BPK Sebut Realisasi Belanja Daerah Lemah
Denpasar (Metrobali.com)-
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Provinsi Bali berdasarkan pemeriksaan terhadap Pemprov Bali realisasi belanja daerah dalam penggunaaan dana APBD masih menunjukkan beberapa kelemahan.
“Setelah kami periksa penggunaaan APBD terdapat beberapa kelemahan, antara lain realisasi belanja bantuan sosial pada kegiatan kemitraan Jaminan Kesehatan Bali Mandara tahun anggaran 2012 belum sepenuhnya sesuai ketentuan,” kata Kepala Perwakilan Provinsi Bali BPK RI Efdinal sesuai penyerahan laporan hasil pemeriksaan pada sidang Paripurna DPRD Bali, Selasa (11/6).
Selain itu, kata dia, aset tetap tanah milik Pemprov Bali yang dikuasai pemerintah kabupaten dan kota belum jelas batasan lokasinya, luasan serta belum didukung dengan bukti kepemilikan yang memadai.
Begitu juga pada program sistem pertanian terintegrasi (Simantri) pada kelompok tani atau Gapoktan tahun 2012 belum sepenuhnya tercapai.
“Dalam pelaksanaan dan pengawasan program gerakan pembangunan desa terpadu atau Gerbangsadu Mandara pada empat desa belum optimal,” katanya.
Disamping itu juga terkait sewa menyewa tanah milik Pemerintah Provinsi Bali kepada pihak ketiga tidak sesuai ketentuan dengan nilai sewa yang tidak wajar.
Sementara itu, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan akan berupaya memperbaiki apa yang menjadi temuan dari hasil pemeriksaan BPK tersebut.
“Kami akan berkoordinasi dan memperbaiki kekurangan dalam penggunaan anggaran APBD yang diperiksa BPK, termasuk juga aset-aset daerah yang dianggap tidak wajar,” ucapnya.
Oleh karena itu, kata Gubernur Mangku Pastika, selama ini ada yang dianggap kurang oleh BPK, maka akan dilakukan perbaikan-perbaikan, sehingga sesuai dengan aturan.
“Menurut kami sudah sesuai dengan aturan, tetapi BPK memeriksanya ada kekurangan atau kelemahan. Ini yang perlu ada penyamaan persepsi sehingga ke depannya tidak ada kesalahan lagi,” katanya. INT-MB
3 Komentar
Lemahnya Realisasi belanja Daerah sudah menjadi bagian dari konsekuensi logis bagi provinsi Bali , karena tidak ada sinergi para aparat desa , camat dan Bupati dalam pelaksanaan program pemerintah provinsi Bali, salah satu contoh program JKBM dari tahun 2010 telah duluncurkan tapi sampai saat ini tlah terjadi kasus akhirnya masyarakat dirugikan oleh lembaga, demikian juga dengan simantri bisa jadi sekarang hanya kandangnya saja ada dan Gapoktan tidak beraktivitas sebagai mana mestinya Apalagi masalah Bansos disamping sasaran kurang tepat akibat data yang masuk dari desa tidak dilakukan verifikasi/monev serta Kelompok penerima paling beruntung memperoleh separuhnya padahal kita tahu ketentuan, juknis, pedom dari pemerintah pusat untuk bansos tidak boleh berkurang seperserpun.Trim,s
Pada umumnya yang tersentuh Dana Bansos dan Hibah adalah masyarakat yg masuk dalam ranah politik, banyak masyarakat miskin yg tidak tau ranah politik bahkan ga pernah tersentuh yg namanya bansos.
Kenaiikan indeks ekonomi bali mengakibatkan yang kaya semakin kaya dan yg miskin semakin melarat
mohon Pemprov Bali perbanyak ahli ekonomi, hukum, akuntan dll terkait sehingg pembangunan Bali kedepan dapat benar2 bersinergy dan tepat sasaran….masalah politik jika ada ganjalan, laporkan saja ke Rakyat Bali…jangan takut sama partai2….siap Je