Foto: Debat terbuka Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar, Sabtu (28/11/2020).

Denpasar (Metrobali.com)-

Pendapatan 16 pasar yang dikelola oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar disebutkan kalah saing dengan satu pasar di sebuah desa adat. Hal ini muncul dalam debat terbuka Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar pada Sabtu (28/11/2020) yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Denpasar.

Hal ini disoroti Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Gede Ngurah Ambara Putra-Made Bagus Kertha Negara (Amerta) saat memberikan pertanyaan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya-Wibawa) dalam sesi tanya jawab debat terbuka ini.

Persoalan pengelolaan pasar yang kembali mengemuka dalam debat tersebut juga menjadi sorotan publik dan tokoh masyarakat Denpasar. Profesionalisme dan keterbukaan pengelolaan 16 pasar yang dikelola PD Pasar Kota Denpasar pun dipertanyakan termasuk ada indikasi PD Pasar menjadi tempat menampung kepentingan politik pihak tertentu.

Tokoh masyarakat Kota Denpasar dan pengamat politik Made Arjaya berharap ke depan, agar PD Pasar dan PD Parkir harusnya tidak menjadi bacakan politik atau tempat mencari sesuatu bagi kader partai politik, melainkan seharusnya dibangun untuk kepentingan pembangunan Denpasar.

Pria yang juga kader PDI Perjuangan ini mengaku mengalami bagaimana perebutan dahulu PDI Perjuangan menguasai PD pasar dan PD parkir. “Itu saya tahu lah sejarahnya. Dari reformasi itu kan perubahannya. Jadi di era dulu itu memang menjadi bacakan-bacakan,” kata mantan Ketua Komisi I DPRD Bali itu kepada wartawan Metro Bali, Minggu (29/11/2020).

Tokoh masyarakat Denpasar Made Arjaya.

Namun dirinya berharap, nantinya PD Pasar dan PD Parkir ini tidak lagi menjadi bacakan atau sumber dana. Oleh karena itu, keberadaan manajemen PD Pasar dan PD Parkir ke depan harus diperbaiki dan masyarakat harus juga ikut untuk mengawasi.

Baginya, jika orang-orang yang ditempatkan oleh partai politik di sana tidak profesional, kemudian ada kebocoran dan lain sebagainya, tidak menghasilkan, maka keberadaan PD Pasar memang harus dievaluasi.

Partai politik harus memberi contoh bahwa kader-kader yang ditempatkan bisa profesional dan hasil yang didapatkan juga lebih dari yang dilakukan oleh masyarakat umum.

Arjaya pun menafsirkan pernyataan Calon Walikota Denpasar nomor urut 1 I Gusti Ngurah Jaya Negara yang menyebutkan bahwa pengelolaan 16 pasar  banyak menyerap tenaga kerja.

“Berkenaan dengan pasar perlu kami sampaikan pengelolaan pasar yang sekarang kita harapkan di pasar-pasar kita perhatikan sosial juga. Kita banyak menampung tenaga kerja,” terang Jaya Negara dalam debat menjawab pernyataan paslon Amerta mengenai dugaan kebocoran pendapatan pasar ini.

Mengenai jawaban Jaya Negara tersebut Arjaya menilai, yang disampaikan oleh Jaya Negara dalam debat tersebut dinilai olehnya sangat tulus dan jujur. Dari jawaban itu bagi Arjaya tersirat ada banyak kepentingan dalam pengelolaan pasar itu.

“Ya dari jawaban Pak Jaya Negara itu yang bisa kita tafsirkan. Bahwa banyak tenaga kerja dan lain sebagainya yang harus diurus oleh pasar. Artinya ya memang ada kepentingan kepentingan itu. Kan itu kan dari jawaban itu (Jaya Negara) karena sudah kadung teng (waktu habis),” kata Arjaya.

“Jadi kader-kader partai yang tidak punya pekerjaan kan banyak yang bekerja di pasar, banyak bekerja di PD Parkir. Nah apa itu salah satu bebannya sehingga mengurangi keuntungan pendapatan,” papar Arjaya.

Arjaya menilai, guna menyelesaikan persoalan tersebut, Jaya Negara yang saat ini masih menjabat sebagai Wakil Walikota Denpasar apakah benar kader PDI  Perjuangan mengambil bagian di sana.

“Nah ini harus dijelaskan, harus membuka data. Karena kalau tidak begitu, masyarakat akan  mencurigai. Jadi saya selaku orang yang mendukung PDI perjuangan ya memang kepala pasar, Direktur PD Parkir ya memang harus buka data,” imbuh politisi asal Sanur ini.

Mantan Calon Walikota Denpasar pada Pilwali Denpasar 2015 menegaskan, dengan dibukanya pendapatan PD Pasar, maka hal ini bisa menjadi rujukan baik Paslon Jaya-Wibawa maupun Amerta.

Jika Jaya-Wibawa yang menang dalam Pilkada/Pilwali Denpasar maka nantinya biar ada pembenahan. Sementara jika Paslon Amerta yang menang maka harus ada perubahan karena itu menjadi titik tolak dalam perjuangan visi dan misi paslon nomor 2 ini dalam debat.

Selain itu dengan adanya pembukaan data pendapatan PD Pasar, nantinya masyarakat bisa menilai di mana kesalahan pengelolaannya. Nantinya setelah data ini dibuka perlu juga disandingkan dengan data yang disebutkan Paslon Amerta bahwa ada satu pasar adat yang penghasilannya setahun mendekati 16 pasar yang dikelola oleh PD Pasar.

Dengan begitu, permasalahan PD Pasar ini nantinya tidak selalu menjadi bola panas dalam setiap perhelatan Pilkada. Dirinya berharap, ke depan siapapun yang terpilih untuk memimpin kota Denpasar maka jangan bebankan PD Pasar dan PD Parkir untuk menaruh orang-orang atau tim suksesnya di sana.

Seperti diketahui, debat calon walikota dan wakil walikota Denpasar berlangsung cukup panas. Hal itu disebabkan karena adanya dugaan kebocoran mengenai pengelolaan pasar yang diampu oleh Perusahaan Daerah (PD) Pasar Kota Denpasar.

Sebelumnya dalam debat terbuka Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar pada Sabtu (28/11/2020) Calon Wakil Walikota Denpasar nomor urut 2, Made Bagus Kertha Negara mengungkapkan, bahwa pihaknya telah turun ke beberapa pasar yang ada di Kota Denpasar.

Dari hasil tersebut, ditemukan bahwa PAD yang disumbangkan oleh pasar yang dikelola oleh Pemkot Denpasar sangat minim. Dari 16 pasar yang dikelola oleh Pemkot Denpasar, hanya berhasil menyetor dana sebesar Rp 300 juta per tahun ke kas daerah.

“Kami sempat turun ke pasar-pasar adat, di Renon, di Panjer, di Sanur sementara pasar adat yang sekecil itu saja bisa menyetorkan kurang lebih hampir sama Rp 300 juta per tahun. Nah bagaimana dengan pemerintah kota yang punya 16 pasar,” tanya Bagus Kertha Negara kepada Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya Wibawa) dalam sesi tanya jawab debat terbuka ini.

Pria yang akrab disapa Sting ini menilai, seharusnya dengan adanya pengelolaan 16 pasar, sebenarnya keberadaan uang di Kota Denpasar bisa berlimpah. “Tapi mungkin bapak-bapak berdua (Paslon 1) tidak tahu mungkin ada kebocoran yang sangat besar sekali di bawah,” tuduhnya.

Terkait pertanyaan paslon Amerta mengenai rendahnya pendapatan yang disetorkan 16 pasar dimaksud, Pasangan Calon (Paslon) Walikota dan Wakil Walikota Denpasar nomor urut 1, I Gusti Ngurah Jaya Negara-I Kadek Agus Arya Wibawa (Jaya Wibawa) tidak banyak memberikan penjelasan saat diberikan kesempatan menjawab pertanyaan Amerta.

Calon Walikota Denpasar nomor urut 1 I Gusti Ngurah Jaya Negara hanya menyebutkan bahwa pengelolaan 16 pasar tersebut memperhatikan tujuan sosial salah satunya banyak menyerap tenaga kerja.

“Berkenan dengan pasar perlu kami sampaikan pengelolaan pasar yang sekarang kita sekarang harapkan di pasar-pasar kita perhatikan sosial juga. Kita banyak menampung tenaga kerja,” terang Jaya Negara. (dan)