Nangun Sat Kerthi Loka Bali
Prioritas Infrastruktur Barbasis APBN
Program Djokowi Tidak Tersentuh

Oleh : Dr. Sudjana Budhi (FIKM Bali – Kubutambahan Bali)

Mengawali peralihan kekuasaan, dari Gubernur Wayan Koster ke penggati Gubernur yang ditunjuk Djokowi, Bapak SM Mahendra Jaya, dalam gebrakan awal sudah mendapatkan dua hal yang langsung dilakukan pembenahan secara cepat dan mengagetkan banyak pihak, sekaligus menjadi pertanda, bahwa Gubernur Mahendra Jaya, seorang Gubernur yang sangat memahami regulasi dan visi misi presiden tentang birokrasi kepemimpinan di daerah.

GEBRAKAN PERTAMA adalah rangkap jabatan Bupati Buleleng, yang masih merangkap sebagai Kepala BKDSM Pemprov Bali. Berdasarkan regulasi yang tersedia, rangka jabatan tidak dapat dibenarkan, sehingga sangat tegas, Gubernur Mahendra Jaya, yang sangat kaget melihat Lihadnyana ikut rapat di jajaran Kadis Provinsi Bali, oleh Gubernur Wayan Koster tidak dilakukan pergantian. Tentu dengan jumlah PNS sebesar 10.000 orang, dapat diduga ada indikasi kepentingan partai tertentu, karena disinyalir ada indikasi di sejumlah daerah ditemukan baju kaos merah ikut berkampanye, sehingga sangat berpotensi jabatan BKDSDM dapat dipergunakan untuk kepentingan partai tertentu. Maka melepaskan jabatan kader mantan Gubernur Koster di jabatan fungsional adalah langkah untuk mengembalikan pemrintahan Provinsi Bali bebas dari kepentingan partai politik tertentu.

GEBRAKAN KEDUA, adalah membubarkan Tim Gubernur atau Kelompok Akhli Gubernur Wayan Koster, yang menyedot anggaran besar, dengan pekerjaan yang tidak terlalu jelas, lebih terkesan sebagai Tim Preman Akademisi, kita masih ingat rame rame membeli kebijakan mantan Gubernur Koster membela kebijakan untuk mengembalikan sekolah SMA Bali Mandara menjadi SMA Reguler. Bahkan ada Tim Gubernur yang bukan kompetensinya membela secara tanpa arah, sehingga sangat terlihat pembelaan yang tidak memiliki landasan akademis. Bahwa anggaran yang besar, hanya untuk membenarkan kebijakan Gubernur Koster, tentu akan menambah lebih banyak masalah yang membuat pusing banyak warga. Tentu anggaran yang besar bisa diarahkan untuk memberdayakan warga sangat miskin, yang banyak memberhentikan anak anak mereka dari sekolah, karena sang anak diperlukan dalam membantu orang tua mereka dalam berproduksi menambah kekuatan dapur rumah tangga.

GEBRAKAN KETIGA yang juga sangat mengagetkan seluruh kepala Dinas di lingkungan Pemprov Bali adalah petunjuk Gubernur SM Mahendra Jaya untuk segera melaksanakan program pengentasan kemiskinan ekstrem yang ternyata tidak pernah dilaksanakan berdasarkan pengakuan para kepala dinas, sehingga dapat disimpulkan program pengentasan kemiskinan ekstrim tidak ada di program Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang didengungkan oleh Wayan Koster sejak awal pemerintahannya.

Ternyata, program utama Djokowi dalam rangka pengentasan kemiskinan ekstrim ini tidak diadopsi dalam Nangun Sat Kerthi Loka Bali, padahal itu adalah program Presiden yang harus dilaksanakan di semua provinsi di Indonesia. Bahwa kalau ada alasan tidak dimasukkannya program pengentasan kemiskinan karena di Bali tidak ada warga dengan status kemiskinan ekstrim, itu tidak benar. Data tahun 2022 yang disampaikan oleh Kepala Bappeda Provinsi Bali, Wayan Ika, ternyata angka warga miskin tergolong ekstrim di kabupaten Karangasem dan kabupaten Gianyar sebesar 0.5%. PJ Gubernur Mahendra harus tegas, kemiskinan ekstrim harus nol % di daerah Bali, yang tidak menjadi agenda pada Nangun Sat Kerthi Loka Bali.

GEBRAKAN KEEMPAT, adalah prediksi saya, adalah menyelesaikan jeritan rakyat terdampak Tol Gilimanuk Mengwi, dimana sudah 2 tahun tertunda tanpa kepastian, hal yang masih dianggap wajar karena investasi besar. Masalahnya, bukan soal investasi besar, tetapi informasi yang tidak berdasarkan kepada kejujuran. Ada informasi dikelola sebagai upaya untuk menghibur, menunda waktu tanpa kepastian.

Wayan Koster sebagai Gubernur secara resmi menyatakan ada pergantian pemegang saham sebagai sebab dari penundaan, Bapak Menteri PUPR, menyatakan sedang berusaha mencari tambahan investor. Di sisi lain Gubernur Koster menyatakan pergantian kepemilikan saham berbeda dengan mundurnya konsursium.

Pernyataan mantan Gubernur Koster menyatakan banyak investor baru yang berminat, ini tidak masuk logika, ini ada indikasi meghibur warga terdampak, karena tidak mungkin banyak investor yang berminat pada situasi investor lari meninggalkan pekerjaannya, padahal Sudah ground breaking. Ini kan lucu lucuan. Informasi kepada public harus jujur, kalau tidak, warga bisa mengadukan ke KPI sebagai informasi kebijakan public yang merugikan warga terdampak. Menunggu tanpa kepastian adalah biaya karena informasi bersifat kontra produktif.

GEBRAKAN KELIMA, adalah kebijakan presiden Djokowi yang sangat menekankan pemerintahah di daerah memperhatikan dengan sangat serius Pemerataan Hasil Pembangunan, mengurangi kesenjangan pendapatan antar wilayah. Bali selatan yang makmur, dan Bali utara yang miskin dan terisolir.

Hasil Musrenbang Bupati Lihadnyana untuk 9 kecamatan di kabupaen Buleleng, menunjukkan bahwa sebagian besar warga di 9 kecaatan itu menuntut pembangunan infrastruktur, ini menunjukkan bahwa terdapat sejumah besar jalan yang masih rusak, adanya wilayah produksi yang masih terisolir, hanya sebagian kecil hasil musrenbang mengusulkan program pertanian. Hasil musrenbang ini menunjukkan bahwa Buleleng secara keseluruhan adalah terisolir, sehiingga dapat disimpulkan Era Baru Nangun Sat Kerti Loka Bali itu hanya untuk wilayah Bali selatan, Bali Utara, Bali Tengah, Bali barat dan Bali timur tidak termasuk dalam cakupan program Era Baru Nangun Sat Kerti Loka Bali, sehingga dapat dipertegas, Era Baru Nangun sat Kerti Loka Bali itu hanya untuk wilayah Sarbagita plus PKB Klungkung.

GEBRAKAN KEENAM, perlu menyelesaikan defisit anggaran PEN sebesar 1,5 triliun yang telah dipergunakan untuk membangun PKB pembebasan tanah di Klungkung. Bahkan dalam membangun PKB, ada wilayah penunjang yang sangat sensitive, adalah wilayah destinasi akomodasi wisata, sehingga Mangku Pastika selaku anggota DPD RI, sangat memperhatikan, wilayah investasi ini sebaiknya untuk prioritas warga lokal Bali, agar Klungkung dapat menghasilkan manfaat kesejahtraan untuk putra Bali.

Proyek PKB ini meninggalkan sisa pekerjaan yang sangat strategis bagi pengembangan destinasi keluar dari SARBAGITA, hal yang sangat ideal, hanya meninggalkan pekerjaan yang rumit dan menantang, dan memberikan dampak perluasan pariwisata keluar dari Bali selatan. Bahkan jika Gubernur baru menjadi tanggap, perlu dikondisikan bahwa Kabupaten Karangasem dapat menjadi destinasi pilihan diluar Sarbagita, sehingga arah wisatawan yang mengunjungi PKB Klungkung bisa dari dua arah, dari Sarbagita dan Karangasem, disamping daerah Klungkung sendiri.

GEBRAKAN KETUJUH, lebih berani dalam melakukan orientasi penggunaan dana fiscal APBD untuk membangun potensi ekonomi kabupaten tertinggal, termasuk penurunan angka warga miskin, sehingga sudah saatnya bantuan dana desa adat 200 juta itu ditiadakan. Bahwa kekuatan desa adat itu bukan dari Pemerintah, tetapi secara build-in bergerak dari potensi ekonomi dalam bentuk peningkatan kesejahtraan penduduk.

Memberikan bantuan dana desa, dalam jangka panjang hanya akan membuat kemanjaan warga desa adat, yang semakin melemah dalam upaya membangun kekuatan berkorban sebagai sikap dari pelaksanaan yadnya. Mensejahterakan warga di daerah adalah tugas utama pemerintahan di daerah yang didukung oleh birokrasi yang efisien dan berorientasi kepada kepentingan publik, tanpa membeda-bedakan karena terkontaminasi oleh kader kader politik, warga Bali tidak seluruhnya adalah partai tertentu. Publik bebas dari kepentingan politik, bahwa pendanaan pemerintah adalah bersifat fasilitator dengan tujuan utama mendorong pertumbuhan produksi yang mensejahtrakan rakyat banyak dan membangun perluasan pekerjaan.

GEBRAKAN KEDELAPAN, adalah meninjau kembali kebijakan yang merugikan banyak warga miskin untuk mengembalikan SMA Bali Mandara Kubutambahan menjadi SMA berbasis asrama, untuk merekrut kembali anak anak pintar warga miskin mendapatkan perlindungan, dengan cara ini, dapat diharapkan rumah tangga miskin dapat dibebaskan dari kemiskinan, melalui proses Pendidikan anak anak mereka, yang akan mampu memasuki peluang kerja terbaik dari proses Pendidikan yang disediakan oleh negara.

GEBRAKAN KESEMBILAN, adalah membuka kembali lembaran lama janji presiden Djokowi yang akan membangun bandara Bali utara, yang saat ini telah dipersiapkan dengan studi kelayakan sangat matang untuk dibangun di laut Kubutambahan. Terlepas dari kepentingan politik dari partai tertentu, bahwa 3 Universitas yang telah melakukan studi, seperti kelautan dengan ITB, social ekonomi oleh UGM, serta adat, pariwisata dan kearufan lokal oleh UNUD, sehingga kunjungan Bapak Ketua DPD RI, dan terakhir Moeldoko selaku Kepala Staf Presiden, berkesimpulan bahwa membangun bandara Bali utara bukan karena keinginan investor, tetapi atas kebutuhan Bali utara yang inginkan pemerataan investasi dan pembangunan yang dapat mensejahtrakan Bali timur (Karangasem), Bali utara (bulelelng), Bali Tengah (Kintamani Bangli dan Bedugul, munduk, lovina singaraja). Membangun wilayah pinggiran untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah adalah program presiden Djokowi yang sepatutnya juga menjadi perhatian dan GEBRAKAN Gubernur Mahendra Jaya. **