Foto: Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) bersama para narasumber dan peserta dalam acara FGD (Focus Group Discussion) Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung yang digelar di Harris Hotel Riverview Kuta, Kabupaten Badung pada Jumat 12 Mei 2023.

Badung (Metrobali.com)-

Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya (ARW) terus menguatkan sinergi berbagai stakeholder dalam upaya pengendalian inflasi daerah. Salah satu daerah yang mendapatkan perhatian khusus adalah Kabupaten Badung. Daerah pariwisata lumbung dollar ini menjadi barometer baru untuk nantinya menjadi tolak ukur inflasi di Bali.

Hal itu diungkapkan Rai Wirajaya dalam acara FGD (Focus Group Discussion) Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung yang digelar di Harris Hotel Riverview Kuta, Kabupaten Badung pada Jumat 12 Mei 2023.

Dalam acara FGD ini selain Rai Wirajaya, hadir sebagai pembicara yakni Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari, Kabag Perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosyawati mewakili Bupati Badung, dan akademisi Dr. I Gusti Ayu Diah Yuniti. FGD dihadiri berbagai pihak mulai dari perangkat desa, pihak Bumdes,, perwakilan dinas terkait di Pemkab Badung, dunia industri hingga para pelaku UMKM dan masyarakata umum.

Dari hasil FGD Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Badung dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama adalah memperkuat sinergi komunikasi. Kedua, memperkuat ketersediaan data pangan untuk mendukung perumusan kebijakan pengendalian inflasi.

Ketiga, memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan yang terakhir adalah memperkuat ketahanan pangan domestik melalui program-program implementasi program lumbung pangan dan perluasan kerjasama antar daerah.

Terkait FGD Pengendalian Inflasi Daerah di Kabupaten Barang, Anggota Komisi XI DPR RI I Gusti Agung Rai Wirajaya menyampaikan pihaknya mulai membuat barometer baru untuk nantinya menjadi tolak ukur inflasi di Bali. Tidak hanya di Denpasar dan Buleleng saja yang menjadi tolak ukur nantinya, tetapi juga Badung dan Tabanan, mengingat Badung merupakan daerah pariwisata dan Tabanan merupakan lumbung beras. Dan perluasan barometer ini juga sudah seusai dengan arahan Presiden Joko Widodo, mengingat masing-masing kabupaten memiliki ciri khas tersendiri.

“Karena kami melihat sekarang membuat barometer baru juga. Tidak saja Denpasar sama Buleleng untuk tolak ukur sebagai inflasi di Bali, tapi kita akan menambah Badung dan Tabanan karena Badung banyak pariwisatanya, Tabanan adalah lumbung beras dan lumbung pangan sehingga kita tidak jadi dalam pengukuran, tidak sebagai sampel saja. Tapi dengan arahannya Bapak Presiden bahwa kabupaten itu diperluas dan diperbanyak untuk menilai, menghitung inflasi di masing-masing daerah. Karena masing-masing kabupaten ini memiliki ciri-ciri tersendiri dalam rangka menangani inflasi,” papar Rai Wirajaya lantas mengajak semua komponen mendukung Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dengan aktif Ikut mengendalikan inflasi.

 

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Dapil Bali ini menambahkanb di Bali nantinya ada rencana bersama BI, bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mungkin mengadakan cluster-cluster produk tertentu seperti produk pertanian atau pangan di masing-masing kabupaten dalam rangka menangani inflasi.

“Misalnya di Karangasem apa kita bisa cabai di sana. Kemudian di Tabanan sudah pasti lumbung beras, kemudian di Jembrana apakah daging sapi karena disitu ada karapan sapi, kerbau dan babi. Di Buleleng apa bisa bawang di sana tumbuh ataukah kebutuhan yang lain. Nah ini kita coba atur menatanya biar tidak ada kekurangan dan kita berusaha agar beras-beras, padi itu dikelola diolah di Bali,” ungkap wakil rakyat yang dikenal benar-benar merakyat, bersahaja dan rajin turun ke masyarakat ini.

Politisi PDI Perjuangan asal Peguyangan Denpasar ini menambahkan pihaknya akan menyarankan agar beras tersebut kembali dikelola atau diolah di Bali. “Kita akan menyarankan seperti yang sudah kami sering diskusikan bersama BI, bersama TPID, bagaimana beras ini terutama kembali dikelola, diolah di Bali. Tidak dipotong di Bali, tapi dibawa keluar, kemudian masuk ke sini, harganya sudah beda,” pungkas wakil rakyat yang sudah empat periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan rakyat Bali ini.

Sementara itu Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Bali Gusti Ayu Diah Utari menyampaikan hal senada. Ia menyebutkan Badung akan menjadi kota yang diukur inflasinya tahun depan. Diharapkan dengan dengan adanya acara FGD tersebut ada peningkatan kesadaran terkait dengan inflasi sehingga pengendaliannya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Bumdes, Perumda dan juga perbekel.

“Tahun depan Badung akan menjadi kota yang diukur inflasinya dan kami berharap dengan adanya acara ini ada awareness juga yang lebih luas terkait dengan inflasi sehingga pengendalian inflasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan Bumdes, kemudian juga perumda dan juga perbekel-perbekel juga ikut berpartisipasi untuk pengendalian inflasi,” ungkap Diah Utari.

Diah Utari juga memberikan apresiasinya kepada TPID Kabupaten Badung. Selain itu Koordinasi untuk pengendalian inflasi dengan BI dalam bentuk high level meeting, rapat koordinasi juga sudah dilakukan intensif dan Badung juga sudah mempunyai perumda. Perumda inilah yang diharapkan memainkan peran besar dalam mengendalikan inflasi. Terlebih lagi Perumda Badung telah memiliki mesin chas dan cold storage.

“Yang kita harapkan perumda Badung ini juga nanti bisa memainkan peran yang lebih besar lagi untuk pengendalian inflasi karena sekarang mereka punya mesin chas, terus punya cold storage. Nah kedua sarana ini di tempat lain seperti di DKI Jakarta sudah dimanfaatkan untuk melakukan pengendalian inflasi dengan membeli seperti cabai, bawang saat harga murah, kemudian disimpan dan nanti pas harga tinggi dikeluarkan, nah itu kan bisa mengendalikan inflasi. Kami harap Badung rasanya sudah mempersiapkan diri dengan baik untuk menjadi kota pengukuran inflasi,” paparnya.

Selanjutnya Kabag Perekonomian Setda Badung Anak Agung Sagung Rosyawati mewakili Bupati Badung menungkapkan pada tahun 2024 Kabupaten  Badung akan ditetapkan sebagai sampel perhitungan Indeks Harga Konsumen (IHK), sehingga mulai tahun 2024 angka inflasi Kabupaten  Badung  akan dihitung oleh BPS.

“Untuk itu, perlu dilakukan langkah antisipasi, upaya yang lebih fokus dan konkret dalam melakukan pengendalian inflasi. TPID  Badung agar melakukan evaluasi terhadap Roadmap (Peta Jalan) pengendalian inflasi tahun 2024,” papar Rosyawati.

Stakeholder TPID (perangkat daerah terkait, pemerintahan desa dan kelurahan) agar berpartisipasi  dalam pengendalian inflasi tersebut. Perangkat daerah terkait  diharpakan agar merancang dan mengimplementasikan kegiatan untuk mewujudkan 4K (Ketersediaan pasokan, Keterjangkauan harga, Kelancaran distribusi dan Komunikasi yang efektif).

Pemeritahan Desa diminta agar mengalokasikan anggaran APBDes untuk mendukung kegiatan pengendalian inflasi di desanya masing-masing.

“Pemerintah Desa dan Kelurahan agar melakukan komunikasi yang efektif, seperti melakukan  moral suasion kepada masyarakat untuk  melakukan belanja bijak dan menyampaikan upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan dan stabilitas harga,” pungkas Rosyawati.

Narasumber terakhir yakni akademisi Dr. I Gusti Ayu Diah Yuniti mendorong kembali penguatan sektor pertanian untuk salah satu supaya menekan inflasi. “Kalau satu produk komoditas pertanian harga naik akan merembet ke hal lainnya. Jadi kita perkuat pertanian untuk bisa menekan laju inflasi,” katanya.

Namun dikatakan maslah inflasi hal yang biasa terjadi dari tahun ke tahun. Pemerintah sudah banyak melakukan upaya salah satunya operasi pasar untuk menstabilkan harga tapi tetap masih ada inflasi.  “Memang butuh waktu dan kerja bersama mengurai benang kusut inflasi ini,” pungkasnya. (wid)