Antara Perubahan Subsidi Listrik Dan 35.000 Megawatt

single-image

pembangkit listrik

Jakarta (Metrobali.com)-

Warga Ibu Kota dan sekitarnya pada masa liburan Lebaran kali ini dapat bernapas lega karena PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang menjamin pasokan listrik pada Idulfitri 1436 Hijriah aman.

“Beban puncak listrik Jakarta dan Tangerang yang dicapai saat Lebaran diperkirakan menurun daripada hari-hari normal sehingga pasokannya dipastikan aman,” kata General Manager PLN Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang Syamsul Huda di Jakarta, Rabu (15/7).

Ia mengatakan bahwa pemakaian listrik di dua wilayah tersebut memiliki keunikan jika dibandingkan dengan daerah lain karena penggunaan listrik secara besar terjadi pada siang hari, sedangkan di daerah lain kerap terjadi pada malam hari.

Kondisi tersebut, kata dia, terjadi akibat banyaknya industri di Jakarta dan Tangerang yang kerap beroperasi selama 24 jam.

“Menjelang Lebaran, banyak pekerja mengunjungi daerah asal mereka, ini membuat industri mengurangi dan bahkan berhenti produksi, sehingga listrik diperkirakan menurun hingga 50 persen,” katanya.

Penurunan pemakaian listrik itu merupakan kabar yang baik. Akan tetapi, bagaimana halnya dengan rencana pemerintah yang diberitakan akan mengubah pembagian dana subsidi listrik pada tahun 2016 sekitar Rp30 triliun menjadi bantuan langsung tunai untuk bidang listrik, pendidikan, dan sosial? “Nanti akan diberikan, baik diberikan tunjangan sekolah, tunjangan sosial, dan juga subsidi listrik,” kata Wakil Presiden RI Jusuf Kalla Jakarta, Selasa (14/7).

Menurut JK, pemerintah masih mempertimbangkan pemberian bantuan tersebut apakah secara langsung atau melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN).

Pertimbangan tersebut, kata Wapres, dilakukan agar dana subsidi tepat sasaran diberikan kepada warga kurang mampu.

“Bukan per orang, melainkan per keluarga yang memakai listrik. Hanya orang yang benar-benar tidak mampu membayar listrik yang diberikan subsidi. Itu kan dasar subsidi itu, tidak menyubsidi jumlah wattnya, tetapi orangnya yang tidak mampu,” kata Kalla.

Hasil efisiensi subsidi tersebut, lanjut Wapres, juga akan diberikan untuk pembangunan fasilitas listrik di Indonesia guna memenuhi kebutuhan listrik nasional.

Pemerintah Indonesia masa Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono telah memutuskan untuk menyalurkan subsidi listrik dengan mekanisme melalui PLN yang diberikan kepada pengguna listrik kapasitas maksimal 900 watt.

Senada dengan Jusuf Kalla, Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir mengemukakan bahwa pihaknya ingin agar subsidi terkait dengan listrik diberikan langsung kepada orang miskin melalui program kartu bagi orang miskin yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah.

Baca Juga :
Sektor Prioritas Pencarian Air Asia Ditambah

“Ke depan kami meminta pemerintah untuk memberikan subsidi dengan dibayar langsung oleh Pemerintah sesuai dengan jumlah orang miskin yang ada di data pemerintah,” kata Sofyan Basir usai mengikuti rapat tentang kelistrikan di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (14/7).

Dengan demikian, menurut Sofyan, pada tahun 2016 diharapkan subsidi listrik tidak melalui pihak PLN, tetapi dimasukkan langsung kepada kartu bagi orang miskin.

Bila hal itu diterapkan, kata dia, beban subsidi listrik dinilai dapat berkurang hingga sekitar Rp20 triliun–Rp30 triliun per tahun.

Selama ini, kata Dirut PLN Sofyan Basir, subsidi diberikan kepada pemakai listrik 450 watt dan 900 watt dinilai tidak efektif karena terbukti tidak mengena seluruhnya kepada orang miskin.

Sofyan mengingatkan bahwa jumlah orang miskin sesuai dengan data pemerintah adalah sekitar 15 juta orang. Akan tetapi, ada 44 juta orang yang memakai saluran listrik bersubsidi. “Ini tidak baik dan tidak mendidik bagi masyarakat,” katanya.

Ia mengungkapkan bahwa Wapres Jusuf Kalla meminta ide tersebut dapat dibahas secara mendalam.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akan mengkaji usulan Badan Anggaran DPR RI terkait dengan pemberian subsidi listrik pada tahun 2016 agar lebih tepat sasaran kepada masyarakat kurang mampu yang membutuhkan. “Kami hitung dan kaji dahulu apakah ide itu bisa dijalankan,” kata Menkeu di Jakarta, Selasa (7/7).

Badan Anggaran sebelumnya meminta adanya pemberian subsidi listrik yang lebih tepat sasaran, yang bisa diakomodasi dalam RAPBN 2016, karena selama ini realisasinya masih belum efektif menggapai masyarakat miskin.

Solusi yang ditawarkan Badan Anggaran adalah menurunkan jumlah rumah tangga miskin yang menerima subsidi listrik dengan daya 450 VA dan 900 VA serta tidak menaikkan tarif listrik bagi pengguna listrik kedua daya tersebut.

Saat ini, pemerintah telah memberikan subsidi listrik kepada 44,6 juta pelanggan rumah tangga yang terdiri dari 22,7 juta untuk pengguna 450 VA dan 21,9 juta bagi pengguna 900 VA. Padahal, tidak semuanya berhak mendapatkan subsidi tersebut.

Menkeu menyambut baik solusi Badan Anggaran. Namun, pemerintah masih harus membandingkan data jumlah penduduk miskin dan hampir miskin dengan data pelanggan listrik apabila ide tersebut ingin dijalankan.

Menurut dia, usulan ini bisa mewujudkan rasa keadilan dan penghematan anggaran, karena banyak pengguna 900 VA yang ternyata sudah tidak layak mendapatkan subsidi, seperti penghuni apartemen studio dan pemilik rumah toko.

Baca Juga :
KPU: islah partai harus terkait kepengurusan

Dalam APBN-P 2015, beban subsidi listrik diperkirakan mencapai Rp73,1 triliun atau mengalami peningkatan Rp4,4 triliun dari pagu dalam APBN sebesar Rp68,6 triliun karena adanya perubahan bauran energi serta perkiraan kekurangan subsidi listrik 2014.

Kesiapan 35.000 Megawatt Demikian paparan dari segi pemakai. Namun, bagaimana dari sisi pasokan? Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan bahwa proyek pembangunan pembangkit listrik yang tergabung dalam program 35.000 megawatt di berbagai daerah secara umum berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan.

“Dirut PLN Sofyan Basir melaporkan perkembangan yang ada sampai sekarang ‘on track’,” kata Sofyan Djalil usai mengikuti rapat tentang kelistrikan yang dipimpin Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (14/7).

Namun, menurut dia, memang ada sejumlah hambatan terkait dengan sengketa lahan di sejumlah titik seperti di daerah Halimun (Jawa Barat) yang diharapkan dapat segera diselesaikan.

Selain itu, kata dia, terkait dengan permasalahan grid atau jaringan listrik juga disebutkan berjalan sesuai dengan rencana. “Kelihatannya semua ‘on track’,” katanya.

Rapat yang dipimpin Wapres di Jakarta, Selasa siang itu selain Menko Perekonomian Sofyan Djalil, juga dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo.

Kemudian, jajaran menteri yang menghadiri rapat antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Selain itu, rapat tersebut juga dihadiri oleh Kepala Staf Kepresidenan Luhut Binsar Panjaitan dan Direktur Utama PLN Sofyan Basir.

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan bahwa pihaknya akan menyelesaikan masalah perizinan, yang menjadi salah satu hambatan pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt, dalam dua bulan.

“Sesudah Lebaran, akan ada pertemuan lebih teknis yang ditargetkan mencapai suatu ‘problem solving’. Diharapkan dalam satu atau dua bulan ke depan pemerintah daerah (pemda) menerbitkan rekomendasi mengenai penyelesaian hambatan perizinan di daerah,” katanya di Surabaya, Sabtu (11/7).

Ia menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan keputusan dari hasil rapat koordinasi antara pemerintah pusat dengan gubernur dan bupati yang berasal dari 16 provinsi dan juga kabupaten di seluruh Indonesia pada hari Kamis (9/7).

Baca Juga :
Rai Mantra : Tertib dan Jaga Kebersihan, Ciptakan Kenyamanan Bersembahyang

Sebagaimana diberitakan, perencanaan pembangunan lima sektor, yaitu galangan kapal, pembangkit listrik, sistem air bersih, telekomunikasi, dan sistem kereta api, akan dimajukan sebagai upaya mempercepat realisasi pembangunan pada tahun 2016.

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (13/7), mengatakan bahwa lima sektor itu dipilih lantaran realisasinya tergolong sulit sehingga perencanaannya dilakukan lebih awal.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Rachmat Gobel menyatakan optimistis daya saing industri nasional akan meningkat seiring dengan pemenuhan kebutuhan listrik nasional yang nantinya juga akan meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global.

“Produk perdagangan kita akan memiliki daya saing di pasar global bila industrinya berdaya saing. Industri akan berdaya saing jika kedua power tersebut kompetitif,” kata Rachmat dalam siaran persnya yang diterima di Jakarta, Senin (6/7).

Menurut Rachmat, keberhasilan mengelola sektor energi dipastikan menjadi kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Industri menjadi kuat bergantung pada dua power, yaitu electric power dan manpower.

Saat ini, kapasitas listrik terpasang nasional adalah 50.000 megawatt. Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla memproyeksikan penambahan 35.000 megawatt hingga 2019.

“Dengan penambahan 35.000 megawatt energi elektrifikasi hingga tahun 2019, sebagai prasyarat penting dalam pencapaian target peningkatan ekspor, saya yakin peningkatan ekspor 300 persen pada tahun 2019 bukan hanya jadi mimpi belaka, melainkan betul-betul akan bisa terwujud,” kata Rachmat.

Selain itu, pemerintah saat ini juga didorong untuk benar-benar serius dalam membangun jaringan guna mengaliri listrik di kawasan perbatasan dalam upaya mencegah ketergantungan pada pasokan listrik dari negara tetangga.

“Tugas pemerintah pusat untuk melakukan pembangunan dan memeratakan kesejahteraan,” kata Wakil Ketua MPR RI Oesman Sapta dalam rilis Humas MPR yang diterima di Jakarta, Rabu (15/7).

Oesman mengemukakan hal tersebut saat menyerap aspirasi masyarakat di Kota Pontianak yang merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Barat yang memiliki kawasan perbatasan dengan Malaysia.

Ia menyatakan bahwa dirinya paling benci dengan ketergantungan dan merasa prihatin bila masyarakat di perbatasan Indonesia-Malaysia yang berada di Kalimantan Barat membeli listrik dari Kuching, Malaysia.

Namun, Oesman menerima keadaan itu sebab negara belum mampu menyediakan listrik buat masyarakat di perbatasan.

Untuk itu, Wakil Ketua MPR memaparkan bahwa dalam hal soal pembangunan listrik harus dimiliki kecepatan dalam mencapai sasaran dengan berbagai terobosan. AN-MB

Bagikan :

Leave a Comment

Your email address will not be published.