Mangupura (Metrobali.com)-

Komitmen yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Badung bersama stakeholders di Badung dalam upaya memenuhi hak-hak dasar anak yang meliputi aksesibilitas pada bidang pendidikan, aksesibilitas masyarakat untuk mendapat pelayanan kesehatan, kegiatan budaya serta perlindungan anak, telah mendapat apresiasi yang tinggi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Kabupaten Badung secara berturut-turut telah meraih penghargaan Kabupaten Menuju Layak Anak (KLA). Keberhasilan dari Badung ini, bagi daerah-daerah lain di Indonesia dijadikan obyek kunjungan untuk mengetahui kiat-kiat dari Badung dalam memenuhi hak-hak dasar anak. Seperti kunjungan Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Sleman dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur, Kamis (21/3) kemarin. Kunjungan dua Instansi tersebut diterima Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan Badung Ida Ayu Yutri Indahgustari didampingi SKPD terkait bertempat di Ruang Kriya Gosana, Puspem Badung.

Kepala Kantor Pemberdayaan Perempuan I.A. Yutri Indahgustari menjelaskan, perlindungan anak menjadi salah satu program dari Kantor Pemberdayaan Perempuan Badung disamping program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan. Dalam pelaksanaan strategi tersebut telah dilakukan beberapa hal seperti membentuk RAD pengembangan KLA, membentuk komite aksi daerah penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, membentuk gugus tugas KLA, menyusun data anak, menyusun panduan tentang memahami hak-hak dasar anak, menyusun kajian terhadap perlindungan dan penanggulangan kekerasan anak. Dijelaskan, Potensi anak di Kabupaten Badung dibentuk dalam beberapa kelompok meliputi Sekaa Teruna, Bina Keluarga Remaja, Satuan Karya Pramuka Keluarga Berencana, Karang Taruna, Satuan Karya Pramuka, Kelompok Sekolah Peduli Aids dan Forum Anak Daerah Kabupaten Badung. Inovasi yang dilakukan dalam pengembangan KLA di Badung yakni dengan meningkatkan keterlibatan stakeholder, membuat nota kesepahaman antara legislatif, yudikatif dan eksekutif yang meletakkan KLA sebagai prioritas utama, selain itu juga meningkatkan alokasi APBD terhadap program pengembangan yang responsif terhadap anak.

Baca Juga :
Pemkot Denpasar Gelar Bimtek Bagi Kepala Dusun

Sementara Wakil Bupati Sleman Yuni Satia Rahayu menyampaikan, kunjungan ke Kabupaten Badung, ingin belajar mengenai program pemenuhan hak-hak anak yang dinilai telah berhasil di Kabupaten Badung. Hasil studi ini nantinya akan dijadikan bahan didalam penyusunan program perlindungan anak, sehingga Kabupaten Sleman mampu memenuhi hak-hak dasar anak sekaligus menjadi Kabupaten Menuju Layak Anak. Hal senada disampaikan Ketua Rombongan Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Jawa Timur Slamet Supriyono. Pihaknya ingin mengetahui sejauhmana, komitmen Pemkab Badung dalam pengembangan Kabupaten Menuju Layak Anak. PUT-MB