bupati

Buleleng (Metrobali.com)-
Secara nasional penurunan debit air melanda dibeberapa provinsi yang mengakibatkan kekeringan. Peristiwa yang acap kali terjadi setiap tahun ini juga melanda Kabupaten Buleleng. Menyikapi persoalan ini, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng, melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Buleleng bekerjasama dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Buleleng melakukan pemetaan yang berpotensi mengalami kekurangan air bersih. Terbukti pada Sabtu (1/8) lali, pihak BPBD mengirimkan air ke Desa Julah, Kecamatan Tejakula, Buleleng sebanyak 5000 liter untuk mengantisipasi kekurangan pasokan air bersih yang ada di desa tersebut.
Kepala BPBD Buleleng I Ketut Yasa,ST, Minggu (2/8) mengatakan pola kerja sama dan terkoordinasi antara pihak pemerintahan desa dengan pihak BPBD dan PDAM terjalin dengan baik dalam mengatasi kekurangan air. Artinya apabila di desa yang bersangkutan mengalami kekurangan air bersih diharapkan pihak pemerintah desa memberikan laporan ke BPBD maupun PDAM.”Pihak kami di BPBD dan PDAM siap melakukan pengiriman air bersih ke desa yang mengalami kekurangan air bersih. Kami sudah siapkan mobil tangki untuk pengiriman air ke daerah yang mengalami kekurangan air,” terang Ketut Yasa.
Sementara itu pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Direktur Utama PDAM Buleleng, Made Lestariana. Menurutnya penurunan debit air di Buleleng berkisar 15 persen dan hal ini sudah bisa ditangani.”Krisis air melanda hampir di semua daerah, sehingga akan terjadi gangguan pelayanan pada waktu beban puncak pemakaian pada sore hari” ujarnya.
Untuk mengantisipasi krisis air ini, kata Lestariana dihimbau kepada daerah layanan PDAM untuk melakukan penampungan ketika air masih mengalir. “Sedangkan untuk daerah diluar layanan PDAM, pihak kami selalu siap untuk membantu pihak BPBD dalam hal pengiriman air bersih yang dilanda kekurangan air bersih” tandasnya.
Persoalan air ini tampaknya menarik perhatian yang serius dari Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana. Terbukti dengan tegas ia mengingatkan kepada pihak BPBD dan PDAM agar lebih merespon aktif dengan melakukan pemantauan ke desa-desa yang sudah dipetakan.”Kami tidak ingin masalah air ini menjadi polemik yang besar. Untuk itu daerah dan desa yang sudah dipetakan agar dilakukan pemantauan secara langsung. Sehingga kalau ada persoalan sudah bisa ditangani tanpa menimbulkan persoalan yang baru” tandasnya. GS-MB
Baca Juga :
Pemerintah-DPR Sepakati RUU Migas Selesai 2015