Jakarta, (Metrobali.com)

Menanggapi laporan dari media Inggris yang mengungkapkan keterlibatan pemerintah Inggris dalam pembunuhan massal yang terjadi di Indonesia selama 1965-1966, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mengatakan:

“Terkuaknya dokumen black propaganda Inggris adalah contoh betapa masih ada begitu banyak fakta yang masih tersedia dari tragedi 1965. Fakta ini menganulir argumen pemerintah bahwa tragedi tersebut tak mungkin lagi diusut karena jangka waktu yg telah lama dan bukti yang telah hilang.”

“Fakta dari media Inggris itu sangat berharga untuk bangsa Indonesia mengetahui masa silamnya yang kelam. Jika ada kemauan pemerintah untuk menyelesaikannya, termasuk melalui proses rekonsiliasi, maka fakta itu akan sangat menyumbang besar bagi pencarian kebenaran sejarah masa lalu Indonesia, terutama dalam tragedi 1965-1966.”

“Sayangnya, berbagai pelanggaran hak asasi manusia serius, termasuk pembunuhan di luar hukum, penghilangan paksa, penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya, pemerkosaan dan kejahatan kriminal seksual lainnya, yang terjadi pada tahun 1965-1966 belum ditangani secara memadai.”

“Presiden Joko Widodo yang mulai menjabat pada bulan Oktober 2014, dalam kampanyenya berjanji untuk meningkatkan penghormatan terhadap HAM, termasuk untuk menangani semua pelanggaran HAM berat di masa lalu melalui sistem peradilan guna mengakhiri impunitas. Itu termasuk Tragedi 1965.”

“Kami mendesak Presiden Jokowi untuk merealisasikan janjinya itu dan membuka kembali investigasi terhadap Tragedi 1965 untuk menjamin akuntabilitas dan rasa keadilan kepada para penyintas.” (RED-MB)