JAKARTA (Metrobali.com)-
Jumlah warga terdampak banjir di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu bertambah. Berdasarkan laporan perkembangan data dan informasi dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas Hulu, jumlah warga terdampak menjadi 7.357 KK/ 19.121 jiwa per Sabtu (17/7) pukul 10.00 WIB.
Adapun warga terdampak banjir yang terjadi sejak 13 Juli 2021 itu terbagi di beberapa wilayah kecamatan meliputi; 1.147 KK/4.112 jiwa di Kecamatan Hulu Gurung, 1.841 KK/6.821 jiwa di Kecamatan Silat Hulu, 3.879 KK/6.537 jiwa di Kecamatan Boyan Tanjung, 190 KK/569 jiwa di Kecamatan Pengkadan, 118 KK/472 jiwa di Kecamatan Bunut Hulu dan sebanyak 182 KK/610 jiwa di Kecamatan Silat Hilir.
Selanjutnya, untuk warga pengungsi, BPBD Kabupaten Kapuas Hulu mencatat sedikitnya ada 422 KK/1.681 jiwa yang terpaksa mengungsi akibat banjir tersebut.
Dalam hal ini, jumlah warga yang mengungsi antara lain 127 KK/605 jiwa di Desa Nanga Luan, 113 KK/466 jiwa di Desa Entebi dan 182 KK/610 jiwa di Desa Bongkong.
Kemudian untuk kerugian materil, hingga sejauh ini tercatat ada 5.002 unit rumah terendam dan 217 fasilitas umum terdampak.
Hingga saat ini, anggota BPBD Kabupaten Kapuas Hulu bersama tim gabungan dari unsur TNI, Polri dan lintas instansi terkait masih berjibaku melanjutkan pendataan di lokasi.
Adapun kendala yang dihadapi masih sama, yakni terbatasnya jaringan komunikasi selular sehingga menghambat kinerja pendataan oleh tim di lapangan.
Sementara itu, menurut hasil prediksi akumulasi curah hujan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), wilayah Kalimantan Barat secara umum berpotensi akan mengalami cuaca cerah berawan selama tiga hari terhitung mulai Sabtu hingga Senin (17-19 Juli 2021).
Akan tetapi, BMKG memprakirakan adanya potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Kalimantan Barat untuk Selasa hingga Kamis mendatang (20-22 Juli 2021).
Dengan melihat hasil prakiraan cuaca tersebut, maka Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau kepada seluruh pemangku kebijakan di daerah mulai dari Gubernur, Bupati/Walikota, Kepala Desa hingga tingkat Ketua RT/RW, agar dapat mengambil kebijakan yang dianggap perlu dalam rangka peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat.
Di samping itu, BNPB juga mengajak agar seluruh komponen yang ada di wilayah Kalimantan Barat dapat melakukan upaya mitigasi dan selalu memantau informasi perkembangan cuaca dari infoBMKG maupun wilayah risiko bencana melalui inaRisk BNPB.
Abdul Muhari, Ph.D.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB