Foto: Anggota DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer.

Denpasar (Metrobali.com)-

Wacana Pemerintah Provinsi Bali untuk menghapus atau meniadakan penerimaan siswa melalui jalur siswa kurang mampu atau dari keluarga miskin di SMAN Bali Mandara di Buleleng banyak menuai kritik dan penolakan.

Salah satunya datang dari Anggota DPR RI Dapil Bali Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer yang menilai tidak tepat jika kebijakan itu diambil oleh Gubernur Bali Wayan Koster. Dihubungi Rabu pagi (2/3/2022) Demer mengkritik keras rencana penghapusan subsidi atau beasiswa miskin bagi siswa kurang mampu atau dari keluarga miskin untuk bisa masuk di SMAN Bali Mandara.

“Kalau subsidi untuk yang miskin dihapus terus uangnya mau dikemanakan? Subsidinya mau kemana? Apakah hanya untuk dibuat proyek monumental? Sementara kekuatan di Bali saat ini selain pariwisata adalah sumber daya manusia,” kata Demer memberikan kritik pedas.

Anggota Fraksi Golkar DPR RI Dapil Bali ini sangat menyangkan ada wacana dan kajian untuk menghapus jalur siswa kurang mampu atau dari keluarga miskin di SMAN Bali Mandara. Sebab katanya memberikan subsidi kepada rakyat miskin adalah sudah menjadi tugas pemerintah.

“Sangat disayangkan, mestinya anggaran pemprov itu adalah untuk mensubsidi yang tidak punya, memajaki orang yang punya. Itu adalah konsep dari pemerintahan,” terang Demer yang kini bertugas sebagai Wakil Ketua Komisi VI DPR RI ini.

Kalau sekarang kepada yang miskin tidak disubsidi lagi, tegas Demer, disitulah keadilan tidak terjadi. Oleh karena itu sebaiknya Gubernur Koster yang diberikan mandat rakyat sebagai pemimpin Bali agar tetap menjalankan pemerataan dan keadilan.

“Kalau itu tidak dilakukan maka itu adalah menghianati apa yang ditugaskan oleh rakyat. Karena diberikan hak dan kekuasaan untuk mengatur pemerintahan, fungsinya mengatur pemerataan pertumbuhan, pemerataan pendapatan, pemerataan kesempatan kerja, pemerataaan ekonomi agar terjadi di Bali ini. Yang kedua, yaitu mewujudkan keadilan. Dengan cara apa? Dengan cara mengenakan pajak kepada orang yang mendapatkan kekayaan dan memberikan subsidi bagi yang miskin,” papar Demer.

Politisi senior Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng ini menegaskan selain pembangunan infrastruktur yang harus digenjot adalah sumber daya manusia Bali. “Salah satunya kawah candradimuka untuk menggenjot SDM dan memberikan keadilan bagi yang miskin adalah SMAN Bali Mandara itu. Jadi subsidi, beasiswa miskin di sekolah ini harus dipertahankan,” tegas Anggota DPR RI empat periode ini seraya mengapresiasi lahirnya SMAN Bali Mandara yang dicetuskan Gubernur Bali periode 2008-2013, 2013-2018, Made Mangku Pastika.

Demer mengaku mendukung penuh keberadaan SMAN Bali Mandara dengan berbagai programnya yang pro rakyat miskin. Ia pun menegaskan kritik yang dilancarkan kepada kebijakan Gubernur Koster dimana Pemprov Bali ada wacana dan kajian untuk menghapus jalur siswa kurang mampu atau dari keluarga miskin di SMAN Bali Mandara bukan persoalan suka dan tidak suka, tapi persoalan pengawalan kebijakan yang harusnya berpihak kepada rakyat.

“Saya banyak mengkritisi kebijakan Pak Mangku Pastika, tapi yang bagus saya dukung. Ini bukan persoalan like dan dislike. Bukan persoalan suka dan tidak suka, begitu persoalan itu baik untuk rakyat, baik keberpihakannya untuk rakyat pasti akan saya dukung. Tapi begitu tidak baik untuk rakyat dan itu mengusik rasa keadilan itu pasti saya akan tentang,” urai Demer.

Demer pun mengaku tidak terlalu ambil pusing apakah kritiknya didengar ataupun tidak didengar oleh Gubernur Koster. Tapi ia tetap berharap pemerintahan Gubernur Koster saat itu sebaiknya harus intropeksi diri ketika ada kritik. Karena pemimpin yang tidak mau menerima kritik adalah awal dari kehancurannya dan pemerintahannya.

“Karena begitu introspeksi diri akan membuat dirinya menjadi hebat kalau mau menerima kritik. Tapi kalau tidak mau menerima kritik itulah mulai kehancuran pemerintahan kita karena Machiavelli bilang ketika seorang raja tidak satupun rakyatnya yang mampu mengkritisi maka ketika itu pulah kejatuhan dari kerajaan itu,” papar Demer.

Ia pun mengaku tidak terlalu pusing jikapun Gubernur Koster sakit hati atas kritiknya yang ia lancarkan. Karena bagi Demer mengkritisi dengan memberikan solusi dan menyuarakan kebenaran, memperjuangkan keadilan adalah bagian tanggung jawab moralnya sebagai bagian elemen masyarakat Bali, apalagi sebagai wakil rakyat Bali di parlemen.

“Tapi saya tidak peduli mau dia  (Gubernur Koster) sakit hati atau tidak, saya tetap harus bersuara. Karena apa? Kalau tidak bersuara maka itu akan menjadi dosa sejarah bagi saya,” tegas Demer.

Apakah Pemprov Bali benar-benar tidak punya uang ataukah Gubenur Koster tidak punya good will atau political will untuk melanjutkan subsidi untuk rakyat miskin di SMAN Bali Mandara atau seolah-seolah ada skenario menghapus peninggalan program yang baik dari era Mangku Pastika, seperti ada dugaan skenario menghapus jejak sejarah Prof Mantra dengan adanya Pusat Kesenian Bali (PKB) di Klungkung yang seolah-olah menyaingi Art Center sekarang?

Ditanya demikian Demer mengaku tidak mau berburuk sangka atau suudzon. Namun ia mengaku akan tetap memberikan kritik dan menyuarakan dengan keras jika kebijakan yang diambil Pemprov Bali di bawah kepemimpinan Gubernur Koster tidak tepat.

“Saya tidak mau istilahnya suudzon. Saya tidak mau berprasangka buruk. Yang jelas saya melihat, kalau yang di PKB saya kritisi karena banyak sekali pengorbanan kita tentang pemerataan dan keadilan. Yang seharunya pembangunan itu banyak dinikmati menyebar di seluruh Bali dengan anggaran Rp 1,4 triliun itu,” tutur Demer.

“Saya melihat sekarang ini yang di SMAN Bali Mandara jelas itu keberpihakan kepada yang miskin, memberikan kesempatan lebih kepada yang miskin. Apalagi cara masuknya ketat sekali karena ada beberapa tahapan yang harus dilalui untuk masuk kesitu. Saya mendukung kebijakan itu. Walaupun banyak kebijakan Pak Mangku saya kritisi juga seperti Rumah Sakit Bali Mandara. Tapi untuk ini saya dukung,” sambung Demer.

Ia pun menegaskan kritik yang ia lancarkan bukan kepada orang per orang tapi lebih kepada kebijakan yang diambil oleh pemimpin Bali saat ini. “Saya tidak akan mengritisi orang per orang tapi program dan kebijakannya. Kalau kebijakannya baik saya dukung, kalau kebijakannya jelek tentu saya kritis, karena kalau saya tidak kritik itu akan menjadi catatan dosa sejarah saya, karena saya mengetahui tapi saya tidak ngomong,” pungkas Demer. (dan)