edit 4

 Denpasar (Metrobali.com)-

Pemberlakuan UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial mengamanatkan terintegrasinya seluruh Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Kebijakan nasional tersebut berimplikasi pada pelaksanaan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) yang saat ini dilaksanakan Pemprov Bali.

Pemerintah daerah berada pada posisi dilematis mengingat besarnya harapan masyarakat akan keberlanjutan program ini. Guna mencari solusi terbaik, Gubernur Bali Made Mangku Pastika berencana akan mengumpulkan Bupati/Walikota untuk membahas pola integrasi program JKBM ke JKN agar tak merugikan masyarakat. Rencana tersebut disampaikan Gubernur Bali Made Mangku Pastika dalam orasinya di Podium Bali Bebas Bicara Apa Saja (PB3AS), Minggu (29/5).

Lebih jauh Pastika mengungkap, sebagai bagian dari NKRI, Bali harus tunduk pada undang-undang yang berlaku, termasuk terkait amanat integrasi Jamkesda dengan JKN. Namun demikian, Pastika menyebut persoalannya tak sederhana karena masyarakat sudah merasa nyaman dengan program JKBM. Bahkan melalui sejumlah survei, sebagian besar masyarakat masih berharap agar program ini dilanjutkan.

Menurutnya hal ini sangat beralasan karena dalam program JKBM, seluruh masyarakat ber-KTP Bali berhak mendapat layanan kesehatan secara gratis hingga rawat inap di rumah sakit. Sementara BPJS tak menanggung secara gratis seluruh masyarakat. Sesuai skema kepesertaan BBJS, yang memperoleh subsidi adalah kelompok masyarakat kurang mampu yang masuk kategori Penerima Bantuan Iur (PBI) dan untuk Bali jumlahnya hanya sebanyak 22 persen dari total penduduk Bali. Sisanya harus membayar iuran agar tercover dalam jaminan kesehatan.

“Tidak semua masyarakat kita mampu membayar iuran yang dihitung per kepala setiap bulannya. Ini yang akan kita carikan solusi, bagaimana caranya,” ujar Pastika.

Terlepas dari beban iuran yang harus ditanggung, Pastika menyebut program BPJS punya kelebihan karena berlaku secara nasional. “Kalau JKBM kan sifatnya lokal dan hanya bisa digunakan di Bali. Kalau BPJS, cakupannya lebih luas dan berlaku secara nasional,” imbuh Pastika seraya berharap agar kelompok masyarakat yang mampu secara ekonomi untuk ikut dalam kepesertaan BPJS secara mandiri.

Selain membahas integrasi JKBM ke JKN, dalam orasinya Pastika juga menyinggung program Gerakan Pembangunan Desa Terpadu (Gerbangsadu) yang saat ini telah menjangkau 217 desa. Dia bersyukur karena program yang dilaksanakan sejak tahun 2012 ini cukup membantu mengurangi beban masyarakat kurang mampu. “Memang kami belum bisa menjangkau seluruh desa dan realitanya kemiskinan itu masih ada. Tak bisa sekaligus, tapi harus dilakukan satu demi satu,” urainya.

Dalam kesempatan itu dia juga mengapresiasi kepedulian Mayjen Pol (Purn) Drs.I Gusti Made Putera Astaman melalui Paguyuban Merah Putih Bali yang dibentuknya. Paguyuban ini menggagas pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Selain bertujuan mendorong kemandirian energi, menurut Pastika gagasan ini juga sejalan dengan program Bali Green Province.

Melengkapi penjelasan Gubernur Pastika terkait integrasi jaminan kesehatan, Kepala UPT JKMB I Gusti Ayu Putri Mahadewi dalam orasinya menyebut batas waktu integrasi JKBM dan JKN paling lambat dilakukan Desember 2016. Namun dia menyebut integrasi bukan persoalan sederhana karena sebagian besar masyarakat masih mengharapkan keberlanjutan program JKBM. Karena program JKN yang dikelola BPJS tak menanggung secara gratis seluruh masyarakat. Kata Mahadewi, BPJS kesehatan mengelompokkan penerima program dalam tiga kategori yaitu Pemerima Bantuan Iur (PBI), Pekerja Penerima Upah dan Pekerja Bukan Penerima Upah. Hingga saat ini, ujar dia, 52 persen masyarakat Bali sudah terdaftar sebagai pengguna program BPJS. “Nah, sisanya ini yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah,” imbuhnya.

PB3AS minggu ini juga diisi orasi Wayan Wisnaya, Ketut Wenten Ariawan, dan Nyoman Ledang Asmara. Wayan Wisnaya dan Wenten Ariawan dalam orasinya mendukung keberlanjutan program Bali Mandara. Sementara Ledang Asmara berharap agar masyarakat lebih terbuka terhadap masuknya investasi yang mampu meningkatkan kesejahteraan. AD-MB