasta : Prioritaskan Kebutuhan Masyarakat, Bukan Kepentingan

            Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Badung tahun 2018 secara resmi dibuka Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, di Ruang Kertha Gosana, Puspem Badung, Mangupraja Mandala, Kamis (23/3). Bupati mengharapkan dalam pembahasan, agar memprioritaskan kebutuhan masyarakat, bukan kepentingan. Musrenbang RKPD kali ini akan membahas sebanyak 158 program dan 3.180 kegiatan, dengan biaya mencapai 8,8 Triliun lebih. Pembukaan Musrenbang dihadiri Wakil Bupati Badung Ketut Suiasa, Ketua DPRD Badung diwakili A.A. Anom Gumanti, Forkompinda Badung, Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa, Ketua TP. PKK Badung Ny. Seniasih Giri Prasta, Ketua Gatriwara Ny. Ayu Parwata, Kepala Perangkat Daerah, Perbekel/Lurah serta tokoh asat dan agama di Badung.
            Bupati Giri Prasta menyampaikan, sesuai dengan aturan bahwa pelaksanaan Musrenbang RKPD telah melalui tahapan yang diawali dengan musrenbang desa/kelurahan, musrenbang kecamatan dan dilanjutkan musrenbang ditingkat kabupaten.Diharapkan apa yang menjadi prioritas pembangunan di tahun 2018, tidak terlepas dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Semesta Berencana tahun 2016-2021 yang didalamnya mencerminkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB) yang mencakup lima skala prioritas program pembangunan dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Diantaranya sandang, pangan dan papan; pendidikan dan kesehatan; seni, adat, agama dan budaya; jaminan sosial dan tenaga kerja serta pariwisata. Bupati kembali menegaskan dalam pembahasan musrenbang RKPD 2018 ini para tokoh dapat memilah dan memilih program kegiatan mana yang disebut kepentingan dan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat. “Kami harapkan agar bisa mengambil skala prioritas kebutuhan masyarakat,” jelasnya. 
            Sementara, Plt. Kepala Bappeda Badung I Wayan Suambara melaporkan,Musrenbang RKPD tahun 2018 mengangkat tema “Meningkatkan mutu pelayanan dasar dan tata kelola pemerintahan serta optimalisasi pengelolaan potensi daerah berbasis teknologi dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat “, dengan 9 (sembilan) prioritas pembangunan.Musrenbang ini untuk merumuskan prioritas kebutuhan pembangunan bagi kepentingan masyarakat. “Jadi semua pemangku kepentingan pembangunan berdiskusi dalam forum ini untuk merumuskan prioritas kebutuhan, yang nantinya menjadi rencana kerja pemerintah daerah tahun 2018,” jelasnya. Suambara mengatakan, tujuan musrenbang yaitu menyelaraskan prioritaskan dan sasaran pembangunan daerah, mengklarifikasi usulan-usulan program yang telah disampaikan masyarakat, mempertajam indikator kinerja dan menyepakati prioritas pembangunan daerah. Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, hari pertama pembukaan dan pembahasan masing-masing kelompok. Hari kedua akan dilaksanakan rapat dengan DPRD Badung.
            Lebih lanjut dijelaskan, pada musrenbang kali ini akan membahas sebanyak 158 program dan 3,180 kegiatan dengan biaya mencapai 8,8 Trilyun lebih. Dalam pembahasan akan dibagi empat bidang, kelompok sosial budaya membahas 529 kegiatan, biaya 1,1 T lebih, kelompok sarana prasarana wilayah sebanyak 1.395 kegiatan dengan biaya 6,5 T lebih, kelompok ekonomi dan sumber daya alam 647 kegiatan, biaya 378 M lebih dan kelompok pengembangan SDM membahas 609 kegiatan dengan biaya 885,8 M lebih. Suambara mengharapkan bahwa pelaksanaan pembangunan ditahun-tahun mendatang tidak semuanya menjadi beban pemerintah kabupaten, karena pembangunan juga dapat dilakukan oleh desa, karena desa memperoleh kucuran dana yang cukup besar. Hal ini menjadi bagian dari sebuah strategi untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai aspek edukasi agar program-program berskala kecil agar dapat ditangani di desa. “Hal ini juga bagian dari penyerapan tenaga kerja dan bagian dari upaya meningkatkan tata kelola pemerintahan desa,” tambahnya. RED-MB