Buleleng, (Metrobali.com)

Wakil Bupati (Wabup) Buleleng Gede Supriatna mendukung penuh Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di tiap satuan pendidikan sebagai upaya preventif mengurangi resiko bencana yang dapat terjadi di lingkungan sekolah.

Hal itu diungkapkan Wabup Supriatna saat menerima audiensi dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bali, dan Yayasan Plan Internasional Indonesia diruang kerjanya, Senin (4/3). Supriatna mendukung penuh program pembentukan SPAB pada tiap satuan pendidikan sehingga sekolah siap jika sewaktu-waktu terjadi bencana.

“Pada dasarnya kami selaku pemerintah daerah akan mendukung program SPAB. Kami rasa program ini bagus sekali untuk mengurangi resiko bencana pada anak-anak sekolah. Karena Buleleng termasuk rawan bencana jadi memberikan wawasan terkait kebencanaan kepada siswa akan menghindari mereka dari resiko bencana,”ujarnya.

Ditempat yang sama Ratna Galih Puspita Rahayu dari Yayasan Plan Internasional Indonesia mengatakan jika program ini menyasar satuan pendidikan setingkat SMA, namun seiring waktu program diperluas hingga menjangkau tingkat SD dan SMP yang kewenangannya berada di pemerintah kabupaten. Pihaknya mengaku senang jika program ini mendapat antusias dari stakeholder terkait termasuk kepala daerah. Untuk program SPAB ini pihaknya sudah menyiapkan fasilitator yang berasal dari Buleleng untuk memberikan pemahaman kepada satuan pendidikan terkait SPAB. Fasilitator ini juga akan diberikan penguatan sehingga bisa menjangkau lebih banyak sekolah lagi.

“Mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar sehingga kita bisa memastikan anak-anak terlindungi dan mendapatkan haknya untuk merasa aman dan nyaman di sekolah,”terangnya.

Sementara Plt. Kepala DInas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Putu Ariadi Pribadi mengatakan baru 25 sekolah di Buleleng yang merupakan SPAB. Jumlah ini diharapkan meningkat seiring kerjasama yang terjalin antara pemerintah daerah, Forum Pengurangan Resiko Bencana Provinsi Bali serta Yayasan Plan Internasional Indonesia. Langkah awal yang dilakukan adalah membuat sekretariat bersama sebagai tempat untuk menyusun program kegiatan.

“Karena kegiatannya bukan hanya pada dinas pendidikan tetapi lintas sektoral sehingga penting dibuatkan sekretariat untuk melaksanakan kegiatan. Bulan ini akan kami identifikasi stakeholder yang masuk dalam sekretariat setelah itu kita proses kelembagaan dan legalisasinya,”ungkapnya.(ags)