Denpasar (Metrobali.com)-

Politisi PDIP I Made Arjaya menengarai ada upaya pengerdilan PDIP terkait mencuatnya pemberitaan para bupati dari partai berlambang banteng gemuk itu yang diduga terlibat korupsi.

“Selaku kader partai, saya melihat ada upaya pengkerdilan entah yang main pihak internal atau eksternal dengan menarget kader-kader yang ada. Ada oknum yang memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan tertentu,” kata Ketua Komisi I DPRD Provinsi Bali itu di Denpasar, Minggu (23/6).

Politisi asal Sanur, Denpasar, itu mengungkapkan dari kejadian dan pemberitaan yang berkembang akhir-akhir ini, kental terlihat posisi hukum dimainkan untuk kepentingan politik.

“Hukum dipakai bermain, posisi hukum dimainkan untuk tujuan tertentu, yakni pengerdilan PDIP dan juga perebutan posisi teratas di Dewan Pimpinan Daerah PDIP Bali. Apalagi ada wacana yang menyebutkan Kongres PDIP akan dipercepat sebelum Pemilu 2014,” ujarnya.

Arjaya berpendapat dengan bupati dari PDIP yang potensial dikaitkan terlibat kasus korupsi, maka akan meringankan persaingan oknum partai yang ingin maju menjadi Ketua DPD PDIP Bali. “Kental nuansanya memainkan hukum untuk kepentingan tertentu,” katanya.

Ia mengatakan kalau memang ternyata secara pribadi, bupati itu tersangkut dengan hukum, tidak masalah diperiksa oleh pihak kejaksaan, tetapi jangan dibiarkan jadi “bola liar” di media.

“Kami di Komisi I DPRD Bali berencana memanggil Kejati Bali pada 27 Juni mendatang untuk menanyakan benar atau tidak dugaan korupsi tersebut agar tak terus-terusan menjadi bola liar,” katanya.

Baginya permainan politik semacam ini sangat dangkal dan tidak cantik. “Okelah ini bagian dari strategi politik tetapi saya tidak mau ini dijadikan sebagai intrik yang licik,” ucapnya.

Arjaya berpandangan PDIP tetap harus diselamatkan dari upaya-upaya pengkerdilan baik dari pihak internal maupun eksternal.

“PDIP harus berproses secara alamiah dan jangan untuk kepentingan kelompok atau orang tertentu lalu partai dirugikan,” ujarnya. INT-MB