Foto: Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Jakarta (Metrobali.com)-

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menegaskan akan terus menguak kebenaran, sekaligus melawan kebohongan dan tuduhan keji KSP Moeldoko dan kubunya terhadap Partai Demokrat.

Hal itu disampaikan AHY dalam keterangan pers, Senin (29/3/2021) merespon pernyataan KSP Meoldoko yang sebelumnya ditetapkan sebagai Ketua Umum Demokrat versi Kongres Luas Biasa (KLB) yang dianggap ilegal di Sumatra Utara.

Kami tidak takut, dan berjanji untuk terus melawan kebohongan dan kezaliman semacam ini. Justru, kami akan semakin solid, semakin kuat, dan tentu semakin siap.  BERSAMA RAKYAT, SELAMATKAN DEMOKRASI DI INDONESIA,” tegas AHY.

Merespons manuver politik yang dilakukan oleh kubu KSP Moeldoko terkait konferensi pers di Hambalang, dan pernyataan KSP Moeldoko di akun media sosialnya, AHY memberikan sejumlah penjelasan.

Pertama, ada upaya dari kubu KSP Moeldoko untuk mendegradasi Partai Demokrat dengan mengangkat isu Hambalang, setelah kubu KSP Moeldoko tidak mampu menunjukkan legalitas penyelenggara-an KLB, yang nyata-nyata adalah perbuatan melawan hukum.

Kedua, ada upaya KSP Moeldoko untuk mendiskreditkan Partai Demokrat dengan isu pertentangan ideologi menuju Pemilu 2024. “Kami semua bertanya: Pertentangan ideologi seperti apa yang KSP Moeldoko maksudkan?,” tanya AHY.

Ditegaskan, KSP Moeldoko harus menjawab pertanyaan mendasar ini, agar tidak menyulut kemarahan kader dan simpatisan Partai Demokrat yang semakin besar.

“Kami berkesimpulan, upaya-upaya KSP Moeldoko dan kubunya untuk membangun citra buruk Partai Demokrat, dengan berbagai cara ini, bertujuan agar KSP Moeldoko mendapatkan pembenaran untuk tampil sebagai penyelamat,” kata AHY.

“Ini adalah lagu lama, yang mudah sebenarnya, dan makin menunjukkan bahwa KSP Moeldoko dan ge-rombolannya, tidak punya alasan yang fundamental, dan telah ke-luar dari akal sehat,” sambung putra sulung predisen ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Baca Juga :
Gubernur Koster Ikuti Penandatanganan 982 Paket Kontrak Tender/Seleksi Dini Kemen PUPR

AHY juga merespon apa yang disampaikan oleh para pelaku Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD)  yang terus mendiskreditkan Partai Demokrat dan kader-kadernya. Pertama, bagi AHY pernyataan yang mendiskreditkan Partai Demokrat ter-sebut tidak memiliki kebenaran dan tidak akurat, juga tidak ada kaitannya dengan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan PD.

“Justru yang menjadi perhatian masyarakat luas saat ini adalah gerakan KLB yang melawan hukum itu sendiri, yang justru tidak bisa dijelaskan, dan tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh para pelaku GPK-PD,” ujar AHY.

Menyangkut isu-isu yang berkaitan dengan Partai Demokrat di masa lalu, termasuk kasus-kasus hukum yang mengait kepada sejumlah kader Partai Demokrat waktu itu, telah dilakukan penegakan hukum secara kredibel; dan sebagai konsekuensinya, ada sejumlah oknum mantan kader yang telah mendapatkan sanksi hukum.

“Dalam proses itu, perlu kami jelaskan, meskipun kepala pemerinta-han saat itu berasal dari Partai Demokrat, dan Partai Demokrat juga berada dalam pemerintahan, proses penegakan hukum tersebut di-hormati dan tidak ada intervensi yang dilakukan,” terang AHY.

Dengan demikian, papar AHY, permasalahan penegakan hukum yang sudah selesai itu, sangat ti-dak relevan kalau diangkat-angkat lagi, apalagi secara politik. Justru pada 7 tahun terakhir ini, Partai Demokrat terus melakukan konsolidasi dan pembenahan internal partai, termasuk tindakan pencegahan atas penyimpangan atau pelanggaran hukum.

“Tindakan konsolidasi dan pembenahan ini, yang kami jalankan secara serius, telah menunjukkan hasil yang nyata,” tegas AHY.

Kedua, terkait tudingan KSP Moeldoko bahwa ada tarikan ideologis di tubuh Partai Demokrat. Kami tegaskan, bahwa ideologi Partai Demokrat adalah Pancasila. Partai Demokrat juga menjunjung ting-gi kebhinekaan atau pluralisme. “Ini sudah final. Harga mati, dan tidak bisa ditawar-tawar lag,” tegas AHY lagi.

Baca Juga :
Nia dan Ardi Bakrie konsumsi sabu sejak lima bulan lalu

Sekali lagi, sebut AHY, KSP Moeldoko harus menjelaskan apa yang dimaksud dengan ‘tarikan ideologis’ di Partai Demokrat. Jika yang KSP Moeldoko maksudkan adalah masalah radikalisme; justru Partai Demokrat, dengan asas Nasionalis-Religius, menolak deologi radikal tumbuh-berkembang di Indonesia. Tidak ada ruang bagi ideologi radikal (baik kiri, maupun kanan) di tubuh Partai De-mokrat.

Partai Demokrat juga konsisten, lantang menolak eksploita-si politik identitas, termasuk upaya-upaya membenturkan antara Pancasila dengan agama tertentu; yang itu semua hanya akan me-mecah belah bangsa. Gubernur Aceh dan Gubernur Papua, yang merupakan kader utama Partai Demokrat, menjadi contoh konkret, bagaimana implementasi Pancasila dan kebhinekaan dalam organisasi Partai Demokrat.

“Pada saatnya, kader-kader utama Partai Demokrat dari beragam identitas bisa menjelaskan kepada publik, bahwa isu pertentangan ideologi dalam tubuh Partai Demokrat adalah fitnah, hoax, dan tuduhan yang keji. KSP Moeldoko harus bertanggung jawab atas pernyataannya kemarin,” ungkap AHY.

Karena pernyataan KSP Moeldoko ini menyakiti perasaan para penggagas dan pendiri, serta seluruh kader dan konstituen Partai Demokrat dimanapun berada. “Tentu saja, kami tidak bisa menerima segala bentuk upaya pembusukan terhadap integritas, prinsip, dan nilai-nilai yang Partai Demokrat perjuangkan selama ini,” kata AHY.

“Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Mo-eldoko? Saya ulangi, Kami juga patut bertanya, apa sebenarnya ideologi yang dianut oleh KSP Moeldoko? Apakah ideologi yang sifatnya memecah belah, melalui fitnah keji, yang tidak bertanggung-jawab? Tolong dijawab,” pungkas AHY. (wid)