Jakarta (Metrobali.com)-

Kebebasan pers dan keberlangsungan demokrasi di Indonesia telah menjadi acuan negara-negara di Asia Tenggara, salah satunya Myanmar yang sedang melakukan reformasi untuk perlindungan kebebasan berpendapat, kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Eko Maryadi.

“Indonesia banyak membantu Myanmar dalam usaha mereka untuk melangsungkan kebebasan pers, banyak tatanan dalam Undang-Undang pers kita yang ‘dicontek’ mereka,” kata Eko dalam diskusi kebebasan pers di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta, Rabu (29/5).

Tatanan Undang-undang pers di Indonesia seperti yang tercantum dalam UU No 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik, kata Eko, menjadi acuan untuk menyelanggarakan pers yang lebih independen dan beretika di Myanmar.

Myanmar, negara berpopulasi sekitar 50 juta jiwa, sempat dikenal dengan aturan sensor pemberitaan media yang sangat ketat, terutama sejak adanya kudeta militer pada 1962. Jurnalis dilarang menulis berita yang dianggap dapat mengancam perdamaian dan stabilitas negara, atau menentang konstitusi.

Eko mengatakan untuk menyelanggarakan pers yang lebih baik, Myanmar juga sudah mengirimkan 30 perwakilannya untuk mempelajari UU pers Indonesia.

“Undang-undang No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran juga menjadi refrensi Myanmar untuk meningkatkan kebebasan pers,” ujarnya.

Pers Indonesia juga menyambut baik inisatif Myanmar. Salah satu tokoh pers Indonesia, Bambang Harymurti, ujar Eko, bersedia membagi ilmu dan pengalamannya sebagai staf ahli di organsiasi yang dibentuk khusus kedua negara untuk mengembangkan pers.

“Kemajuan di Indonesia sudah dilihat oleh negara lain, walau sekarang memang Indonesia juga masih perlu berbenah,” kata Eko.

Hal itu disampaikan Eko pada diskusi kebebasan pers yang diselenggarakan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Sebelum diskusi itu diputar film “A Mighty Heart” yang mengisahkan kehidupan jurnalis asal AS di Pakistan yang tengah dilanda konflik.

Atase Pers Kedutaan Besar Amerika Serikat Troy E. Pederson saat membuka pemutaran film, mengatakan kebebasan pers pada konteks negara berdemokrasi merupakan hal yang penting.

Kebebasan pers ini juga mejadi tantangan untuk semua pihak terkait dalam menjaga kebebasan berekspresi yang berada pada koridor etika jurnalistik.

“Menjadi pengalaman yang baik untuk kita dalam menghadapi tantangan tantangan dalam kebebasan pers,” kata dia. INT-MB