Bupati Eka : RS Nyitdah Justru Saya Wariskan Sesuatu Yang Baik

Bupati Eka Wiryastuti menggandeng Komisi II dan Komisi IV DPRD Tabanan untuk melakukan sidak bersama ke RS. Nyitdah.

Tabanan, (Metrobali.com)-

Proyek Rumah Sakit Nyitdah yang kini tengah proses pembangunan dari dana pinjaman PT SMI sebesar Rp 201 Miliar membuat Bupati Tabanan, Ni Putu Eka Wiryastuti tidak mau main-main. Dia setiap saat memantau perkembangan pembangunan RS tersebut. Bahkan Senin, (16/10/2017) Bupati Eka menggandeng Komisi II dan Komisi IV DPRD Tabanan untuk melakukan sidak bersama ke RS. Nyitdah.

Disela-sela sidak tersebut Bupati Eka menegaskan komitmennya menjadi pelayan masyarakat, salah satunya pembangunan RS Nyitdah itu kata dia guna memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat Tabanan. “Dengan membangun RS Nyitdah ini saya justru mewariskan sesuatu yang baik, sesuatu investasi yang baik mementingkan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Kenapa RS Nyitdah itu begitu mendesak.? Kata dia hal itu lantaran BRSUD Tabanan saat ini sudah tidak mampu lagi menampung membludaknya pasien yang berobat disana. “Coba anda chek di BRSUD Tabanan hampir setiap hari ada saja yang tidak dapat kamar dan terpaksa dirawat di lorong, bahkan banyak masyarakat yang minta tolong kesaya dicarikan kamar di BRSUD Tabanan, mau gimana lagi kamarnya penuh, sehingga RS Nyitdah ini sangat mendesak,” bebernya.

Lalu kenapa meminjam, menurut Bupati Eka pihaknya ingin kepastian dan jaminan bahwa rumah sakit ini dalam waktu dua tahun harus jadi karena selalu menjadi wecana dan endingnya PAD Tabanan kecil. PAD yang kecil inilah yang menjadi momok pelayanan kepada masyarakat terhambat.

“2020 Rumah Sakit Nyitdah harus sudah jadi, mau ada bantuan atau tidak rumah sakit ini harus jadi, dengan meminjam ini kita sudah save dan rumah sakit ini pasti jadi,” tegasnya.

Mengenai pendapatan, secara otomatis kata dia dengan adanya RS Nyitdah secara otomatis akan ada pendapatan yang masuk dan penambahan PAD, karena pembangunan RS Nyitdah ini adalah bagian dari investasi PAD Kabupaten Tabanan. “Ibarat kita nyicil motorlah kalau kita ndak nyicil gaji Cuma 1 juta harga motor 12 juta, mau apa kalau ndak nyicil dan ini semua demi kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Terkait pinjaman di PT SMI sebesar 201 milyar bupati Eka Menegaskan sudah sesuai dengan prosedur dan mendapat persetujuan DPRD Tabanan. “Kemenkeu melalui PT SMI memiliki program nasional yang memungkinkan setiap daerah melakukan pinjaman guna mensukseskan dan mempercepat proses pelayanan publik dengan bunga rendah dan tempo panjang. Serta dimungkinkan untuk menyelesaikan proyek skala besar dalam waktu cepat, jika menggunakan dana APBD proyek akan lambat, apalagi keuangan kita masih sehat sehingga mendapatkan rekomendasi dari Mendagri untuk meminjam, artinya kita masih punya piscal punya anggaran untuk bisa membayar kembali pinjaman, kita sudah berhitung kok tenang saja, ” tegasnya.

Dijelaskannya, PT SMI memberikan Pemkab Tabanan flapon pinjaman mencapai Rp 201 Miliar yang nantinya setelah Perda pinjaman tuntas bisa dicairkan sesuai nominal yang dibutuhkan. Karena nominal itu yang dinilai layak dipertanggungjawabkan oleh Pemkab Tabanan. Sehingga pihaknya berharap tahun 2018 dan 2019 Pemkab Tabanan memperoleh bantuan dana BKK yang besar, agar tidak terlalu banyak menggunakan dana pinjaman tersebut. “Misalnya kita butuhkan Rp 50 Juta, ya kita cairkan dana pinjaman Rp 50 Juta dan itu yang saya bayar, tapi kita punya space sampai Rp 201 Miliar. Mudahan tahun 2018 dan 2019 kita mendapatkan BKK yang besar jadi kita kita full menggunakan pinjaman,”

Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Made Dirga yang ikut sidak mengatakan bahwa peminjaman tersebut telah melalui persetujuan DPRD Tabanan mengingat hal tersebut merupakan niat baik Pemkab Tabanan untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. “Kita dorong terus pihak eksekutif untuk progress, dan pelayanan bisa dibuka sesegera mungkin,” ujarnya.

Selain pembangunan insfrastruktur kata dia harus difikirkan akan peralatan dan fasilitas medis di dalamnya, jangan sampai setelah bangunan tuntas dikerjakan belum ada fasilitas sehingga dapat menghambat proses pelayanan. “Itu harus diperhitungkan, kapan bangunan akan selesai sehingga bisa memperhitungkan fasilitasnya. Itu yang akan kita bahas lagi apakah itu memungkinkan untuk melakukan pengadaan fasilitas sebelum bangunan selesai atau bagaimana,” lanjut Dirga.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, dr. I Nyoman Suratmika, mengatakan saat ini tengah berlangsung pembangunan lanjutan gedung instalasi bedah sentral serta ruang rawat inap, dimana sebelumnya RS Nyitdah sudah memiliki gedung A dan B. “Nantinya juga akan ada 23 poliklinik, ruang linen dan gizi. Itu baru Rp 201 Miliar saja. Kalau ada bisa juga ada gedung perawatan jenazah, cafeteria dan penunjang lainnya,” ujarnya.

Nantinya RS Nyitdah akan memiliki 572 bed, dimana jika dilihat dari jumlah penduduk Tabanan, semestinya ada 800 bed baik di RS milik pemerintah maupun swasta. Dengan jumlah bed tersebut, Suratmika memastikan pada masa tertentu rumah sakit tidak akan kewalahan mencari bed untuk pasien seperti yang terjadi saat ini. “Jadi 572 bed itu setara dengan 75 persen kebutuhan bed di Tabanan bisa terpenuhi,” imbuhnya.

Pihaknya pun menargetkan jika seluruhnya akan tuntas di tahun 2020 mendatang. Namun di tahun 2018 depan pihaknya sudah akan membuka pelayanan namun hanya 4 poliklinik saja yaitu bedah, kandungan, anak, dan penyakit dalam. “Jadi pelayanan kita buka secara bertahap nanti, sampai nanti di tahun 2020 pelayanan sudah bisa maksimal seluruhnya,” pungkasnya.

Rombongan Bupati Eka, tiba di RS Nyitdah sekitar pukul 13.00, Komisi IV DPRD Tabanan yang dipimpin oleh Ketua Komisi IV, I Made Dirga bersama anggotanya I Gusti Komang Wastana, I Nyoman Suadiana, I Made Edi Wirawan, juga didampingi anggota DPRD lainnya seperti I Nyoman Arnawan, I Gede Putu Desta Kumara, AA Nyoman Dharma
Putra, I Made Asta Dharma, Ida Ayu Ketut Candrawati dan I Made Bugiarta. Sedangkan Bupati Tabanan Ni Putu Eka Wiryastuti didampingi sejumlah pimpinan OPD mulai dari Kepala Dinas Kesehatan Tabanan, dr. I Nyoman Suratmika, Kepala Bapelitbang Tabanan, Ida Bagus Wiratmaja, dan Plt Kepala Dinas PU I Made Yudiana. RED-MB