Mangupura (Metrobali.com)-

Badung sebagai salah satu daerah tujuan wisata, merupakan episentrum pariwisata Bali, ini dikarenakan 75 persen potensi pariwisata Bali terpusat di Badung. Tidak saja sebagai pusat akomodasi pariwisata, Kabupaten Badung juga memiliki potensi obyek dan daya tarik wisata termasuk atraksi wisata yang sangat lengkap. Oleh karenanya Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Provinsi Bali memandang penting untuk membangun sinergi dan komunikasi yang intens dengan pemerintah kabupaten badung.
           Demikian diungkapkan Ketua GIPI Bali IB Ngurah Wijaya saat tatap muka jajaran GIPI Bali dengan Bupati Badung A.A. Gde Agung di Puspem Badung, Kamis (1/3). Turut hadir pada kesempatan itu Ketua ASITA Bali Bagus Sudibya, Ketua PHRI Badung Gst. Ngr Rai Surya Wijaya, Sekda Badung Kompyang R. Swandika, Kadis Pariwisata Cok Raka Darmawan beserta instansi terkait, Ketua Komisi B DPRD Badung I Made Sumerta, pengelola obyek wisata Uluwatu, Sangeh, Taman Ayun.

Sementara itu Ketua ASITA Bali Bagus Sudibya menekankan, dalam rangka membangun pariwisata yang berkelanjutan, pentingnya membangun link antara pariwisata dengan pertanian, peternakan maupun industri kecil termasuk UKM sehingga diharapkan dapat mengangkat ekonomi masyarakat di desa.

Disamping itu Bagus Sudibya juga menyarankan agar Badung mulai melakukan kajian baik terhadap carring capacity termasuk pengembangan pariwisata di badung utara seberapa besar kawasan badung utara dapat terbangun untuk menunjang pariwisata dengan tetap memperhatikan fungsi kawasannya sebagai kawasan konservasi.

Selain itu Bagus Sudibia juga mengungkapkan terkait dengan kenaikan retribusi karcis masuk pada obyek wisata di badung yang walaupun nilainya tidak begitu besar namun karena sudah membuat kontrak dengan patner kerjanya maka hal ini berpotensi menimbulkan kerugian dari sisi perhitungan bisnis. Namun demikian ASITA siap mendukung kebijakan Pemkab Badung dalam mengembangkan pariwisata Badung Utara dengan merancang paker tour di obyek wisata Badung Utara.

Menanggapi berbagai masukan dari stakeholder pariwisata tersebut, Bupati Gde Agung menyatakan bahwa dalam rangka pembangunan pariwisata berkelanjutan pihaknya senantiasa membuka diri untuk membangun sinergi dan komunikasi dalam kerangka untuk menerima masukan dari segenap penggiat pariwisata/stakeholder pariwisata Badung dan Bali umumnya.

Bahkan pihaknya sudah mengagendakan untuk mengadakan tatap muka/gathering secara rutin dan berkelanjutan dengan pelaku pariwisata setiap triwulan. Bahkan untuk bulan Maret ini telah dirancang sebuah tema yang komperhensip dengan cakupan peserta dari pelaku pariwisata tidak hanya Badung bila memungkinkan stakeholder pariwisata Bali.

Selanjutnya berkenaan dengan upaya untuk membangun sinergi antara sektor pertanian dengan pariwisata, dikatakannya bahwa usulan ini amat sangat sejalan dengan tema pembangunan kabupaten Badung yakni penguatan sinergitas dan konektivitas potensi ekonomi yaitu pertanian dalam arti luas, industri kecil dan kerajinan dengan priwisata dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.

Sementara berkenaan dengan kenaikan tarif obyek, ini merupakan produk bersama antara eksekutif dan legislatif dan tentunya mekanisme perancagannya selain diawali dengan study komparasi dengan obyek wisata lainnya juga sudah melalui tahapan esistensi dengan Kementerian Keuangan sehingga pelaksanaanya hendaknya mendapat dukungan dari semua pihak.

Namun demikian bupati Gde Agung juga menekankan kenaikan tarif ini harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan baik dari segi kebersihan toiletnya termasuk tidak melakukan pungutan biaya untuk sewa toilet, sewa pakaian untuk masuk obyek serta sewa pemandu wisata lokal di masing-masing obyek wisata. Sehingga kenaikan tarif ini betul-betul dibarengi peningkatan pelayanan serta kemudahan-kemudahan memasuki obyek wisata.

Dalam hal ini pengelola obyek wisata di Badung yakni Bendesa Adat Pecatu I Ketut Murdana sebagai pengelola obyek wisata Uluwatu dan I Made Sumohon selaku pengelola Sangeh juga sangat mendukung kebijakan kenaikan retribusi tersebut. Hal ini sangat dirasakan, karena dapat melakukan pembenahan termasuk meningkatkan layanan obyak wisata. MB1