Foto: Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer.

Badung (Metrobali.com)-

Anggota Komisi VI DPR RI Dapil Bali, Gde Sumarjaya Linggih yang akrab disapa Demer optimistis bahwa rencana pembangunan Bandara Bali Utara masih memiliki peluang untuk direalisasikan, meskipun proyek tersebut belum masuk dalam daftar 77 Proyek Strategis Nasional (PSN) dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang ditetapkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto.

Menurut Demer, komitmen Presiden Prabowo untuk membangun Bandara Bali Utara tetap kuat, didukung oleh kebutuhan mendesak akan bandara baru di Bali. Bandara Ngurah Rai diprediksi akan mencapai kapasitas penuh dalam empat tahun ke depan, sesuai dengan pernyataan Direktur Utama Angkasa Pura 1 yang mengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai.

Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu menekankan pentingnya memulai pembangunan bandara baru sejak awal 2025, mengingat proses pembangunan bandara memerlukan waktu minimal empat tahun. Langkah ini dianggap strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur penerbangan dalam menghadapi peningkatan jumlah wisatawan dan menjaga kelancaran operasional pariwisata di Bali.

“Ini faktor kebutuhan, mau tidak mau, suka tidak suka, 4 tahun lagi airport Ngurah Rai, menurut dirutnya itu sudah full capacity. Mungkin harusnya dari sekarang sudah mulai 2025 ini membangun, karena membangun airport perlu waktu minimum 4 tahun,” kata Demer saat ditemui Minggu 8 Maret 2025 di Kerobokan, Badung.

Wakil rakyat yang sudah lima periode mengbadi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali itu berharap pembangunan Bandara Bali Utara segera direalisasikan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang di Bandara Ngurah Rai. Menurutnya, jika bandara baru tidak segera dibangun, dalam tiga tahun ke depan masyarakat akan menghadapi kesulitan dalam mendapatkan tiket pesawat menuju Bali.

Demer, yang kerap bolak-balik Jakarta-Bali untuk menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat di pusat, mengkhawatirkan situasi di mana calon penumpang harus memesan tiket pesawat sebulan sebelumnya. Kondisi ini dinilai akan menjadi masalah tersendiri, tidak hanya bagi warga lokal dan pelaku bisnis, tetapi juga bagi wisatawan yang ingin berkunjung ke Bali.

“Bayangin nanti untuk ke Bali harus cari tiket sebulan sebelumnya. Ini kan menjadi persoalan tersendiri,” tegas politisi Golkar asal Desa Tajun, Kecamatan Kubutambahan, Kabupaten Buleleng itu.

Demer kemudian menyoroti dampak negatif yang mungkin terjadi jika pembangunan Bandara Bali Utara tidak segera direalisasikan. Menurutnya, keterbatasan akses penerbangan tidak hanya akan mempersulit mobilitas penumpang, tetapi juga menghambat arus distribusi barang dan jasa.

Kondisi ini dikhawatirkan akan memicu pelambatan ekonomi di Bali. Pelambatan ekonomi berpotensi mengurangi kesempatan kerja, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya kesejahteraan masyarakat. Demer berharap agar semua pihak segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi permasalahan ini demi menjaga stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Bali.

“Belum lagi arus transformasi barang maupun jasa, itu akan berkurang. Yang menyebabkan apa? Pelambatan ekonomi. Pelambatan ekonomi otomatis kesempatan kerja berkurang. Kesempatan kerja berkurang, masyarakat kurang sejahtera. Nah, itu yang saya harapkan untuk segera kita benahi bersama,” bebernya.

Demer menilai bahwa Gubernur Bali Wayan Koster, perlu proaktif dalam memperjuangkan realisasi Bandara Bali Utara dengan berkoordinasi intensif dengan pemerintah pusat. Menurutnya, pembangunan bandara baru sepenuhnya merupakan kewenangan pusat, tetapi dukungan penuh dari pemerintah daerah sangat penting untuk menunjukkan urgensi proyek ini.

Demer mengibaratkan bandara sebagai “aliran air” dalam era pariwisata, serupa dengan peran air dalam budaya pertanian. Semakin besar kapasitas bandara, semakin banyak “air” yang mengalir, artinya semakin besar arus wisatawan yang datang dan meningkatkan perekonomian daerah.

Wakil rakyat berlatar belakang pengusaha sukses dan mantan Ketua Umum Kadin Bali itu juga mengingatkan agar semua pihak tidak sampai “kesiab” (kaget) menghadapi kondisi darurat akibat kapasitas Bandara Ngurah Rai yang penuh atau kendala operasional lainnya. Untuk itu, diperlukan perencanaan yang matang dan langkah antisipatif agar pariwisata Bali tetap tumbuh dan masyarakat terus sejahtera.

“Itu harapan kita, kita berjuang bersama ke pusat, sehingga nantinya tidak kita, kayak orang Bali itu “Kesiab”, baru kaget setelah kejadian gitu. Saya harap ini kita semuanya bisa diprediksi, nah mari kita rencanakan dengan baik,” pungkasnya. (dan)