Ketua BPK RI Dr.H Harry Azhar Azis,MA dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika
Denpasar (Metrobali.com)-
Bali berada di atas rata-rata nasional dalam tindak lanjut  rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI terkait Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Bali berhasil menindaklanjuti 80 persen rekomendasi BPK, melampaui rata-rata nasional yang ada pada kisaran 50 persen. Hal itu disampaikan Ketua BPK RI Dr.H Harry Azhar Azis,MA pada acara Rakor Optimalisasi Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK RI di Aula Pertemuan BPK Perwakilan Bali, Jumat (24/4).
Ketua BPK menilai, keberhasilan ini menjadi indikator tingkat kejujuran orang Bali dan ini dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.
Lebih jauh dia mengurai, akuntabilitas pengelolaan keuangan menjadi prasyarat penting dalam perkembangan dan kemajuan sebuah negara. Hal tersebut, kata Azis, merupakan amanat Undang-Undang Dasar. “UU mengamanatkan, keuangan negara harus dikelola secara transparan dan bertanggung jawab agar memberi manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan rakyat,” ujar pria yang mengaku kagum dengan sosok Gubernur Mangku Pastika ini. Hal tersebut hendaknya menjadi bahan renungan seluruh pemangku kepentingan agar dapat mengemban amanat sebaik-baiknya.

Mangku Pastika
Selanjutnya, Azis membeberkan gambaran hasil pemeriksaan BPK pada semua lembaga mulai tingkat nasional hingga daerah. Pada level nasional, BPK mengaudit pengelolaan administrasi keuangan pada 120 kementerian. Hasilnya 74 persen telah mencapai WTP dan sisanya 26 persen belum mencapai hasil memuaskan. Sementara di tingkat daerah, baru 30 persen yang berhasil meraih WTP. Menurut Azis, rendahnya capaian di tingkat daerah ini memunculkan anggapan bahwa BPK kurang gesit dan proaktif. Untuk itu, pihaknya akan terus berupaya mendorong pemerintah daerah di seluruh Indonesia untuk meningkatkan kualitas LKPD. “Salah satunya melalui kegiatan Rakor yang dilaksanakan hari ini,”ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua BPK RI juga menyampaikan wacana untuk mengukur perbandingan nilai rupiah yang
dikeluarkan dengan tingkat kemakmuran rakyat. “Kita tak ingin hanya berkutat pada penilaian administrasi, tapi juga mengukur sejauh mana uang  negara bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat,” paparnya. Yang menjadi indikatornya antara lain, tingkat pengangguran, kemiskinan dan IPM (Indek Pembangunan Manusia). Bahkan, BPK menggagas pemberian award bagi daerah yang berhasil meraih nilai baik. Lebih dari itu, pihaknya juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memberi intensif bagi peraih award.

Ketua BPK RI Dr.H Harry Azhar Azis,MA dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika1
Gubernur Bali Made Mangku Pastika yang didampingi Wagub Ketut Sudikerta menyambut positif penyelenggaraan  rakor. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi wahana bagi pemerintah daerah dalam percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, baik yang bersifat administratif maupun menyangkut adanya kerugian negara/daerah.
Pemprov Bali, tambah dia, berkomitmen bekerja keras dalam penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI. Sesuai hasil pemantauan tindak lanjut yang dilaksanakan per Desember 2014, BPK RI Perwakilan Bali mencatat jumlah temuan akumulatif dari tahun 2005-2014 sebanyak 427 dengan 1.026 rekomendasi. “Secara umum rekomendasi BPK itu sudah mendapat penanganan tindak lanjut dari seluruh SKPD di lingkungan Pemprov Bali dan lembaga lainnya,” tambah dia.
Namun demikian, Pastika mengakui masih ada sejumlah rekomendasi yang statusnya belum tuntas. “Karena penyelesaiannya memang membutuhkan waktu waktu secara bertahap, misalnya proses pensertifikatan tanah,” tambahnya. Di samping itu, terdapat juga beberapa rekomendasi yang proses penyelesaiannya mengalami kebuntuan. Pastika berharap, forum ini dapat merumuskan jalan keluar agar permasalahan tak berlarut-larut. Pastika berharap BPK tak hanya melakukan pemeriksaan, namun juga memberikan bimbingan kepada seluruh jajaran pemerintah daerah di Provinsi Bali.

Ketua BPK RI Dr.H Harry Azhar Azis,MA dan Gubernur Bali Made Mangku Pastika
Dalam kesempatan itu, Gubernur juga mendorong kabupaten/kota mengoptimalkan tindaklanjut rekomentasi BPK agar dapat menyusul Provinsi yang
telah berhasil meraih WTP. Karena sampai saat ini baru dua kabupaten/kota yang pernah dan sudah meraih opini tertinggi yaitu Badung untuk LKPD 2011 dan 2012 serta Kota Denpasar pada tahun 2012 dan 2013.
Rakor dihadiri oleh 50 peserta yang terdiri dari Bupati/Walikota dan DPRD se-Bali. Kegiatan diisi dengan pengarahan Anggota III BPK RI DR.Eddy Mulyadi Soepardi dan Anggota VI BPK RI Prof.DR.Bahrullah Akbar. AD-MB

Baca Juga :
Bupati Suwirta Lepas Peserta  Jalan Santai Serangkaian HUT Kemerdekaan RI ke-73