Jembrana (Metrobali.com)

 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jembrana, Bali menggelar simulasi kontingensi bencana tsunami akibat gempa bumi megathrust, Kamis (4/7/2024). Memanfaatkan tenda bantuan BNPB, kegiatan dilaksanakan di halaman Kantor BPBD Jembrana dengan melibatkan stakeholder terkait.

Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Jembrana I Putu Agus Artana Putra mengatakan, pihaknya melaksanakan simulasi kontingensi merunut pada Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2024 Tentang Rencana Kontingensi Bencana Tsunami Diakibatkan Gempa Bumi Megathrust Sumba pertanggal 28 Mei 2024.

Simulasi, kata dia, melibatkan instansi terkait sebagai upaya untuk meningkatkan kesiapan dan mengetahui apa yang harus dilakukan saat menghadapi bencana. Karena sebelumnya telah mendapat pembekalan.

“Simulasi tadi intinya untuk mengetahui peran masing-masing stakeholder dikala ada kebencanaan. Contohnya, kita di BPBD sebagai ketua dan wakil ketua dari Polres Jembrana,” ujar Agus dikonfirmasi seusai simulasi, Kamis (4/7/2024).

Lebih jauh disampaikan Agus, peran dari BPBD selaku ketua, selain melakukan mitigasi atau pemetaan juga melaporkan kepada pimpinan dalam hal ini bupati langkah-langkah yang dilakukan selanjutnya menjalankan petunjuk dari pimpinan.

Selanjutnya, Dinas Kominfo di bidang kehumasan, kemudian Polri dan TNI di bidang operasional karena memiliki banyak personil, termasuk di dalamnya, rumah sakit, PLN dan PDAM.

Menurutnya posko penanggulangan bencana ada di gedung BPBD dan didalamnya juga terdapat bidang dari masing-masing stakeholder terkait dengan tugas dan fungsi sesuai perannya. “Kita tadi menggunakan tenda sebagai posko. Kemudian masing-masing bidang kita sekat berdasarkan perannya. Ini untuk memudahkan koordinasi,” jelasnya.

Agus Artana mengatakan dari 23 desa resiko kebencanaan sudah ada 6 desa yang sudah dipasangi rambu-rambu evakuasi. Dan bahkan telah diverifikasi oleh BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Keenam desa tersebut adalah Perancak, Air Kuning, Yeh Kuning, Delodbrawah, Pengambengan dan Penyaringan.

“Rencananya dua desa akan dibantu lagi dari BNPB. Desa Banyubiru dan Tuwed. Kalau ini terealisasi akan ada 8 desa. Kalau untuk tempat evakuasi kita pergunakan lapangan” ungkapnya.

Di Jembrana terdapat 9 desa dengan status desa utama karena sudah memiliki KRB (Kajian Resiko Bencana). Desa tersebut adalah Perancak, Pengambengan, Air Kuning, Yeh Kuning, Delodbrawah, Penyaringan, Tuwed, Banyubiru dan Blimbingsari serta satu desa tangguh yakni Gilimanuk.

Dan untuk mendapat predikat desa utama dan tangguh tersebut desa harus memenuhi beberapa syarat, diantaranya KRB, sistem koordinasi relawan, pemetaan kawasan rawan bencana dan ada kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi).

“Kalau untuk KIE biasanya mengundang kita. Sekarang desa juga wajib memiliki atau membentuk PKD (Penilaian Ketangguhan Desa). Untuk membentuk PKD ada beberapa instrumen yang harus dipenuhi,” tandasnya. (Komang Tole)