jokowi prabowo

Medan (Metyrobali.com)-

Konsep dan program dalam penegakan hukum yang disampaikan dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden dinilai belum menyentuh permasalahan utama yakni rasa keadilan hukum.

Dalam dialog yang dilaksanakan salah satu stasiun radio di Medan, Kamis (19/6), pakar hukum Universitas Sumatera Utara (USU) Dr Mahmud Mulyadi mengatakan, dalam debat yang ditayangkan sejumlah stasiun televisi nasional, dua pasangan capres-cawapres itu membahas tentang kepastian hukum.

Secara konseptual, isu tersebut cukup positif karena dapat mengisyaratkan jika dua pasangan capres-cawapres itu menunjukkan komitmen dalam penegakan hukum.

Namun, kebutuhan utama rakyat bukan sekadar penegak dan kepastian hukum, melainkan adanya rasa keadilan hukum dengan memberlakukan sanksi dan sikap yang sama terhadap semua pihak.

Jika hanya mengutamakan aspek penegakan dan kepastian hukum semata, tidak tertutup kemungkinan proses yang dijalankan justru dimanfaatkan untuk kepentingan penguasa dan kelompoknya.

“Bisa saja ada kepastian hukum, tetapi mengabaikan rasa keadilan masyarakat,” ucapnya.

Tim pemenangan Jokowi-JK Brilian Moktar mengatakan, nilai keadilan tersebut sangat nisbi karena tergantung dari penilaian masing-masing.

Namun, substansi dari penegakan hukum yang ditawarkan Jokowi-JK adalah penegakan hukum tanpa pandang bulu dan adanya kesamaan kedudukan seluruh elemen bangsa di hadapan hukum.

Selama ini, cukup banyak kekecewaan masyarakat terhadap penegakan hukum karena prosesnya dinilai tidak adil dan pilih bulu.

“Ada politisi dan pejabat yang sudah menjadi tersangka, tetapi tidak juga ditahan,” tutur anggota DPRD Sumut itu.

Sementara itu, tin pemenangan Prabowo-Hatta Effendi Syahputra mengatakan, realisasi penegakan dan kepastian hukum sangat tergantung dari kepemimpinan yang dijalankan.

Secara umum, visi dan misi yang disampaikan kedua pasangan capres/cawapres tersebut sangat bagus untuk memperbaiki kondisi bangsa.

Tetapi, realisasi visi dan misi tersebut sangat membutuhkan kemampuan pemimpin yang kuat untuk pelaksanaannya dapat dijalankan secara konsisten.

“Sebagai mantan komandan pasukan khusus, Prabowo sangat indenpenden dan tidak mudah diintervensi terhadap sesuatu yang diyakini kebenarannya,” ujar Ketua DPW Persatuan Indonesia (Perindo) Sumut.

Pilpres 9 Juli 2014 diikuti dua pasangan calon yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (nomor urut 1) yang didukung Partai Gerindra, Partai Golkar, PPP, PKS, PBB, dan PAN.

Sedangkan kandidiat lain Joko Widodo-Jusu Kalla (nomor urut2 ) didukung PDI Perjuangan, PKB, Partai NasDem, Hanura dan PKPI. AN-MB