Jakarta, (Metrobali.com)-

Kontroversi Pro Kontra Efisiensi APBN Rp.300 T, Potensi Konflik (Trade Off) antara Efisiensi dengan Tekanan terhadap Pertumbuhan EkonomiPatut diberikan catatan.

Ekonom Jro Gde Sudibya mengatakan, menyikapi tantangan tersebut, perlu adaanya itikad baik Presden untuk melakukan rasionalisasi APBN patut didukung, mengurangi korupsi, pemborosan dan mengarahkan pengeluaran pemerintah ke kegiatan ekonomi produktif dan berdampak sosial.

“Adanya penolakan rasionalisasi anggaran dengan alasan menekan pertumbuhan ekonomi, semestinya direspons oleh Menteri Keuangan dengan mengungkapkan fakta, berapa kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, dibandingkan faktor pengungkit pertumbuhan ekonomi lainnya, belanja masyarakat, investasi swasta dari sistem perbankan dan ekspor netto,” kata Jro Gde Sudibya, ekonom, pengamat ekonomi pembangunan.

Dikatakan, penjelasan teknokratis ini diperlukan, jangan sampai dijadikan alat politik untuk menekan Presiden, mengoreksi Inpres penghematan, untuk kembali ke kebiasaan lama yang boros dalam penggunaan APBN.

“Jika ada potensi konflik, trade off, efisiensi APBN punya potensi menekan pertumbuhan ekonomi, hanya tinggal menghitung pos-pos anggaran ydm.untuk dilakukan penyesuaian, tanpa merubah prinsip dasar Inpres untuk melakukan rasionalisasi APBN,” kata I Gde Sudibya.

Menurutnya, tantangan kepemimpinan yang dihadapi Presiden Prabowo untuk menertibkan menteri-menterinya yang resisten dan mungkin “membandel”.

“Dalam konteks ini reshufle kabinet maksimal tidak bisa dihindari. Integritas dan kredibilitaas Presiden menjadi taruhannya,” katanya.

Jurnalis : Nyoman Sutiawan