Erwin Usman

Denpasar (Metrobali.com)-

Ratusan aktivis 98 tengah berkumpul di Bali. Mereka bermaksud menggelar pertemuan untuk mengontrol jalannya pemerintahan Joko Widodo. Pada kesempatan itu, mereka juga menyampaikan kecamannya terhadap keputusan DPR RI yang memutus pemilihan kepala daerah kembali kepada DPRD.

Ketua Panitia Pertemuan Aktivis 98, Erwin Usman menilai keputusan itu sebagai langkah kemunduran demokrasi di Indonesia. “Sejauh ini sudah ada pandangan masing-masing wilayah bahwa ini adalah kemunduran demokrasi,” kata Erwin, Jumat (26/9).

Masalah ini, ia melanjutkan, akan menjadi agenda pembahasan dalam pertemuan yang rencananya akan dibuka presiden terpilih Joko Widodo. Mayoritas aktivis yang hadir, kata dia, hampir seluruhnya menyatakan kecaman atas keputusan tersebut, termasuk kepada tokoh dan partai politik yang mendorong pilkada tak langsung.

Menurut dia, keputusan tersebut melenceng dari agenda reformasi yang digaungkan pada tahun 1998 silam. Erwin berjanji para aktivis akan melakukan perlawanan terhadap agenda yang menghadang kemajuan reformasi.

“Kita akan berjuang mengembalikan hak politik rakyat. Keputusan itu akan kita bahas strateginya untuk menghadapinya,” papar Erwin. Menurut dia, keputusan yang diambil wakil rakyat merupakan dagelan politik yang mengembalikan sistem pemerintahan ala Orde Baru. JAK-MB 

Baca Juga :
Mantapkan Pelaksanaan Tugas Tim Saber Pungli, Pemprov Bali Gelar Forum Group Disscusion