Foto: Anggota Komisi II DPR RI Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra).

Denpasar (Metrobali.com)-

Anggota DPR RI Dapil Bali, Anak Agung Bagus Adhi Mahendra Putra (Amatra) menegaskan dalam menyambut anggaran 2024, Pemerintah Provinsi Bali harus mulai melobi dan melakukan pendekatan kepada Pemerintah Pusat untuk memohon bantuan dana untuk subak dan desa adat serta penguatan dan kemajuan kebudayaan desa adat dan subak.

Sebab hal tersebut dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali dimana subak telah diakui bersama kearifan lokal lainnya di Bali yakni desa adat dan bisa mendapatkan bantuan dana dari pemerintah pusat.

“Kita mohon tahun ini, ajukan saja Rp. 2 triliun dulu ke pusat untuk bantuan dana subak dan desa adat. Memang saatnya pusat harus memberikan perhatian kepada Bali terkait dengan penguatan dan kemajuan kebudayaan desa adat dan subak. Kalau pemerintah pusat tidak mau, Bali ini semakin turun dari grade kunjungan wisatawan. Sekarang Bali sudah grade kedua,” beber Adhi Mahendra Putra belum lama ini.

Anggota Fraksi Golkar DPR RI itu menambahkan bahwa kegiatan pangan di Bali perlu untuk di dorong yakni bagaimana pemberdayaan petani di dalam mengelola dan menghasilkan pangan tersebut. Jadi kepastian yang harus diwujudkan adalah bagaimana petani mendapatkan suatu harapan kesejahteraan di dalam pekerjaan yang mereka lakukan sebagai seorang petani.

Sementara terkait dengan keberadaan sawah di Bali, Adhi Mahendra Putra mengungkapkan, dengan minimnya serapan hasil pertanian di Bali yang oleh kebijakan pemerintah pada akhirnya membuat petani-petani di Bali menjual tebasan.

“Dengan petani kita menjual gabah saja belum cukup kesejahteraannya, apalagi dia menjual tebasan, lagi berkurang kesejahteraannya ini,” ujar politisi Golkar asal Jero Kawan, Kerobokan, Badung ini.

Oleh karena itu Adhi Mahendra Putra menekankan pentingnya mendorong pemerintah untuk hadir lebih banyak lagi di bidang pemberdayaan petani, selain juga membeli hasil panen para petani atau memberikan bantuan dana kepada subak sehingga bisa membeli hasil panen anggotanya.

Kemudian dari beras yang dihasilkan oleh subak-subak tersebut pemerintah didorong dalam kebijakannya agar hotel, restauran dan akomodasi pariwisata lainnya bisa membeli hasil-hasil subak tersebut.

“Kalau ini dilakukan saya yakin akan geliat masyarakat di bidang penggerakan pertanian ini akan lebih besar. Kalau kehadiran kita tidak maksimal terhadap subak ini, alih fungsi lahan yang sekarang, 700 hektar per tahun, ini setiap tahun akan meningkat. Makanya kebijakan itu perlu,” harap wakil rakyat berhati mulia, gemar berbagi dan dikenal dengan spirit perjuangan “Amanah, Merakyat, Peduli” (AMP) dan Kita Tidak Sedarah Tapi Kita Searah” ini.

“Jangan hanya kita melindungi lahan sawahnya tetap abadi, tapi bagaimana menciptakan sawah yang abadi petani sejahtera. Itu yang harus diwujudkan,” sambungnya.

Selain itu juga Adhi Mahendra Putra menekankan pentingnya memberikan subsidi pasca panen kepada para petani sehingga ada rangsangan kegiatan petani yang harus dilakukan. Jika ini bisa digerakkan secara massif maka akan muncul merek-merek beras yang berisikan label subak masing-masing.

“Ini yang harus kita dorong betul. Sehingga ketersediaan pangan kita jelas asalnya dari mana. Kemudian potensi nya ada di mana. Itu yang harus dilakukan. Kalau ini tergerak dengan massif saya yakin Bali ini menjadi lumbung pangan Indonesia Timur,” tutur wakil rakyat yang sudah dua periode mengabdi di DPR RI memperjuangkan kepentingan Bali ini dan tercatat sukses mengawal dan memperjuangkan lahirnya Undang-Undang Provinsi Bali ini.

Oleh karena itu, kata Adhi Mahendra Putra yang juga Ketua Harian Depinas SOKSI dan Ketua Depidar SOKSI Bali ini, disinilah pentingnya kehadiran pemerintah pusat dalam memberikan penguatan dana kepada desa adat dan subak. Dengan demikian akan ada upaya-upaya penguatan kebudayaan melalui desa adat dan subak.

“Inilah yang harus kita wujudkan di dalam memajukan Bali sebagai daerah pariwisata berkelanjutan. Ini harus kita dorong, sejalan dengan apa yang kita harapkan. Mudah-mudahan di 2024 bisa kita peroleh bantuan dana pusat ini. Kita harus kerja bersama, kerja bareng,” tuturnya seraya menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk menguatkan kelembagaan subak di Bali yang juga menjadi kearifan lokal kebanggaan Bali. (wid)