Foto: Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi.

Denpasar (Metrobali.com)-

Tahun 2019 menjadi tahun yang lumayan berat bagi lingkungan Bali. Banyak isu-isu lingkungan yang masih menjadi perhatian publik.

Diantaranya seperti kerusakan lingkungan akibat pembangunan yang melabrak aturan, masalah sampah hingga terbakarnya TPA Suwung, alih fungsi lahan yang kian tak terkendali.

Hingga pengurukan pengembangan Pelabuhan Benoa yang sempat diminta distop oleh Gubernur Bali walau akhirnya pembangunan dilanjutkan dengan berbagai perbaikan dari aspek lingkungan.

Namun Ketua Umum Badan Independent Pemantau Pembangunan dan Lingkungan Hidup (BIPPLH) Bali Komang Gede Subudi mencatat tahun 2019 ini juga menjadi tahun dan momentum penyelamatan lingkungan Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Bali I Wayan Koster.

“Di era Pak Gubernur Koster duet dengan Ketua DPRD Bali Bapak Nyoman Adi Wiryatama, tahun 2019 ini jadi tahun penyelamatan lingkungan bagi Bali. Dukungan publik juga sangat besar dan terus meluas agar lingkungan Bali tidak rusak,” kata Subudi ditemui di Denpasar, Minggu (29/12/2019).

Menurut Subudi salah satu langkah nyata dan kebijakan Gubernur Koster yang dinilai cukup fenomenal dan menunjukkan keberpihakan serius bagi penyelamatan lingkungan adalah dalam hal pengawalan pengembangan Pelabuhan Benoa yang awalnya banyak mengorbankan dan merusak lingkungan khususnya belasan hektar hutan mangrove.

Gubernur Koster sempat meminta Pelindo III menghentikan sementara pengurukan Pelabuhan Benoa yang merusak lingkungan. Akhirnya Pelindo III dan Gubernur Koster menyepakati desain baru pengembangan Pelabuhan Benoa.

Dalam desain baru tersebut, sebagian besar lahan diperuntukkan bagi hutan kota, sedangkan
sebagian lagi diperuntukkan bagi kawasan pengelolaan energi, industri perikanan, dan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah).

“Gurbernur Koster menyelamatkan lingkungan di Pelabuhan Benoa. Itu catatan bagus bagi aktivis lingkungan seperti BIPPLH karena dengan sempat distop, Pelindo III buat desain ulang pengembangan Pelabuhan Benoa,” kata Subudi.

Baca Juga :
Terus Bergerak demi Kemanusiaan, NasDem Bali “Meyadnya” 186 Kantong Darah di Hari Sumpah Pemuda

“Ada keseimbangan antara pembangunan dan penghijauan. Dimana hampir 50 persen jadi kawasan penghijauan. Pembangunan juga  dipantau aktivis lingkungan bersama stakeholder terkait,” papar Subudi.

Pembangunan yang shortcut Denpasar-Singaraja juga diupayakan agar seminim mungkin berdampak pada kerusakan lingkungan. “Kami juga pantau dengan ketat pembangunan shortcut ini agar tidak ada kerusakan lingkungan,” tegas Subudi.

Stop Reklamasi Teluk Benoa

Perjuangan lainnya dari Gubernur Koster Koster yang cukup fenomenal juga adalah menolak dan menghentikan rencana reklamasi Teluk Benoa yang bertahun-tahun jadi polemik.

Wacana dan rencana reklamasi Teluk Benoa juga sudah tutup buku alias tamat berkat juga adanya keseriusan perjuangan Gubernur Bali I Wayan Koster bersama DPRD Bali dan juga atas dukungan segenap elemen masyarakat Bali.

Buktinya Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah bersikap tegas terkait status Teluk Benoa yang selama ini menuai polemik berkepanjangan. Kawasan Teluk Benoa secara resmi ditetapkan sebagai Kawasan Konservasi Maritim (KKM).

Karenanya BIPPLH mengapresiasi dan mendukung langkah konkret dan keberpihakan Gubernur Bali Wayan Koster terhadap upaya pelestarian alam dan menjaga kesucian Pulau Dewata.

Baru di era Gubernur Koster benar-benar ada aksi nyata dan langkah tegas melindungi dan menyelamatkan Teluk Benoa dari upaya reklamasi dan potensi kerusakan lingkungan lainnya.

“Berkat tangan dingin Pak Gubernur Koster, status Kawasan Konservasi Maritim  bisa kembali ke Teluk Benoa.  Kata ‘Selesai Itu Barang’ ibarat jadi mantra sakti Pak Gubernur selesaikan berbagai masalah pelik khususnya soal lingkungan,” ujar Subudi.

Regulasi Selamatkan Lingkungan

Dari sisi regulasi, Gubernur Koster juga banyak melahirkan regulasi yang menyelamatkan alam lingkungan Bali dari sejak baru menjabat sebagai Gubernur Bali sejak September 2018 dan makin banyak regulasi penyelamatan alam lingkungan Bali di tahun 2018.

Baca Juga :
Ical: Money Politik Itu Persoalan Biasa

Diantaranya Peraturan Gubernur Nomor 97 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Satu Kali Pakai. Pergub terbaru yang masih terkait sampah yakni Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

Sejak dikeluarkannya berbagai regulasi ini dukungan publik dalam pelestarian lingkungan khususnya pengurangan dan penanganan sampah plastik juga makin menggeliat.

Misalnya lahir juga gerakan Bali Semesta Berencana Bali Resik Sampah yang merupakan gerskan moral bersama semua komponen masyarakat tiap bulan secara serentak dan bersama-sama melakukan aksi bersih-bersih sampah plastik di lingkungan masing-masing.

Dengan hadirnya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber diharapkan juga sampah agar bisa diselesaikan di TPS.

“Misalnya sampah di pasar yang volume produksi sampahnya cukup besar maka harus bisa diselesaikan disana dengan teknologi yang sederhana pun bisa,” kata Subudi yang juga Wakil Ketua Umum (WKU) Bidang Lingkungan Hidup Kadin Bali itu.

Ia pun menegaskan BIPPLH mendukung penuh adanya Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber.

“Ini regulasi yang pas dikeluarkan Pak Gubernur. Permasalah sampah bisa diselesaikan di sumbernya dengan teknologi yang sederhana, tidak harus yang canggih,” pungkas Subudi. (dan)