Foto: Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta.

Denpasar (Metrobali.com)-

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menolak kepengurusan KLB (Kongres Luar Biasa) Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara.

Keputusan ini disampaikan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly dalam konferensi pers secara daring pada Rabu (31/3/2021).

Keputusan Menkumham ini disambut sukacita para kader-kader Demokrat di daerah salah satunya di Bali.  “Demokrat Bali bersyukur atas keputusan Menkumham menolak kepengurusan KLB,” kata Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Bali Made Mudarta saat dihubungi Rabu sore.

Mudarta mengaku bersyukur sebab akhirnya kebenaran terkuak dan kebenaran pada akhirnya tetap memang. “Satyam Eva Jayate, kebenaran selalu menang,” seru Mudarta.

Seluruh pengurus dan kader Demokrat pun mengucap puji syukur karena doa mereka terwujud dan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah tetap berada di tangan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah sesuai hasil Kongres V Partai Demokrat.

“Sejak tiga hari lalu kami Nyejer Daksina di tempat-tempat tenget (angker) dan spiritual di Bali, mohon doa semoga Kemenkumham putuskan secara objektif. Akhirnya sudah diputuskan hari ini kepengurusan KLB ditolak,” tutur Mudarta didampingi Ketua OKK DPD Demokrat Bali Ketut Ridet dan Ketua Dewan Kehormatan DPD Partai Demokrat Bali Putu Suasta.

Demokrat Bali berterima kasih keputusan Menkumham yang menolak kepengurusan KLB Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara mematahkan klaim kubu Moeldoko yang sebelumnya berdasarkan KLB ilegal menetapkan Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Menkumham telah mengambil keputusan secara objektif sesuai UU Partai Politik dan AD/ART Partai Demokrat.

“Terima kasih pemerintah melalui Menkumham yang telah bekerja profesional, tegakkan hukum seadil-adilnya, sebenar-benarnya,” ujar Mudarta.

Baca Juga :
Diperkirakan 55 Juta Orang Menderita Penyakit Mata

Diharapkan kubu Moeldoko cs bisa menerima dengan logowo keputusan Menkumham ini. “Mari sudahi ini. Mari konsentrasi bantu pemerintah tangani pandemi,” ajak politisi Demokrat asal Jembrana itu.

Bagaimana jika ada gugatan dari kubu Moeldoko cs? Ditanya demikian akan Mudarta menjelaskan tentunya jika ada gugatan maka yang digugat adalah Menkumham.

Pihaknya pun optimis jikapun gugatan itu ada maka tetap akan mental. “Apapun yang dilakukan kubu sebelah kami yakin bahwa kami tetap menang,” pungkas Mudarta. (wid)